Kemhub Revisi Aturan Angkutan Barang i

Truk barang.

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER | Jumat, 12 Oktober 2018 | 17:57 WIB
Kategori :

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan merevisi Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 69/1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Pasalnya, aturan tersebut sudah terbit sejak 25 tahun lalu dan masih mengacu pada Undang-undang (UU) yang lama, yakni UU Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Seperti kita ketahui, regulasi KM 69 sudah terbit sejak 1993 dan masih mengacu pada UU transportasi yang lama. Saat ini dasar regulasi dari penyelenggaraan transportasi secara nasional telah berubah melalui terbitnya UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tutur Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangannya, Jumat (12/10).

Selain dikarenakan telah terbitnya UU Nomor 22/2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74/2014 tentang Angkutan Jalan, menurut Ahmad Yani, selama kurun waktu 25 tahun terakhir telah terjadi beberapa perubahan terhadap regulasi peraturan perundang-undangan bidang angkutan barang.

"Perubahan tersebut juga terjadi dalam bidang lingkungan, teknologi, sistem informasi perizinan, globalisasi, dan paradigma. Inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan revisi peraturan tersebut," lanjutnya.

Ahmad Yani mengatakan, permasalahan penyelenggaraan angkutan barang di jalan timbul karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem yang mempertemukan supply and demand angkutan barang serta tidak adanya pedoman tarif angkutan barang.

"Seperti halnya over dimensi dan overloading, tentu sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan, penurunan kecepatan, percepatan penurunan umur jalan, yang secara luas berdampak pada kerugian negara akibat perbaikan kondisi jalan yang rusak," jelasnya.

Yani memaparkan, melalui pengangkutan dan distribusi barang yang aman, selamat, lancar, tertib dan biaya yang terjangkau, maka kebutuhan perekonomian masyarakat akan terpenuhi. Guna menjamin ketersediaan barang dengan kualitas, jumlah, dan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan angkutan barang harus dapat didesain sedemikian rupa menjawab tantangan tersebut.

"Dengan demikian, harapannya angkutan dapat memenuhi peran strategisnya dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan sejahtera," terangnya.

Kemhub memiliki program quick win perhubungan darat yang bertujuan untuk pengentasan over dimensi dan overloading (ODOL). Salah satu caranya melalui pengoperasian jembatan timbang dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Pada tahun ini, 48 jembatan timbang sudah di operasikan, tahun 2019 direncanakan akan beroperasi 92 jembatan timbang. Kami berupaya jembatan timbang ini transparan, akuntable, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai jembatan timbang menjadi sarana untuk pungli," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub, Budi Setiyadi.

Menurutnya, jembatan timbang ini akan di dampingi oleh pihak swasta yaitu Surveyor Indonesia, guna mengantisipasi pungli. Jika ada pelanggaran akan dilakukan e-tilang, jadi tidak ada lagi transaksi kas di jembatan timbang.

Budi juga meminta, pihak Kepolisian agar dapat mendukung pengawasan jembatan timbang di lapangan. "Kami butuh backup dari Kepolisian, khususnya di Polsek Ajibarang, banyak kasus terjadi pengemudi tidak membawa buku KIR hanya ada SIM dan STNK. Pada kasus seperti ini diperlukan petugas kepolisian untuk melakukan penilangan," pungkasnya.



Selengkapnya
 
MORE STORIES