Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sarman Simanjorang

Sarman Simanjorang

Harus Seimbang dan Simultan

Senin, 16 November 2020 | 01:00 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

Agar penanganan Covid dan dampaknya terhadap perekonomian berjalan efektif, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara bidang kesehatan dan ekonomi.

Sebelum pandemi Covid-19 meluluhlantakkan perekonomian nasional, kondisi dunia usaha di Jakarta sudah kurang menggembirakan. Maklum, pada akhir 2019 hingga awal 2020, banjir kerap melanda Jakarta dan sekitarnya. Namun, saat itu, para pengusaha optimistis kegiatan bisnis segera pulih seiring tibanya musim kemarau.

Kenyataannya, cuma sebulan saja aktivitas bisnis berjalan normal. Covid-19 membuat semuanya buyar. Virus corona yang merebak di Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019, dengan cepat menyebar ke seantero penjuru dunia. Pada awal Maret 2020, dunia usaha di Tanah Air mulai merasakan dampaknya.

"Apalagi setelah sejumlah negara mengurangi dan menutup penerbangan dari dan ke Indonesia," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Salah satu sektor usaha yang paling terpukul adalah sektor pariwisata, mulai penerbangan, transportasi, agen perjalanan (travel), hotel, restoran, hingga produk cendera mata yang dihasilkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kondisi semakin sulit setelah pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB berhasil menekan penyebaran virus corona. Namun, akibat terbatasnya mobilitas masyarakat, konsumsi barang dan jasa anjlok. Para pengusaha juga kesulitan mendapatkan bahan baku dan memasarkan produknya.

Alhasil, para pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit, yakni melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk mem-PHK karyawan, atau menutup perusahaan.

“Bahkan teman-teman pengusaha yang bergerak di sektor hiburan malam sudah hampir tujuh bulan tidak dapat izin beroperasi. Kami tidak tahu lagi bagaimana nasib usahanya dan ribuan tenaga kerjanya. Tapi inilah realitas yang harus kita hadapi," tutur Sarman.

Pengusaha dan Pemda

Menurut Sarman Simanjorang, persoalan paling krusial selama pandemi adalah ketika pemerintah memberlakukan PSBB yang diawali kebijakan bekerja dari rumah Work From Home (WFH). Jakarta sebagai kota bisnis berbasis jasa sangat terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan PSBB bukan hanya berdampak kepada pengusaha. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun terkena imbasnya. Pendapatan asli daerah (PAD) DKI yang berasal dari pajak hotel dan restoran/kafe serta pajak hiburan dan lain lain anjlok hingga 53%. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal II dan kuartal III-2020 masing-masing terkontraksi atau minus 8,22% dan minus 3,82% secara tahunan (year on year/yoy).

Untuk meredam dampak pandemi terhadap perekonomian, kata Sarman Simanjorang, pemerintah perlu lebih banyak memberikan insentif kepada dunia usaha, baik insentif fiskal maupun nonfiskal. "Jika dunia usaha pulih, perekonomian juga bisa cepat bangkit," ujar dia.

Sarman mengakui, pada awal pendemi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terkesan kurang koordinasi. “Mungkin juga karena Covid-19 ini kan virus baru. Negara-negara lain pun tidak ada yang siap menghadapinya," tutur Direktur Utama PT Walhesa Abadi Perkasa tersebut.

Dalam perjalanannya, penanganan Covid oleh pemerintah semakin baik. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons masukan dari kalangan pengusaha untuk membentuk Komite Kebijakan Pengedalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Regulasinya sudah semakin akomodatif. Sekarang pemerintah juga lebih responsif," ucap dia.

Sarman mengungkapkan, penyaluran stimulus kepada dunia usaha dan masyarakat, baik stimulus fiskal, stimulus moneter, maupun stimulus sektor keuangan sudah semakin baik, termasuk program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dan pekerja yang terdampak pandemi.

Dia yakin jika direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran, stimulus program PEN dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Apalagi DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada dunia usaha.

Sarman berharap berbagai aturan turunan UU Cipta Kerja, seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri segera diterbitkan. Dengan begitu, setelah pandemi berlalu, investor akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

"Dengan begitu pula, angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam akibat pandemi, dapat ditekan," tandas dia.

 

Pertumbuhan ekonomi triwulanan  (yoy).
Pertumbuhan ekonomi triwulanan (yoy).

Harapan Dunia Usaha

Di luar berbagai stimulus yang sudah diterbitkan pemerintah pusat, Sarman Simanjorang berharap pemda mengeluarkan regulasi lainnya yang dapat membantu meringankan beban pengusaha, misalnya keringanan pajak dan retribusi.

“Dalam kondisi seperti ini, mampu bertahan saja sudah bersyukur. Mampu bertahan dan tidak melakukan PHK adalah harapan dunia usaha, namun semua kembali pada kondisi masing-masing sektor usaha,” papar dia.

Sarman menjelaskan, Kadin Indonesia maupun Kadin DKI dan berbagai organisasi dunia usaha lainnya secara proaktif menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah. Di level nasional, misalnnya, Kadin Indonesia banyak dilibatkan dalam berbagai perumusan kebijakan, sehingga aspirasi pelaku usaha pun terakomodasi.

“Saya selaku Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta kerap menyampaikan berbagai masukan melalui media. Banyak juga yang direspons pemerintah,” kata Sarman.

Dia mencontohkan, pihaknya pernah menyuarakan agar presiden mengangkat wakil menteri koperasi dan UKM. Usulan itu ternyata direspons presiden.

“Itu kami suarakan agar pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM ke depan semakin baik, sehingga UMKM dapat menjadi penggerak dan penopang perekonomina nasional,” tegas dia.

Kesehatan dan Ekonomi

Menurut Sarman Simanjorang, agar penanganan Covid dan dampaknya terhadap perekonomian berjalan efektif, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara bidang kesehatan dan ekonomi.

"Agar ekonomi bisa segera pulih, penanganan bidang kesehatan dan ekonomi harus berjalan simultan, tidak boleh parsial. Koordinasi antar-kementerian/lembaga (K/L) dan pemda juga harus terus ditingkatkan agar berbagai kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif," tandas dia.

Tak kalah penting, kata Sarman, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target.

Untuk meringankan dunia usaha, Sarman berharap stimulus fiskal, stimulus moneter, dan stimulus sektor keuangan yang telah diterbitkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperpanjang sampai akhir 2022.

Mengenai pelonggaran dan pengetatan PSBB, Sarman Simanjorang menjelaskan, penerapan PSBB harus fleksibel, disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

"Kalau hati kecil saya selaku pelaku usaha pasti ingin diperlonggar. Namun, jika penyebaran Covid-19 semakin mengkawatirkan, tentu tidak ada alasan untuk menolak PSBB sekalipun itu akan sangat memukul dunia usaha,” tegas dia.

Sarman mengaku khawatir pandemi akan berkepanjangan jika melihat tingkat disiplin masyarakat yang kurang dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, dia sangat mengapresiasi langkah proaktif Menteri BUMN, Erick Thohir selaku Ketua Komite Penanganan Covid dan PEN dalam upayanya melakukan pengadaan vaksin Covid-19.

“Kita berdoa dan berharap uji coba vaksin tahap akhir berhasil, sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan. Jadi, jawaban kapan pandemi corona ini berakhir akan sangat tergantung pada sejauh mana pemerintah bisa segera melaksanakan mvaksinasi,” tutur dia.

Sarman Simanjorang mengemukakan, setelah pandemi berlalu dan berbagai aktivitas ekonomi kembali normal, dunia usaha pun akan kembali bergairah. Dengan demikian, karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan, dapat bekerja kembali. UMKM yang terpuruk juga akan bangkit kembali. Daya beli akan meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga kembali bertumbuh.

Sarman yakin perekonomian nasional pada 2021 kembali tumbuh positif di kisaran 4,5-5%. Akibat Covid, perekonomian Indonesia tahun ini terjerumus ke dalam jurang resesi. Pada kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi atau minus 3,49% (yoy) setelah pada kuartal sebelumnya mencatatkan minus 5,32%.***

Lihat juga: Dimulai dari Diri Masing-masing

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN