Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. ( Foto: SERGEY DOLZHENKO / POOL / AFP )

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. ( Foto: SERGEY DOLZHENKO / POOL / AFP )

Ukraina akan Melegalkan Pengaturan Kripto

Jumat, 10 September 2021 | 06:49 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

KIEV, investor.id – Pemerintah Ukraina bakal menjadi negara kelima dalam beberapa pekan lagi, yang menetapkan beberapa aturan dasar untuk pasar mata uang kripto (cryptocurrency). Hal ini menjadi pertanda bahwa pemerintah di seluruh dunia menyadari bitcoin akan tetap ada.

Dalam pemungutan suara yang hampir mencapai kata sepakat, Parlemen Ukraina mengadopsi hukum yang melegalkan dan mengatur mata uang kripto. Rancangan undang-undang (RUU) ini disebut mulai dijalankan pada 2020, dan sekarang berada di meja Presiden Volodymyr Zelensky.

Sebagai informasi, sampai hari ini, penggunaan mata uang kripto di Ukraina masih berada di area hukum abu-abu. Di mana penduduk setempat diizinkan untuk membeli dan menukar mata uang virtual itu, tetapi perusahaan-perusahaan dan bursa yang berurusan dengan kripto sering kali mendapat pengawasan ketat oleh para penegak hukum.

Menurut Kyiv Post, pihak berwenang cenderung mengambil sikap agresif dalam hal uang virtual. “Mereka menganggapnya sebagai penipuan, merampok bisnis terkait kripto, dan sering menyita peralatan mahal tanpa alasan apa pun,” demikian laporannya, yang dikutip CNBC, Kamis (9/9).

Semisal pada Agustus, Layanan Keamanan Ukraina (Security Service of Ukraine/SBU) melakukan blokir jaringan yang disebutnya sebagai pertukaran mata uang kripto rahasia yang berjalan di ibu kota Kiev. Dalam klaim SBU, pertukaran ini memfasilitasi pencucian uang, dan menyediakan transaksi tanpa nama.

Menurut laporan, di dalam RUU baru tersebut juga berisi penjabaran soal perlindungan tertentu terhadap penipuan bagi warga yang memiliki bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Pembuatan RUU itu juga menjadi pengalaman pertama yang dirasakan anggota parlemen Rada Verkhovna, saat mencoba mendefinisikan terminologi inti di dunia kripto. Jika RUU ini ditandatangani oleh presiden maka kata-ata aset-aset virtual (virtual assets), dompet digital (digital wallets), dan kunci pribadi (private keys) menjadi istilah yang akan diabadikan dalam hukum Ukraina.

Namun berbeda dengan langkah El Salvador yang pada pekan ini mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, undang-undang kripto Ukraina tidak memfasilitasi peluncuran bitcoin sebagai alat pembayaran, juga tidak menempatkannya pada pijakan yang setara dengan hryvnia – mata uang nasional negara itu.

Meski demikian, pelaksanaan pemungutan suara hari ini adalah bagian dari dorongan Ukraina yang lebih luas untuk bersandar pada bitcoin.

Menurut Kyiv Post, Ukraina berencana membuka pasar mata uang kripto untuk bisnis dan investor pada 2022. Para pejabat tinggi di negara-negara bagian juga telah menggembar-gemborkan kredibilitas crypto street mereka kepada para investor dan pendanaan modal ventura di Silicon Valley.

Dalam kunjungan kenegaraan resmi ke Amerika Serikat (AS) pada bulan lalu, Presiden Zelensky berbicara mengenai pasar inovatif legal pemula untuk aset virtual Ukraina sebagai titik penjualan investasi. Sementara itu, Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, mengatakan negaranya sedang memodernisasi pasar pembayarannya sehingga Bank Nasional-nya dapat menerbitkan mata uang digital.

Tambah Daftar Panjang

Di sisi lain, bagi pendukung bitcoin seperti Jeremy Rubin, undang-undang baru Ukraina dan janji politik seperti ini tidak banyak berarti

“Status hukum Ukraina yang meningkat untuk bitcoin adalah langkah simbolis yang terpuji bahwa kita maju menuju dunia yang menghormati hak individu secara universal. Tapi itu hanya simbolis – bitcoin tidak mencari izin atau pengampunan dalam misinya untuk melindungi komunitas yang dianiaya dari pemerintah yang tidak adil,” ujar Rubin, ceo laboratorium R&D bitcoin Judica.

Meski begitu, Ukraina telah menambah deretan panjang daftar negara yang memasukkan bitcoin ke dalam hukum nasional.

Seperti diketahui bahwa baru pekan ini, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan menyimpannya di neracakeuangannya. Presiden Nayib Bukele sendiri pada dasarnya telah mengaitkan nasib politiknya dengan hasil eksperimen bitcoin nasional ini.

Sebelumnya, pada dua pekan lalu, Pemerintah Kuba – yang terkenal konservatif dan masih menerapkan cara tradisional Marxis – mengesahkan undang-undang untuk mengakui, dan mengatur mata uang kripto dengan alasan kepentingan sosial ekonomi.

Sedangkan pada bulan lalu, otoritas AS mengusulkan aturan seputar “pialang” kripto dalam paket anggaran infrastruktur bernilai US$ 1 triliun. Dan kini undang-undang baru Jerman memungkinkan dana yang sebelumnya dilarang diinvestasikan di kripto, untuk dialokasikan hinga 20% ke mata uang virtual seperti bitcoin.

Negara berikut yang kemungkinan menyusul untuk melegalkan kripto, adalah Panama. Negara yang berada di kawasan Amerika Tengah itu diketahui sedang mempertimbangkan pembuatan RUU mata uang kriptonya sendiri.

Deretan yang ada dalam daftar itu hampir tidak komprehensif karena dianggap bagaikan pola domino yang berjatuhan, mengingat lebih banyak pemerintah mengakui daya tahan mata uang kripto seperti bitcoin.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN