Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Direktur PT Bakrie Autoparts, Dino Ahmad Ryandi.

Presiden Direktur PT Bakrie Autoparts, Dino Ahmad Ryandi.

Semua Punya Peran yang Sama Besar

Jumat, 23 Oktober 2020 | 14:28 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

PT Bakrie Autoparts  telah membuat rencana jangka panjang dalam mengembangkan industri kendaraan listrik.

Rupanya, Bakrie Autoparts  tidak sekadar ingin menjadi penjual produk dari luar negeri. Apalagi, Perpres Nomor 55 Tahun 2020 juga telah mengatur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang pada 2030 dan seterusnya ditargetkan mencapai 80%.

"Nanti kami akan membuat karoseri sendiri, juga industri servisnya. Untuk komponen-komponen lain, kami akan bekerja sama dengan PT Len Industri (Persero) di Bandung dan PT Pindad (Persero) untuk menyediakan elektromotornya. Untuk sasis, kami akan bekerja sama dengan Bakrie Metal. Sekitar tahun 2027 ke atas, kami akan mulai menjalankan industri baterai kendaraan listrik," papar Presiden Direktur PT Bakrie Autoparts, Dino Ahmad Ryandi.

Saat ini, Bakrie Autoparts sebetulnya telah mampu memenuhi ketentuan TKDN bus listrik sampai 60%. Namun, untuk mencapai 80%, perusahaan membutuhkan baterai litium yang diproruksi di dalam negeri. Soalnya, baterai menyumbang 40-50% dari total komponen kendaraan listrik. "Jadi, kalau kami mau mencapai TKDN sampai 80%, itu mustahil tanpa memasukkuan unsur TKDN dari baterai," ucap Dino.

Bakrie Autoparts kini berfokus memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat dengan mengimpor komponennya. Hanya saja, upaya tersebut masih terganjal tarif impor kendaraan listrik yang mencapai 40% sehingga harga bus listrik tampak mahal. Padahal, total ownership cost (TOC) pemakaian bus listrik selama kontrak 8-10 tahun bisa lebih murah dibandingkan bus berbahan bakar diesel.

Bisa Tiru Tiongkok

Menurut Dino Ryandi, pemerintah Indonesia mesti meniru pemerintah Tiongkok yang berhasil memperkenalkan bus listrik kepada masyarakatnya. Keberhasilan ini antara lain didapatkan lewat pemberian insentif kepada para pelaku usaha kendaraan listrik. "Saat ini, insentif bagi tarif impor kendaraan listrik masih digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata dia.

Dino juga berharap pemerintah dapat menunjuk satu tokoh atau badan yang akan menjadi koordinator pengembangan industri kendaraan listrik berbasis baterai nasional. Koordinator mesti bertanggung jawab membuat pengetahuan terkait kendaraan listrik tersebar lebih merata.

Dalam pandangan Dino, setiap kementerian dan lembaga memiliki peran yang sama besar dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), misalnya, mesti segera mengatur ke mana nantinya limbah dari baterai bekas kendaraan listrik akan dibuang. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN, mesti segera menentukan harga subsidi listrik untuk kendaraan umum.***

Lihat juga: Karena Mobil Listrik adalah Keniscayaan Masa Depan

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN