Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bobby Gafur Umar

Bobby Gafur Umar

INDUSTRI MIGAS NASIONAL

Sudah Senja Kala, Namun Bisa Diandalkan

Rabu, 22 Juli 2020 | 10:15 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

Industri migas sedang menghadapi masa-masa sulit. Benarkah industri yang dianggap sudah memasuki senja kala itu masih mampu menjadi motor perekonomian nasional?

 

Tahun ini bisa jadi merupakan tahun terberat bagi sektor energi dan migas nasional. Betapa tidak, selain terus digerogoti rendahnya harga minyak di pasar global, sektor energi dan migas juga sedang dihantam anjloknya permintaan minyak akibat pandemi Covid-19. Belum lagi produksi (lifting) yang tak kunjung beranjak naik akibat minimnya kegiatan investasi.

Toh harapan masih terbuka lebar. Soalnya, Indonesia masih memiliki potensi besar di sektor migas, sektor yang oleh sebagian kalangan disebut-sebut sudah memasuki senja kala karena cadangannya di perut bumi terus menipis. Nyatanya, sektor ini pun masih diandalkan bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, namun juga sebagai penggerak ekonomi.

Fluktuasi harga minyak dunia berpotensi menyeret turun harga komoditas, seperti sawit dan batu bara. Itu lantaran harga minyak juga menjadi acuan harga komoditas ekspor unggulan.

Selain itu, turunnya harga minyak dipastikan membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari migas ikut menurun. Apalagi harga minyak saat ini di bawah asumsi APBN.

Pada kegiatan hulu migas, semula hitung-hitungan keekonomian memakai patokan harga minyak US$ 50-60 per barel, sekarang terpaksa harus disesuaikan.

“Salah satu ukuran kinerja industri migas adalah pencapaian lifting,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan kajian IHS Markit pada Maret 2020, setelah harga minyak merosot tajam, para operator migas merevisi anggarannya berdasarkan harga minyak US$ 30 per barel.

Akan Terus Tertekan

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan, pada kuartal I-2020 rata-rata lifting minyak bumi mencapai 701,6 ribu barel per hari (bph). Angka ini sekitar 92,9% dari target APBN sebanyak 755 ribu bph.

Adapun untuk gas bumi, lifting rata-rata mencapai 5.866 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) atau 87,9% dari target APBN yang mencapai 6.670 MMSCFD.

Secara kumulatif, lifting migas mencapai 1,749 juta barel setara minyak per hari (bsmph) atau sekitar 90,4% dari target APBN sebanyak 1,946 juta bsmph.

Ke depan, lifting migas hampir pasti semakin tertekan akibat pandemi Covid-19 dan rendahnya harga minyak dunia. “Memang, sangat berat untuk mencapai lifting migas sesuai target APBN 2020,” ujar Bobby Gafur Umar.

Dengan kondisi ini, SKK Migas dan Kontraktor KKS memperkirakan rata-rata produksi minyak pada 2020 mencapai 725 bph dan gas bumi 5.727 MMSCFD. Outlook gross revenue juga turun dari US$ 32 miliar menjadi US$ 19 miliar.

Penurunan gross revenue terjadi akibat kondisi harga minyak dan kebijakan perubahan paradigma bahwa sektor migas bukan lagi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi lebih sebagai penggerak ekonomi.

Guna mengatasi masalah ini, pemerintah telah menegaskan bahwa salah satu langkah prioritas yang harus dikerjakan dalam waktu tidak terlalu lama dalam menghadapi pandemi corona adalah menyederhanakan regulasi, mereformasi birokrasi, dan mentransformasi ekonomi melalui Omnibus Law yang sudah dalam tahap pembahasan akhir di DPR.

“Dengan adanya suatu kepastian hukum yang berorientasi kepada iklim investasi yang mudah, menarik dan menguntungkan, saya yakin para investor, baik investor lokal maupun investor asing atau investor besar kelas dunia, segera masuk menanamkan modalnya di Indonesia,” papar Bobby Gafur, optimistis.

Menurut Bobby, upaya meningkatkan investasi migas ke depan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, investasi didorong pada level eksplorasi. Kedua, menambah pasokan dari eksploitasi di blok-blok terminasi melalui strategi enhanced oil recovery (EOR).

Yang pasti, investasi migas di Indonesia hingga semester I tahun ini baru mencapai US$ 5,21 miliar atau 35% dari target (US$ 14,79 miliar). Padahal, investasi migas merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan produksi migas nasional, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menambah sumber penerimaan negara.

Kadin Indonesia secara seksama mengikuti segala dampak ekonomi yang dialami dunia usaha, baik langsung maupun melalui asosiasi-asosiasi yang berada di bawah naungannya.

“Secara intens, kami menyampaikannya kepada pemerintah, baik langsung secara kelembagaan formal, maupun melalui jalur-jalur dan kanal-kanal komunikasi lain seperti media massa, diskusi di media sosial, dan lainnya,” tutur dia.

Intinya, Kadin Indonesia percaya bahwa hubungan dan komunikasi yang baik antara Kadin dan pemerintah bisa membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan dampak krisis ekonomi akibat Covid 19.

Motor Penggerak

Bobby Gafur Umar menilai permasalahan industri migas Indonesia masih berkutat pada regulasi sektor hulu. Itu terjadi karena ada tiga prinsip dasar yang hilang dari Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Ketiga prinsip dasar yang hilang itu, pertama, adalah tidak diterapkannya prinsip lex specialis dan assume and discharge dalam masalah perpajakan. Kedua, tidak dipisahkannya urusan administrasi bisnis dan keuangan kontrak pengusahaan migas (misalnya persoalan cost recovery), dengan urusan administrasi pemerintahan dan sistem keuangan negara, yakni APBN.

Ketiga, tidak diterapkannya prinsip single door bureaucracy yang mengurus administrasi/birokrasi/perizinan kontrak pengusahaan migas.

Dalam konteks ini, kata Bobby, penyelamatan industri hulu migas harus menjadi prioritas utama disamping kegiatan investasi. Pemerintah perlu lebih fokus memberikan solusi agar industri hulu migas dan industri penunjangnya tetap dapat bertahan dengan baik.

“Kepastian untuk tidak terjadinya penutupan sumur atau lapangan, dan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi masalah serius yang perlu dipikirkan jalan keluarnya,” ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah harus menjadikan proyek-proyek besar pada industri hilir migas, seperti proyek kilang minyak Pertamina, yang rencananya dibangun dalam lima tahun ke depan dengan total nilai proyek US$ 60 miliar, serta proyek-proyek pembangkit tenaga listrik besar dan jaringan kelistrikan nasional di PLN, bisa menjadi motor penggerak ekonomi semasa dan pascapandemi Covid-19.

Hulu migas tidak lagi hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, namun telah menjadi penggerak ekonomi nasional dengan multiplier effect di berbagai bidang, seperti menciptakan pertumbuhan indutri penunjang migas dan energi dengan memaksimalkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pembangunan kegiatan investasi migas dan energi, khususnya di bidang kelistrikan.

Bobby yakin terus bergeraknya industri penunjang migas dan energi di mana akan ada pangsa pasar yang sangat besar untuk produk-produk industri dalam negeri yang terserap proyek-proyek mega, dapat menolong perekonomian nasional yang sedang melambat akibat pandemi Covid. “Dan yang terpenting dapat menghindarkan terjadinya gelombang PHK massal,” tegas dia.

Insentif Khusus

Bobby Gafur Umar juga menekankan pentingnya pemerintah melakukan terobosan dalam pemberian insentif khusus. Untuk meminimalisasi risiko itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi bisa mendapatkan prioritas. Sebab, jika eksplorasi terhambat, potensi untuk menemukan atau menambah cadangan baru akan semakin sulit.

Begitu pula dengan pekerjaan untuk perusahaan jasa penunjang migas yang pasti akan terpukul. “Jadi, dibutuhkan terobosan insentif agar minimal industri dapat bertahan dulu. Jika tidak, kemungkinan masih akan berimbas lebih lama dari tahun ini,” ucap dia.

Bobby menegaskan, pengusaha menginginkan dunia usaha terus berputar, meskipun dalam kondisi sulit. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, perekonomian nasional bisa runtuh. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah fokus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk dunia usaha.

“Saya ingin ingatkan, kita memang harus realistis menghadapi situasi ini. Protokol kesehatan harus maksimal dijalankan, tetapi kegiatan ekonomi harus tetap bergulir,” tandas dia.

Bobby Gafur mengungkapkan, banyak perusahaan yang sudah megap-megap hampir kehilangan napas untuk bertahan hidup. Posisi keuangan perusahaan banyak yang sudah minus karena tak ada penghasilan. Arus kas sudah terhenti. “Karena itu, semua pihak, terutama karyawan dan masyarakat, termasuk pemerintah, harus sama-sama saling memahami,” ujar dia.

Sejalan dengan tetap stabilnya kondisi politik dan sosial saat ini, dan Indonesia sudah mulai masuk masa transisi era kenormalan baru (new normal), pandangan optimistis pun bermuculan.

“Saya juga sangat yakin, dengan terus berdoa tentunya, apabila pemerintah punya program pemulihan ekonomi yang tepat dan terstruktur, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap positif sampai akhir 2020, bahkan bisa lebih tinggi dari prediksi pemerintah sebesar 2,3%,” tutur dia.

 

Fakta dan Kondisi Sumber Energi RI

- Cadangan terbukti minyak bumi: 3,6 miliar barel (diperkirakan habis 10-13 tahun lagi, dengan asumsi produksi 288 juta barel per tahun).

- Cadangan terbukti gas bumi: 100,3 TSCF (hanya akan bertahan sekitar 30 tahun lagi, dengan asumsi produksi 2,97 TSCF per tahun).

- Bila terus bergantung pada energi fosil, Indonesia bakal mengalami krisis energi dalam dua dekade mendatang.

- Indonesia memiliki potensi dan kandungan energi terbarukan yang sangat besar berupa biofuel, panas bumi, sumber energi matahari, sumber energi air, gelombang laut, dan sumber energi biomassa. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas.

- Potensi energi terbarukan Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 431 GW.

- Indonesia bersama 193 negara lainnya telah menandatangani Paris Agreement pada 22 April 2016 tentang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).

 

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN