Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tara Joseph, presiden Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) atau American Chamber of Commerce (Amcham) di Hong Kong ( Foto: May Tse / South China Morning Post )

Tara Joseph, presiden Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) atau American Chamber of Commerce (Amcham) di Hong Kong ( Foto: May Tse / South China Morning Post )

Walau Khawatir, 64% Perusahaan AS Bertahan Hong Kong

Selasa, 14 Juli 2020 | 07:47 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

SINGAPURA – Survei yang dilakukan Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) atau American Chamber of Commerce (Amcham) di Hong Kong menunjukkan pada Senin (13/7), bahwa sebagian besar perusahaan AS di Hong Kong mengungkapkan kekhawatiran atas undang-undang (UU) keamanan nasional baru yang disahkan Pemerintah Tiongkok pada bulan lalu. Meski demikian, lebih dari 64% responden menyatakan tidak ada rencana untuk meninggalkan Hong Kong.

Hasil survei juga menunjukkan, dari 76% yang menyatakan kekhawatiran tentang undang-undang keamanan yang baru, sekitar 41% mengaku sangat khawatir. Sedangkan 36,6% agak khawatir.

Selain itu, hasil survei Amcham menyebutkan bahwa lebih dari setengah responden mengatakan merasa kurang aman untuk tinggal dan bekerja di Hong Kong, sementara 26% mengatakan merasa lebih aman. Meskipun begitu, 48% mengatakan secara pribadi tidak punya rencana untuk pergi.

CNBC pun menghubungi Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau guna meminta tanggapan mengenai hasil survei tersebut, namun tidak ada komentar hingga berita ini diturunkan.

Menurut Presiden Kamar Dagang Amerika di Hong Kong, Tara Joseph, terdapat kelompok minoritas kecil yang merasa jauh lebih baik karena jalan-jalan lebih tenang, dan mereka merasa lebih aman di sana. Tetapi mayoritas khawatir atau sangat khawatir tentang hukum keamanan nasional.

“Jadi apa yang ditunjukkan kepada kita, bahwa normal baru di Hong Kong tidak begitu normal, dan ada banyak tanda tanya di luar sejauh menyangkut bisnis,” ujar dia kepada CNBC pada Senin.

Amcham di Hong Kong melakukan survei antara 6 Juli dan 9 Juli terhadap 183 responden, yang mewakili 15% dari keanggotaan, tentang UU keamanan nasional baru Tiongkok dan apa artinya bagi bisnis.

Pemerintah Tiongkok mengatakan, bahwa UU baru itu bertujuan melarang pemisahan diri, tindakan subversi kekuasaan negara, kegiatan terorisme, dan campur tangan asing. Tetapi para kritikus mengatakan UU tersebut merongrong otonomi yang dijanjikan ke Hong Kong selama 50 tahun setelah diserahkan ke Tiongkokdari Inggris pada 1997.

Pengenalan mengenai UU itu pun memicu kekhawatiran di antara beberapa orang tentang dampak status Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Pasalnya Pemerintah AS mengatakan akan mencabut status perdagangan khusus Hong Kong dengan Negeri Paman Sam.

Pekan lalu, Bloomberg merilis laporan yang mengatakan, para pejabat AS dalam pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mencari cara untuk merusak patokan nilai tukar dolar Hong Kong ke dolar AS

Meskipun ada kekhawatiran itu, namun lebih dari 64% responden mengindikasikan perusahaan mereka tidak memiliki rencana untuk pindah dari Hong Kong.

Mereka beralasan, ada potensi di Tiongkok dan kawasan Greater Bay – wilayah makmur secara ekonomi yang terdiri dari sembilan kota di provinsi Guangdong dan dua wilayah administrasi khusus, yakni Hong Kong dan Makau.

Citra Terpukul

Namun para responden umumnya merasa sedih tentang prospek bisnis keseluruhan di Hong Kong. Mereka mengatakan, citra kota itu telah terpukul sebagai akibat dari undang-undang keamanan.

Bahkan sekitar 42% menyatakan pesimistis, dan sekitar 25% merasakan negatif dalam jangka pendek walau tetap optimis untuk jangka panjang.

“Tidak ada yang ingin pergi, tetapi sekarang ada beberapa tanda tanya yang muncul sebagai akibat dari undang-undang keamanan nasional. Dan apa yang membuat orang-orang merasa paling tidak nyaman seperti yang dikatakan survei adalah: mereka benar-benar ingin mendengar beberapa jawaban,” kata Josephs.

Dia menambahkan, ini adalah ambiguitas yang membuat orang khawatir. “Jadi mereka khawatir tentang supremasi hukum, dan apakah itu benar-benar akan terus ada seperti di bawah satu negara, dua sistem. Mereka sangat khawatir juga tentang gagasan campur tangan asing ini, dan di mana hal itu meninggalkan komunitas AS,” tuturnya. (sumber lain)


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN