Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Chief Executive Officer (CEO) AstraZeneca Pascal Soriot. ( Foto: BEN STANSALL / AFP / GETTY IMAGES )

Chief Executive Officer (CEO) AstraZeneca Pascal Soriot. ( Foto: BEN STANSALL / AFP / GETTY IMAGES )

UE Upayakan Langkah Hukum terhadap AstraZeneca

Jumat, 23 April 2021 | 06:50 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

BRUSSELS, investor.id – Para diplomat mengatakan pada Kamis (22/4) bahwa Komisi Eropa sedang berupaya mengambil langkah-langkah hukum terhadap AstraZeneca, karena dianggap gagal memenuhi janji untuk mengirimkan dosis vaksin Covid-19 sesuai kesepakatan dan berdampak terhambatnya vaksinasi di Eropa.

Para diplomat mengatakan kepada AFP, bahwa badan eksekutif Uni Eropa (UE) itu juga telah memberi tahu para utusan negara anggota tentang rencananya pada Rabu. (21/4). Pengumuman ini sekaligus mengonfirmasi informasi yang pertama kali diterbitkan oleh situs laman Politico.

Menurut para diplomat, segala tuntutan hukum terhadap AstraZeneca akan dimulai di pengadilan Belgia – sebuah wilayah yurisdiksi yang disepakati berdasarkan kontrak Komisi Eropa dengan perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Inggris.

Juru bicara Komisi Eropa Eric Mamer mengatakan kepada wartawan bahwa belum ada keputusan yang diambil. Sedangkan juru bicara lainnya, yakni Stefan De Keersmaecker menambahkan AstraZeneca tidak memberikan jumlah dosis yang telah disepakati dalam kontrak.

“Ini adalah salah satu alasan mengapa kami tetap membuka opsi kami bersama dengan negara anggota untuk mengambil langkah lebih lanjut,” kata De Keersmaecker.

Salah seorang diplomat UE menuturkan, jika Komisi Eropa menginginkan negara-negara anggota UE – yang ikut berperan dalam merundingkan kontrak vaksin untuk blok itu – mendukung gugatan tersebut, dan mengatakannya pada akhir pekan ini.

“Masalahnya adalah bahwa negara-negara anggota tidak mengetahui pengaduan yang dirumuskan. Ini adalah prosedur sensitif, dan Anda tidak ingin lebih merusak kepercayaan terhadap vaksin,” kata diplomat itu.

Diplomat lain menambahkan, bahwa tidak semua negara anggota sepakat untuk membawa perusahaan faarmasi itu ke pengadilan. Mereka menekankan, tujuannya hanyalah agar AstraZeneca memberikan dosis yang telah dijanjikan sesuai kontraknya. Pasalnya AstraZeneca sejauh ini baru memberikan 31 juta dari 120 juta dosis yang telah dijanjikan. AstraZeneca sendiri telah memperingatkan bahwa pihaknya baru bisa memberikan 70 juta dari 180 juta lebih dosis vaksin yang dimaksudkan, untuk dikirim selama sisa tahun ini.

Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca telah terpukul. Pasalnya, Badan Obat-obatan Eropa (European Medicines Agency/EMA) telah menyatakan soal kemungkinan efek samping yang ditimbulkan terkait penggumpalan yang sangat jarang terajadi namun seringkali berakibat fatal jika memengaruhi otak.

Baik EMA dan Komisi Eropa belum mengubah pendiriannya tentang penggunaan umum vaksin AstraZeneca, mengingat manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Meski begitu, beberapa negara UE telah membatasi pemberian vaksin Covid buata AstraZeneca untuk kelompok warga yang lebih tua, berusia di atas 50, 55 atau 60 tahun.

Menanggapi langkah hukum yang diajukan Komisi Eropa, CEO AstraZeneca Pascal Soriot berpendapat bahwa kontrak perusahaannya dengan UE hanya mengikat pada klausul upaya terbaik yang masuk akal.

Tetapi menurut Komisi Eropa, sisa kontrak menunjukkan tanggung jawab hukum yang lebih besar daripada itu. Para diplomat serta anggota parlemen UE telah menunjukkan, bahwa perusahaan tersebut sebagian besar telah memenuhi dosis yang dijanjikan kepada Inggris, di mana ia berkantor pusat.

Seorang pengacara UE, yang telah mempelajari kontrak AstraZeneca, Arnaud Jansen dari firma De Bandt, mengatakan kepada AFP jika tindakan hukum akan dilanjutkan maka prosesnya dapat memakan waktu berbulan-bulan, sebelum pengadilan memutuskannya.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN