Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar. Foto: beritasatu.com

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar. Foto: beritasatu.com

Menambatkan Harapan pada 'Harta Karun' EBT

Rabu, 22 Juli 2020 | 10:25 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

Agar  terbebas dari ancaman  krisis energi, Indonesia harus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Ketahanan energi nasional merupakan salah satu isu yang sangat strategis. Jatuhnya harga energi fosil memang menyebabkan keekonomian energi baru dan terbarukan (EBT) semakin tertinggal. Dalam jangka pendek, orang akan cenderung memilih energi yang lebih murah.

Semua mahfum bahwa teknologi yang mendayagunakan energi alternatif sebagai sumber energi, membutuhkan biaya yang mahal dengan tingkat efisiensi rendah. Dengan batasan seperti ini, tentu pelaku bisnis akan berpikir lebih dalam untuk berinvestasi di sektor energi alternatif.

Padahal, cadangan energi fosil terus menipis. Cadangan terbukti minyak bumi hanya 3,6 miliar barel, bakal habis dalam 10-13 tahun lagi dengan asumsi produksi 288 juta barel per tahun. Cadangan terbukti gas bumi saat ini yang mencapai 100,3 TSCF, juga hanya akan bertahan sekitar 30 tahun lagi dengan asumsi produksi 2,97 TSCF per tahun.

Karena itu, 'harta karun' EBT harus segera dioptimalkan untuk menggantikan energi fosil. Bila terus bergantung pada energi fosil, Indonesia bakal mengalami krisis energi dalam dua dekade mendatang.

“Indonesia harus secepatnya mengubah paradigma terhadap EBT, dengan cara tidak lagi memandang EBT sebagai energi alternatif,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar.

Menurut Bobby, sudah saatnya Indonesia melihat dan memperlakukan EBT sebagai energi utama dan vital. Apalagi Indonesia sesungguhnya sangat kaya sumber energi yang sering disebut sebagai komplementer atau pelengkap energi fosil tersebut.

Indonesia memang memiliki potensi serta kandungan energi terbarukan yang sangat besar berupa biofuel, panas bumi, sumber energi matahari, sumber energi air, gelombang laut, dan sumber energi biomassa. Berdasarkan data Kadin Indonesia, potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 431 GW. “Namun, pemanfaatan energi terbarukan masih sangat terbatas,” tutur Bobby.

Orientasi Kebijakan

Bobby Gafur Umar mengungkapkan, setidaknya ada dua orientasi kebijakan yang perlu disinergikan. Di satu sisi, pemerintah memiliki target elektrifikasi dengan pemerataan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga ingin melakukan percepatan transformasi dari energi fosil ke EBT. “Untuk itu, perlu ada peraturan khusus yang dapat mengakomodasi kedua target tersebut,” ujar dia.

Kadin Indonesia belum lama ini telah menyodorkan beberapa rekomendasi terkait pengembangan EBT. Pertama, dibutuhkan peraturan yang memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dibandingkan energi tak terbarukan.

Kedua, harus ada pengaturan harga energi terbarukan berdasarkan jenis sumber energi terbarukan, lokasi, dan kapasitas terpasang yang dibangun. “Apabila harga pembelian tenaga listrik yang ditetapkan lebih besar dari biaya produksi PLN maka pemerintah harus menyediakan kompensasi kepada PLN,” papar Bobby.

Ketiga, menurut Bobby Gafur Umar, perlu ada insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong percepatan investasi energi terbarukan hingga mencapai harga keekonomian. Keempat yaitu perlunya membentuk Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET) yang akan berperan sentral bagi pencapaian target energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23% pada 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 dari sektor energi.

Rekomendasi kelima adalah pembentukan Dana Energi Terbarukan untuk menghimpun dana untuk mendorong percepatan investasi energi terbarukan, termasuk di dalamnya untuk penyediaan insentif, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kompensasi PLN, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan percepatan investasi energi terbarukan.

Bukan Pilihan

Bobby Gafur Umar menandaskan, pengembangan EBT bukan merupakan pilihan, melainkan suatu keharusan. Apalagi hal itu dipertegas Paraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. “Prinsip nomor satu adalah memajukan EBT,” tegas dia.

Bobby beralasan, EBT merupakan langkah prioritas dalam membangun sumber energi nasional karena Indonesia bersama 193 negara lainnya telah menandatangani Paris Agreement tentang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) pada 22 April 2016.

Itu sebabnya, pemerintah dan investor harus menyikapi Covid-19 bukan sebagai sinyal untuk memperlambat, tetapi untuk mempercepat EBT. “Saya selaku praktisi industri energi, sangat percaya, banyak langkah terobosan yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjadi negara terdepan dalam pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Bobby Gafur mencontohkan, pemanfaatan sampah perkotaan yang per tahunnya mencapai 65 juta ton dan selama ini menjadi sumber permasalahan lingkungan merupakan terobosan yang brilian. “Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) secara terintegrasi dengan program penanggulangan sampah perkotaan adalah suatu langkah maju,” papar Bobby.

Lihat juga:

Sudah Senja Kala, Namun Bisa Diandalkan

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN