Perlu Intervensi Kebijakan Pemerintah Milenial Miliki Rumah i

pameran Properti dan Otomotif di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Minggu malam, 4 November 2018.

Oleh : Imam Muzakir / GOR | Senin, 5 November 2018 | 15:23 WIB

TANGERANG- Kalangan pengembang menilai bahwa pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih kurang memperhatikan generasi milenial untuk memiliki rumah. Padahal jumlah generasi milenial sangat signifikan dimana pada 2020 akan mencapai 35% dari total populasi rakyat Indonesia atau sebanyak 75 juta jiwa.

“Generasi milenial atau yang lahir antara tahun 1981-1994 ternyata belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah dan otoritas perbankan, sebagai sasaran kebijakan, guna bisa membeli atau memiliki rumah,” ungkap Ketua DPD REI Jakarta, Amran Nukman, di sela-sela ajang pameran Properti dan Otomotif di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Minggu (4/11) malam.

Padahal, kata dia, jumlah generasi milenial sangat signifikan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), generasi milenial pada 2020 akan mencapai 35% dari total populasi rakyat Indonesia atau sebanyak 75 juta jiwa. Mereka juga menjadi pangsa terbesar dari angkatan kerja di Indonesia saat ini yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 22,5 juta orang.

Amran Nukman melihat, perhatian pemerintah kepada generasi milenial meski sudah tampak dibeberapa sektor. Bahkan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa generasi milenial itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia masa depan.

Sementara itu ada riset juga yang mempublikasikan, akibat harga rumah tidak sebanding dengan pendapatan mereka, generasi milenial terancam tidak bisa memiliki rumah pada 2020. Nah, hal itu tentu harus menjadi perhatian pemerintah dan otoritas perbankan.

“Bagaimana agar ada insentif atau paket-paket kebijakan perumahan untuk mereka. Sampai sekarang kami belum melihat intervensi regulator menyentuh sektor perumahan bagi generasi milenial itu. Padahal ini mendesak. Ini alarm serius yang harus ditindaklanjuti regulator,” tegasnya.

Menurut Amran, kebanyakan dari milenial, incomenya atau pendapatannya sudah di atas Rp 4 juta, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan subsidi perumahan dari pemerintah, sementara untuk membeli rumah komersial dengan harga Rp 300-Rp500 jutaan pun sulit.

Untuk itu Amran mengusulkan, supaya generasi milenial bisa memiliki hunian, mereka sebaiknya diberi fasilitas membeli rumah semi MBR dengan harga Rp140 juta – Rp500 juta dengan 50% subsidi FLPP. Sementara di sisi pajak, mereka juga diberi keringanan PPN dan PPh.

“Generasi milenial ini perlu disentuh program subsidi supaya income mereka bisa dibelanjakan secara produktif. Tarik mereka membeli hunian yang bisa menjadi aset produktif bagi mereka. Kalau tidak, maka generasi milenial ini bisa menggerus devisa karena mereka cenderung lebih memilih travelingdan jalan jalan ke luar negeri,” ungkapnya.

Pentingnya KPR Khusus Milenial
Besarnya potensi pasar perumahan generasi milenial diaminkan Ketua Kehormatan REI Lukman Purnomosidi. Karena itu menurutnya harus disikapi otoritas perbankan dengan memberikan berbagai kemudahan.

Regulator lanjutnya harus membuat formulasi,skim-skim baru bagi generasi milenial agar mereka mampu memiliki rumah sendiri. Lukman berkeyakinan meski anak muda makin sulit membeli rumah, namun mereka bisa diselamatkan dengan insentif khusus agar bisa membeli rumah dengan rentang harga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta,

“Mereka mampu kok mencicil Rp 3 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Namun, harus diberi insentif supaya aware untuk membeli rumah,” imbuhnya.

Ketua DPP REI 2004-2007 itu berharap segera ada kebijakan di sektor perumahan untuk milenial agar bisa juga mengubah kebiasaan dan gaya hidup konsumtif mereka dan mengalihkan kesadaran akan kebutuhan atas hunian. (*)



Selengkapnya
 
MORE STORIES