Gus Dur, Nalar Kritis, dan Pemilu 2019 i

Benni Setiawan, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Peneliti Maarif Institute.

Oleh : Benni Setiawan / GOR | Jumat, 11 Januari 2019 | 23:27 WIB

Abdurrahman Wahid atau akrab disebut Gus Dur telah menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Artinya, ia adalah sosok yang senantiasa menjadi rujukan guna mengurai persoalan kebangsaan. Salah satu persoalan kebangsaan yang kini kembali muncul adalah kebebasan berpikir.

Kebebasan berpikir kini tampaknya menjadi masalah serius bagi bangsa. Forum-forum ilmiah seringkali harus ditutup oleh kelompokkelompok yang berseberangan.

Ketika berpikir dilawan dengan tindakan anarkis maka yang terjadi adalah kegagalan bangsa. Belum lagi kebebasan berpikir yang berbeda dengan mainstream masyarakat. Hari ini kita seakan hanya dikotak oleh dua kutup yang saling berlawanan. Yaitu kubu Jokowi (Cebong) dan kubu Prabowo (Kampret). Dua kubu ini terus menyuarakan suara untuk saling mencela satu sama lain.

Seakan tidak ada ruang dialog kritis di antara keduanya. Semua saling serang dan tidak ada ruang berbeda pendapat dengan dua kubu itu. Padahal alam raya pemikiran selayaknya lintas batas. Alam raya itulah yang akan mengukuhkan manusia dan pembeda dengan makhluk lain.

Manusia perlu mempunyai cakrawala berpikir yang luas agar ia tidak mudah terjebak pada oposisi biner yang berujung pada sikap saling membenci. Gus Dur mengingatkan bangsa Indonesia agar mau terbuka (open mind). Artinya, kebangsaan harus dibangun atas dasar pemikiran yang matang dan lintas batas.

Kebangsaan bukan hanya milik dua kelompok pendukung kubu calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka tidak boleh menguasai alam raya berpikir yang melintas batas. Alam raya itu perlu dipelihara atas nalar waras dan sehat.

Benahi Fikih
Dalam konteks keagamaan misalnya, Abdul Moqsith Ghazali, pernah menulis, Gus Dur membenahi fiqh yang sedang mogok. Guna menuju fiqh yang lebih terbuka, mantan ketua umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama itu kemudian “menafsirkan” hifdz al-din dengan kebebasan beragama, hifdz al-aql dengan kebebasan berpikir.

Kebebasan berpikir menjadi hal utama dalam menjalani kehidupan. Pasalnya, kemampuan berpikir merupakan anugerah Tuhan atas penciptaan manusia. Dan berpikir merupakan pembeda antara manusia dan makhluk lain. Jika kebebasan berpikir dihalang-halangi, maka manusia akan terperosok ke dalam lubang kenistaan.

Demikian pula saat ruang kritis dialog berbasis pemikiran hanya dikuasai oleh dua kubu. Ruang public perlu diwarnai oleh narasi berpikir kritis yang tidak hanya mengunggulkan satu calon dan menafikan calon lain. Ruang publik itulah yang akan mendorong semua bersuara tanpa harus takut dicap sebagai cebong dan atau kampret.

Saat tidak ada yang berani bersuara untuk itu, maka ruang publik akan terus dipenuhi oleh kekuatan berpikir yang saling tidak menyapa. Mereka hanya terus menjadikan Jokowi dan Prabowo sebagai idola. Mereka akan kehilangan nalar kritis sebagai muara dari kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir memungkinkan seseorang untuk keluar dari jebakan menyukai tanpa mempunyai nalar kritis.

Kebebasan berpikir dengan demikian merupakan fitrah kemanusiaan. Manusia dapat disebut sebagai manusia ketika ia mau mendayagunakan pikirannya untuk memikirkan kekuasaan dan tandatanda kebesaran Tuhan. Melalui kebebesan berpikir manusia mampu memecahkan segala masalah yang muncul.

Manusia akan mempunyai “kekuasaan” untuk menjadi dirinya sendiri. Manusia akan mampu menjadi pemimpin di muka bumi (khalifah fil-ardhi). Melalui tafsir lintas batas hifdz al-aql menjadi kebebasan berpikir inilah, Gus Dur mengajak seluruh elemen bangsa bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini akan keluar dari krisis multidimensional jika setiap warganya mampu mendayagunakan pikirannya untuk mengurai masalah tersebut.

Oleh karena itu, menghalangi orang lain berpikir, berarti pada dasarnya ia telah mengekang kehendak dan memperlambat laju perubahan sosial. Kebebasan berpikir dan berpendapat di tahun politik perlu menjadi mantra. Artinya, masyarakat perlu berani keluar dari jebakan untuk saling menjelekkan satu sama lain.

Masyarakat perlu kritis terhadap semua calon. Kecintaan yang mendalam terhadap mereka hanya akan mengakibatkan tertutupnya nalar kritis. Saat nalar kritis hilang maka seseorang akan mudah terbawa emosi dan melakukan tindak kekerasan.

Pada akhirnya, Gus Dur telah mendorong masyarakat berpikir kritis demi kehidupan yang mulia. Kebebasan berpikir dan mendorong nalar kritis akan menyelamatkan manusia dari perilaku kerusakan. Melalui kebebasan berpikir dan nalar kritis manusia akan semakin sempurna kemanusiaan. Manusia pun akan mampu bersikap bijak dalam menentukan pilihan pada April 2019.

Benni Setiawan, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity



Selengkapnya
 
MORE STORIES