Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

DI SESI DEBAT UMUM SIDANG MAJELIS UMUM KE-74 PBB

Wapres JK Sampaikan 5 Pandangan RI terhadap Masalah Dunia

Minggu, 29 September 2019 | 11:12 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

NEW YORK, investor.id  -  Pemerintah Indonesia (RI) menyampaikan lima pandangannya terhadap kondisi global saat ini dalam Sidang Majelis Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sesi debat umum yang digelar di New York, Kamis (26/9/2019) waktu setempat.

Pandangan Indonesia yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla  itu bertemakan Mendorong Upaya Multilateral untuk Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan Berkualitas, Aksi Iklim dan Inklusi”.

Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (29/9/2019), menyatakan bahwa Indonesia menekankan pentingnya multilateralisme.Menurut  Jusuf Kalla, hal tersebut sangat terkait dengan tema Sidang Majelis Umum (SMU) PBB kali ini.

“Perserikatan Bangsa-bangsa adalah produk multilaterisme. Kesuksesan misi PBB akan ditentukan bagaimana Badan ini mampu memperkuat multilateralisme… untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia.  Kita hidup dalam dunia dengan tantangan yang semakin kompleks dan berat. Saat seperti inilah kita semua harus bersatu untuk memperkuat multilateralisme,” katanya.

Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres
Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

Wapres mengatakan bahwa setiap Negara, baik negara besar maupun negara kecil tidak akan mampu menyelesaikan tantangan tersebut sendiri.  “Untuk itu, kita harus bekerja sama. Kita harus saling berbagi tanggung jawab. Ini adalah inti dari multilateralisme,” jelasnya. 

Dikatakannya, selama lebih dari 7 dekade, multilateralisme telah menyelamatkan global dari tragedi perang dunia.  Multilateralisme juga telah mengantarkan masyarakat dunia kepada kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Indonesia meyakini… hanya dengan nilai-nilai multilateralisme dunia ini akan semakin stabil, damai dan sejahtera. Indonesia juga meyakini hanya melalui penguatan multilateralisme, PBB dapat menunaikan kewajibannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, merealisasikan pembangunan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Semua,” katanya.

Perdamaian dunia

Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres
Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

Hal kedua, kata Wapres JK adalah pentingnya PBB menjaga perdamaian dunia.  PBB sepakat didirikan 74 tahun lalu karena bangsa-bangsa ingin melihat terciptanya perdamaian dunia. Wapres mengingatkan salah satu bagian dari Pembukaan Piagam PBB bahwa perang, konflik, selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia terutama wanita dan anak-anak.

Perang dan konflik merusak pembangunan yang telah dibangun bertahun-tahun. Infrastruktur hancur kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan semua menjadi terganggu. Singkat kata, perang dan konflik pasti akan menghancurkan harapan tercapainya target SDGs.

“Kita semua prihatin melihat masih terjadinya perang dan konflik di dunia. Perang dan konflik lama masih belum banyak terselesaikan. Sementara konflik baru bermunculan termasuk di Timur Tengah. Serangan-serangan yang telah menghancurkan fasilitas sipil dan infrastruktur ekonomi di Timur Tengah, tidak saja membahayakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah namun juga memusnahkan harapan dan masa depan masyarakat yang terdampak, khususnya perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Menurut JK, perdamaian Timur Tengah juga tidak akan terjadi jika PBB tidak dapat menyelesaikan masalah Palestina.

“Penyelesaian berdasarkan two-state solution tidak dapat ditinggalkan. Masyarakat internasional perlu bersatu untuk mencari solusi. Di saat yang sama, saya juga ingin mendorong agar Palestina bersatu. Persatuan akan menjadi modal dasar bangsa Palestina untuk melanjutkan perjuangan,” katnya.

Tanpa persatuan, tandas Wapres JK, energi akan terkuras habis dan perjuangan tidak akan selesai. “Pada saat kita berbicara mengenai perdamaian, maka penting bagi kita untuk menyampaikan apresiasi terhadap pasukan penjaga perdamaian. Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pasukan perdamaian dunia. Komitmen ini, salah satunya diwujudkan dalam bentuk kontribusi Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian dunia,’ ucapnya.

Jusuh Kalla menambahkan, tantangan yang dihadapi oleh Pasukan Perdamaian Dunia lebih kompleks. Oleh karena itu mereka harus disiapkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Persiapan deployment harus disiapkan lebih baik, termasuk penguasaan terhadap soft-skill.

Indonesia, katanya, melihat adanya kebutuhan penguatan pasukan perdamaian perempuan. Untuk itu, Indonesia mendukung upaya penguatan keterlibatan perempuan dalam pasukan perdamaian dunia. 

Indonesia, lanjut Wapres, juga sangat aktif berkontribusi dalam isu women, peace and security”. Untuk pertama kalinya, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari Regional Training on Women, Peace, and Security. Untuk memperkuat peran perempuan dalam proses perdamaian dan mediasi, serta mewujudkan gagasan perempuan sebagai agent of peace.

Indonesia juga aktif dalam pemberian capacity building bagi kaum perempuan, termasuk bagi perempuan pengungsi Palestina serta perempuan Afghanistan. 

Sustainable regionalism

Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres
Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

Adapun hal ketiga adalah pentingnya penguatan regionalisme  (sustainable regionalism). Ia memaparkan bahwa stabilitas dan perdamaian kawasan adalah building block bagi perdamaian di dunia. Oleh karena itu penguatan institusi regional merupakan sebuah keharusan.

Selama lebih dari 5 dekade, papar JK, Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya terus berusaha memperkuat budaya dialog, kerja sama dan penyelesaian dengan cara damai di Asia Tenggara.

“Budaya ini ingin terus kita perkuat dan perluas termasuk di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN ingin melihat kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil dan sejahtera.Dalam konteks inilah para pemimpin ASEAN pada bulan Juni 2019 telah mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Outlook ini akan menjadi pedoman bagi ASEAN untuk mengembangkan kerja sama dengan negara di kawasan yang lebih luas yaitu Indo-Pasifik,” ucapnya.

Sedangkan hal keempat adalah pentingnya PBB bekerja keras untuk mencapai target SDGs 2030. Menurut dia, perdamaian yang sudah dipelihara tidak akan langgeng jika hasil pembangunan global tidak dirasakan.

Wapres mengingatkan PBB tinggal memiliki 11 tahun lagi untuk mencapai target-target SDGs. Meskipun berbagai kemajuan sudah dicapai namun pekerjaan rumah masih banyak.Banyak negara memiliki keterbatasan dalam mencapai target SDGs misalnya di bidang pendidikan di  bidang kesehatan  di bidang pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu  kemitraan global harus dipertebal. Indonesia telah berupaya bekerja keras untuk mencapai target SDGs. Perluasan akses Pendidikan dan kesehatan universal terus dilakukan terutama untuk kaum miskin. Pembangunan infrastruktur di pedesaan dan daerah pinggiran dilipatgandakan. Keberpihakan terhadap kelompok miskin dan kelas bawah dipertebal.

“Alhamdullilah hasilnya saat ini dapat dirasakan.Pada tahun 2018 misalnya, angka kemiskinan turun menjadi satu digit Ini terjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Penurunan ketimpangan juga terjadi gini rasio turun dari 0.414 menjadi hanya 0.384. Sebanyak 223 juta masyarakat Indonesia memiliki akses ke Jaminan Kesehatan Nasional. Sekitar 18.7 juta anak usia sekolah menerima bantuan siswa miskin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Wapres Jusuf kalla menegaskan bahwa Indonesia tidak bekerja hanya untuk Indonesia. Di saat yang sama Indonesia berupaya memperkuat kemitraan pembangunan dengan mitra-mitra termasuk di Pasifik dan Afrika. Buktinya, tahun ini Indonesia menggelar 2 kegiatan yang mengokohkan kemitraan pembangunan dengan kawasan Pasifik. Yaitu Forum Indonesia-South Pacific di Jakarta, dan Pacific Exposition di Auckland.

“Gelaran ini membuka era baru kemitraan Indonesia dengan negara Pasifik atau kita sebut “Pacific Elevation”. Ke depan, kemitraan Indonesia dan Pasifik akan lebih strategis dan terstruktur,” katanya.  

Indonesia, lanjut Wapre, juga terus memperkuat kemitraan pembangunan dengan Afrika. Setelah tahun lalu menggelar Indonesia-Afrika Forum tahun ini Indonesia memfokuskan kerja sama di bidang infrastruktur melalui Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue.

Dengan tantangan dan karakteristik yang berbeda Indonesia ingin maju dan tumbuh bersama dengan negara sahabat di Pasifik dan Afrika.

Prinsip-prinsip piagam PBB

Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres
Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

Adapun hal kelima dan terakhir, kata Wapres Jusuf Kalla, Indonesia menilai penghormatan prinsip-prinsip piagam PBB adalah hal penting. Prinsip dan nilai Piagam PBB harus dihormati semua negara tanpa kecuali.

Di usia PBB yang ke 74 ini, Indonesia mengkhawatirkan banyak komitmen Piagam PBB yang tidak dilaksanakan atau bahkan dilanggar oleh negara anggota PBB.  Salah satu diantaranya adalah komitmen penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

Penghormatan terhadap kedaulatan adalah komitmen yang paling mendasar dan prinsipil dalam hubungan antar bangsa.  

“Komitmen ini harus dihormati, saya ulangi harus dihormati. Posisi politik luar negeri Indonesia jelas… Indonesia akan selalu menghormati prinsip kedaulatan negara lain. Di saat yang sama Indonesia juga mengharapkan negara lain menghormati kedaulatan dan integritas territorial Indonesia. Hubungan antar bangsa dan bertetangga harus didasari prinsip saling menghargai dan saling menghormati,” katanya.

Setelah menyampaikan 5 pandangan RI di dalam kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla juga  menyampaikan pencalonan Indonesia pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2020-2022.

Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres
Wapres Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2019 waktu setempat. Foto: Setwapres

Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerja sama internasional. Indonesia, papar JK, aktif memperkuat mekanisme HAM ASEAN melalui penguatan ASEAN Intergovermental Commission of Human Rights.

Di Organisasi Kerja sama Islam, Indonesia juga aktif mendorong penguatan the Independent Permanent Human Rights Commission.

Ditambahkannya, dengan mengusung tema “A true Partner for Democracy, Development, and Social Justice”,Indonesia ingin menjadi mitra sejati dalam memajukan dan melindungi HAM bagi semua.  

Sebagai kata penutup, Wapres Jusuf Kalla kembali menegaskan bahwa nilai-nilai multilateralisme dewasa ini sangat dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Indonesia yakin banyak negara masih meyakini ini. “Mari kita bangun koalisi dunia untuk memperkuat multilateralisme untuk dunia yang lebih damai, stabil dan sejahtera.  Indonesia siap menjadi bagian dan pemimpin dalam koalisi tersebut.

Saya ingin megutip satu pribahasa Afrika yang sangat terkenal. ‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’,” demikian Wapres Jusuf Kalla.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN