Rakernas 2018 REI Fokus Dukung Sejuta Rumah i

Ketua Umum DPP REI yang juga presiden FIABCI Asia Pasifik Soelaeman Soemawinata, di The Westin Resort Nusa Dua Bali International Convention Center, Rabu (5 Desember 2018).

Oleh : Imam Muzakir / GOR | Rabu, 5 Desember 2018 | 23:20 WIB

NUSA DUA – Rapat kerja nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2018 di Mangupura Ballroom, The Westin Resort Nusa Dua Bali International Convention Center, pada 4-5 Desember 2018 memfokuskan untuk mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Rakernas REI ini akan diikuti oleh 1.000 peserta yang merupakan pengurus dan anggota REI dari seluruh Indonesia dan membahas dan mencari solusi untuk berbagai isu penting berkaitan dengan kondisi industri realestat terkini.

Namun uniknya, rakernas tahun ini digelar bersamaan dengan perhelatan pelaku usaha realestat terbesar di dunia, yakni FIABCI Global Business Summit 2018. Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata menegaskan, Tema Soal Pembangunan Sejuta Rumah ini sengaja diusung sebagai wujud komitmen dan integritas REI sebagai Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat. Tahun lalu, kata dia, REI sukses membangun 206.290 unit rumah subsidi dan 200.000 unit rumah komersial.

“Itu berarti, di 2017 REI menyumbang lebih dari 400.000 unit rumah dari target sejuta rumah yang ditargetkan pemerintah. REI membuktikan bahwa kami bekerja nyata bersama pemerintah untuk membangun rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Eman, demikian dia akrab disapa saat memberikan sambutan saat pembukaan Rakernas DPP REI tahun 2018, Rabu (5/12/).

Berdasarkan data PPDPP, dari total 11.568 pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia, sekitar 5.014 pengembang diantaranya adalah pengembang REI. Sehingga, tambah Eman, pihaknya cukup percaya diri menyebutkan bahwa REI adalah asosiasi pengembang tertua dan asosiasi pengembang rumah rakyat terbesar di seluruh Indonesia. Dan inilah wujud nyata kontribusi REI terhadap pembangunan rumah rakyat.

Menurut dia, Program Satu Juta Rumah adalah sebuah kesempatan bagi anggota REI untuk berbisnis, beramal dan berbakti. Berbisnis, karena menjadi ladang usaha para pengembang menengah bawah di seluruh Indonesia. Beramal, karena menyediakan rumah terjangkau dan layak huni untuk membantu rakyat khususnya yang berpenghasilan rendah. Serta Berbakti, karena melalui program ini, anggota REI dapat menunjukkan idealisme pengembang swasta untuk rakyat.

Persoalan Regulasi dan Teknis
Meski begitu, diakui Eman, sepanjang 2018 banyak hal yang perlu direfleksikan lebih jauh oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan rakyat. Misalnya, terdapat beberapa persoalan regulasi dan teknis yang menganggu iklim penyediaan hunian rakyat, antara lain

Kepmen 403/2002 yang mengatur tentang teknis bangunan penyediaan perumahan subsidi, Permen Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan, serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Permen PUPR tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Nilai harga jual rumah subsidi tahun 2019, yang belum diputuskan hingga sekarang. Serta beberapa persoalan regulasi dan teknis lain yang sebenarnya cukup meresahkan pengembang swasta sebagai mitra pemerintah untuk dapat berinovasi menyediakan hunian rakyat.

“Lewat Rakernas REI tahun ini, kami kembali menyampaikan komitmen untuk selalu mendukung Program Satu Juta Rumah. Tetapi di dalam kesempatan ini, kami juga mengharapkan pemerintah dapat menjaga iklim berusaha yang kondusif, sehingga REI bisa tetap menunjukkan kontribusinya bagi bangsa dan negara sesuai kompetensi kami sebagai pengembang perumahan,” ujar Eman.

Dia mengatakan melalui Rakernas DPP REI 2018 diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan guna mendukung penyediaan rumah rakyat. Beberapa terobosan itu antara lain:

Pertama, terobosan pajak untuk rumah MBR. Dimana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR. Sehingga rumah-rumah yang dijual maksimal 20% di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10% dari nilainya. Namun cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan.

Kedua, terobosan penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerjasama dengan PT. Taspen, Jamkrindo, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan, dan Korpri.

“Dengan adanya keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri, kamiberharap akan ada terobosan kebijakan dari Pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri,” harap Eman yang juga menjabat Presiden FIABCI Asia Pasifik itu.

Dia mengatakan, pembukaan Rakernas REI 2018 akan dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bali Wayan Koster, pejabat kementerian terkait, direksi bank, asosiasi dan sekitar 2.000 undangan lainnya.

Selain MoU REI dengan sejumlah mitra kerja, selama diskusi juga akan diisi dengan diskusi terkait harga baru rumah subsidi 2019, sidang komisi, sidang paripurna, serta forum konsultasi permasalahan daerah. (*)



Selengkapnya
 
MORE STORIES