Greenpeace Akui Sawit Penting bagi Ekonomi Indonesia i

Pekerja mengangkut buah sawit di diperkebunan kelapa sawit di Belitung Barat, Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018). Berkembangnya perkebunan kelapa sawit Indonesia, diakui atau tidak memiliki peranan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Oleh : L Gora Kunjana / AO | Jumat, 12 Oktober 2018 | 17:00 WIB
Kategori :

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis lingkungan Greenpeace mengakui bahwa minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi Indonesia dan harus dipertahankan. Oleh karena itu, sikap Greenpeace sejak awal tidak antisawit.

Demikian dikemukakan Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, dalam keterangannya di Jakarta yang diterima Jumat (12/10), menanggapi tudingan tengah melancarkan kampanye hitam terhadap sektor kelapa sawit.

Kiki menjelaskan bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan Inpres Moratorium Sawit (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit), yang secara tidak langsung meyakini bahwa ada permasalahan di sektor kelapa sawit.

Persoalan utamanya, tandas Taufik, terletak di sejumlah pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan. Analisis Greenpeace yang terangkum dalam laporan ‘Hitung Mundur Terakhir’, masih mendapatkan minyak sawit dari kelompok-kelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan melakukan penyerobotan lahan dari komunitas lokal.

“Sementara itu pada tahun 2010, anggota Consumer Goods Forum telah berjanji untuk membersihkan deforestasi dari rantai pasok seluruh komoditasnya pada 2020, perlu dicatat bukan hanya minyak sawit tetapi soya, bubur kertas, kayu dan daging termasuk di dalamnya. Waktu terus berjalan bagi mereka untuk memenuhi janji itu - dan dengan kurang dari 500 hari lagi, kita tidak dapat membiarkan industri sawit gagal,” kata Kiki.

Menurut dia, seharusnya pemerintah dan DPR menyoroti dan mengawasi perilaku pedagang-pedagang minyak sawit, karena akibat perilaku mereka, komoditas sawit Indonesia tengah menghadapi risiko pengurangan drastis ke negara-negara Uni Eropa. Kondisi ini tidak menguntungkan, karena sawit telah menjadi sumber penghidupan 22 juta masyarakat Indonesia.

“Jika kelapa sawit ditanam dengan mengedepankan pelestarian alam, tanpa merusak hutan atau lahan gambut, dan bebas dari konflik sosial, maka akan menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat. Indonesia akan menjadi yang terdepan di dunia dalam sektor industri minyak sawit,” ujarnya.

Kiki juga membantah tudingan bahwa Greenpeace mendapat pesanan negara-negara maju produsen minyak nabati lain yang kalah bersaing dengan sawit. “Kita berkampanye untuk mengakhiri deforestasi - bukan mengakhiri minyak sawit. Melarang ekspor minyak sawit tidak sama dengan mengakhiri deforestasi,” katanya.

Faktanya, lanjut Kiki, perkebunan kelapa sawit adalah tanaman yang sangat efisien terhadap penggunaan lahan (artinya satu hektar kelapa sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti soya ataupun bunga matahari).

Jika minyak sawit dilarang, sambung Kiki, perusahaan atau pemerintah bisa jadi beralih ke tanaman lain, hal ini juga berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain (misalnya, tanaman lain mungkin menggantikan peran kelapa sawit saat ini dalam deforestasi, dan bahkan memperburuknya, di Indonesia atau di tempat lain).

“Ini adalah salah satu alasan mengapa Greenpeace tidak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah untuk menghentikan atau melarang produksi minyak sawit – sebaliknya, kami berkampanye untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut,” ucapnya.

Greenpeace, lanjut Kiki, mendorong industri untuk memproduksi sawit secara berkelanjutan. Inilah mengapa begitu penting bagi Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan minyak sawit, atau minyak nabati lainnya dari tanaman pertanian untuk digunakan sebagai bahan bakar nabati.

“Sekarang banyak perusahaan konsumen besar di dunia yang telah berjanji untuk mengakhiri peran mereka dalam deforestasi pada 2020. Waktu terus berjalan bagi mereka untuk memenuhi janji itu. Kita perlu meminta pertanggungjawaban mereka, sambil terus mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan peran mereka dalam melindungi hutan dan memerangi perubahan iklim,” pungkas Kiki Taufik.



Selengkapnya
 
MORE STORIES