Berkelit dari Triple Deficit i

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Oleh : Haryo Kuncoro / GOR | Senin, 11 Februari 2019 | 09:22 WIB

Mengawali 2019, sektor ekonomi luar negeri Indonesia mendapat pukulan yang sangat telak. Neraca perdagangan barang (trade account) sepanjang 2018 mengalami defisit US$ 8,57 miliar dengan nilai total ekspor US$ 180,06 miliar dan impor US$ 188,63 miliar. Angka defisit neraca dagang di atas adalah yang terbesar dalam catatan sejarah.

Defisit neraca dagang ini sepertinya mengulang kembali selama kurun waktu 2012-2014, periode setelah era boom komoditas berakhir. Bedanya, defisit neraca dagang saat itu lebih disebabkan turunnya harga ekspor komoditas unggulan, sedangkan kini defisit neraca dagang didorong oleh kenaikan harga impor minyak dan gas.

Padahal dalam rentang tiga tahun berikutnya, neraca dagang berhasil meraup surplus, kendati belum mampu menutup defisit neraca jasa (service account) yang terus melebar. Oleh karena itu, pola siklus defisit neraca dagang tiga tahunan ini seolah lolos dari perhatian tatkala banyak energi dicurahkan untuk mengatasi defisit neraca jasa.

Sebagai misal, tahun lalu pemerintah mengeluarkan beberapa subsektor jasa dari daftar negatif investasi (DNI). Ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan pembebasan pajak pertambahan nilai untuk ekspor jasa juga diberlakukan. Pun sejumlah insentif fiskal lain disediakan khusus guna menarik investor asing untuk menanamkan modalnya pada sector jasa.

Ketekoran neraca barang dan jasa juga memicu defisit neraca transaksi berjalan (current account). Pada kuartal III-2018, misalnya, deficit neraca transaksi berjalan meningkat hingga US$ 8,8 miliar atau 3,37% dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan kuartal II-2018 yang senilai US$ 8 miliar atau 3,02%.

Alhasil, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asean yang masih mengalami defisit neraca transaksi berjalan. Sebagai komparasi, Thailand, menikmati surplus neraca transaksi berjalan 11%. Bahkan, Vietnam yang perekonomiannya baru mulai berkembang pun mampu menuai surplus 4% dari PDB.

Akumulasi defisit neraca barang dan neraca jasa berefek lanjut pada kinerja neraca pembayaran (balance of payment). Defisit neraca pembayaran tercatat US$ 4,4 miliar di kuartal III-2018, naik dari kuartal II-2018 yang sebesar US$ 4,3 miliar.

Ringkasnya, perekonomian tengah menghadapi persoalan triple defisit, termasuk defisit Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN). Dalam perspektif konseptual, kondisi di atas merupakan sebuah keniscayaan. Perekonomian secara teoretis bisa dibagi ke dalam empat sektor; pasar output, pasar input, pasar uang, dan pasar luar negeri.

Keempat pasar tersebut saling bertalian. Oleh karenanya, defisit di satu sektor akan menular pada sektor-sektor lain melalui mata rantai jaringan ekonominya. Konsekuensinya, defisit di salah satu pasar akan semakin sulit penanggulangannya. Dalam tataran praktis, defisit neraca transaksi berjalan membawa konsekuensi ekonomi yang tidak ringan. Untuk menyeimbangkan kembali neraca pembayaran, Indonesia mau tidak mau harus mengandalkan aliran dana lewat neraca finansial dan neraca modal. Imbasnya, perekonomian terbebani oleh risiko arus uang panas (hot money) dan utang.

Tesis ini agaknya mendekati kenyataan. Sepanjang 2018, dana asing yang keluar dari bursa saham mencapai Rp 50,74 triliun. Sementara, hingga pekan pertama Februari 2019 saja, jumlah aliran modal asing yang masuk mencapai Rp 49,6 triliun. Uang panas ini bersifat temporer yang sewaktu-waktu dan dalam tempo sekejap, ia bisa keluar dari pasar.

Gambaran di atas sejatinya menjadi peringatan keras bahwa struktur perekonomian masih rapuh. Kerapuhan struktur ekonomi merepresentasikan naiknya tingkat kerawanan terhadap gejolak eksternal. Depresiasi rupiah sampai menembus level psikologis Rp 15.000 per dolar AS pada tahun lalu seolah menjadi justifikasinya.

Sebaliknya, tatkala uang panas (hot money) mulai masuk ke pasar finansial domestik, pasokan valuta asing bertambah. Hasilnya, nilai tukar rupiah terapresiasi menjadi sekitar Rp 14.000 per dolar AS. Tren masuk arus modal asing tersebut diproyeksikan mencapai titik balik (sudden capital reversal) seiring rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuannya di akhir kuartal pertama nanti.

Perubahan suku bunga deferensial lintas negara sedikit saja sudah cukup kuat bagi pemodal untuk memindahkan dananya menuju ke AS yang diklaim sebagai save heaven. Menyadari status problematika di atas, upaya komprehensif harus dilakukan untuk menekan defisit dari semua segmen. Prinsip matematika sederhana mengajarkan jika akan mencari tiga nilai yang tidak diketahui, maka harus tersedia pula tiga persamaan. Konkretnya, untuk menanggulangi triple defisit harus ditempuh tiga strategi pula. Langkah awal adalah mengembalikan neraca dagang agar kembali bersaldo positif. Untuk itu, peningkatkan kualitas ekspor nonminyak dan gas perlu mendapat prioritas, lantaran 79% ekspor Indonesia adalah komoditas bahan mentah, alih-alih produk olahan yang menawarkan nilai tambah.

Sementara ekspor industri manufaktur masih di bawah 20%. Oleh karena itu, hilirisasi industri dengan menawarkan sejumlah insentif perlu diakselerasi untuk meredam gejala deindustrialisasi. Perlu diingat pula, sektor industry pengolahan adalah penyumbang terbesar penerimaan APBN dari pos perpajakan.

Sambil menunggu hasil akhir negosiasi perang dagang antara AS dan Tiongkok pada Maret 2019, Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang yang tersembunyi dari fenomena perang dagang ini. Tax allowance dan tax holiday harus menjadi nilai jual untuk menarik investasi langsung relokasi pabrik penghasil produk yang terkena imbas perang dagang.

Sejalan dengan itu, optimalisasi 16 paket kebijakan ekonomi niscaya menjadi daya dorong bagi peningkatan kapasitas produksi industri dalam negeri. Perhatian khusus patut diberikan kepada industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, terutama impor minyak dan gas, bahan baku, dan barang modal.

Dari sisi hulu, pengumuman tidak ada kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah menjadi momen berharga untuk meningkatkan daya saing. Harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik –meski tidak dominan– tetap saja memakan porsi yang signifikan dalan struktur ongkos produksi industri.

Peningkatan kapasitas produksi sudah barang tentu memerlukan ekspansi pasar. Perluasan pasar ekspor layak diarahkan di luar negara tradisional yang selama ini telah eksis. Kawasan Afrika Utara, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin terbuka luas menjadi pasar potensial bagi produk olahan hasil hilirisasi industri.

Untuk solusi jangka pendek, kebijakan kontrol devisa secara terbatas perlu dipertimbangkan untuk diterapkan kembali. Capital control ini penting untuk mengendalikan derasnya arus modal yang keluar. Mengambil contoh dari Thailand, devisa hasil ekspor harus berada di dalam negeri minimum 6-9 bulan guna mengamankan cadangan devisa.

Komplemen dengan kebijakan kontrol devisa, pajak transaksi finansial (Tobin tax) bisa dipungut atas transaksi keuangan lintas valuta guna menahan capital outflow. Dengan logika yang sama, inverse Tobin tax dalam bentuk insentif juga layak diimplementasikan sehingga berfungsi sebagai penyaring kualitas arus masuk modal asing jangka pendek.

Dalam jangka menengah dan panjang, pengembangan industry pariwisata adalah solusi jitu untuk mengatasi defisit neraca jasa. Hal ini tidak berlebihan mengingat kualitas sektor tenaga kerja dan infrastruktur di Indonesia masih kalah bersaing apabila diadu dengan negara anggota Asean lainnya.

Satu aspek yang penting untuk diberi perhatian lebih adalah deficit dari sisi pasar input, terutama SDM (sumber daya manusia). Surplus SDM secara kuantitas, kualitas SDM, sebaran yang tidak merata, keahlian yang belum tersertifikasi, dan kekakuan pasar kerja menjadi ganjalan berat dalam menangani triple deficit.

Alhasil, aliran nominal pendapatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih kalah jauh dibanding arus pendapatan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ke Negara asal. Segmen inilah yang sejatinya menjadi faktor pemberat kronis bagi manuver proses rebalancing khususnya di neraca jasa.

Dengan konfigurasi problematika di atas, penguatan pasar domestik menjadi jalan keluar yang paling aman untuk bisa sedikit berkelit dari triple defisit. Dukungan kebijakan fiskal dan strategi finansial komplementernya perlu didesain ulang agar lebih mengunggulkan penggunaan input dalam negeri.

Proteksi terhadap konsumen domestik juga perlu dilakukan agar daya belinya tetap kuat sehingga mampu menyerap produksi dalam negeri. Pada akhirnya, tanpa kapabilitas untuk menggeser orientasi ke ekonomi domestik, gejolak eksternal akan senantiasa mengharubiru perekonomian nasional. Jika demikian halnya, banyak energi akan tersedot untuk meredam gejolak eksternal, alih-alih mencabut akar masalahnya. Setuju?

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta



Selengkapnya
 
MORE STORIES