Merawat Optimisme Ekonomi i

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Oleh : Haryo Kuncoro / GOR | Senin, 28 Januari 2019 | 10:24 WIB

Memasuki bulan pertama 2019, suasana psikologis Bank Indonesia (BI) sedang berada dalam posisi yang sangat nyaman. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan memperlihatkan penguatan yang konsisten. Dolar AS diperdagangkan di level Rp 14.100-an di pasar spot dalam negeri.

Kondisi di atas sangat kontras dengan bulan-bulan sebelumnya. Sepanjang paruh kedua 2018 rupiah terus bergejolak hingga menembus batas psikologis Rp 15.000 per dolar AS. Alhasil, rupiah terdepresiasi paling dalam dan dengan volatilitas yang paling tinggi dibanding mata uang negaranagara tetangga.

Kinerja cemerlang rupiah belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan moneter yang dirintis sebelumnya. Kenaikan suku bunga acuan, BI 7-days Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR), enam kali sejak Mei 2018 mulai memperlihatkan dampaknya. Efek kenaikan BI 7-DRRR bekerja memberikan daya tarik bagi investor asing.

Kenaikan BI 7-DRRR dengan akumulasi mencapai 175 basis poin sampai di level 6% juga memberi efek pada daya saing pasar keuangan domestik khususnya antar-emerging market. Indikasinya, dana asing mulai masuk kembali sehingga cadangan devisa per Desember 2018 mendaki di posisi US$ 120 miliar.

Implementasi DNDF (domestic non delivery forward) turut membantu akselerasi penguatan rupiah. DNDF memberi kelonggaran kepada pelaku pasar dalam negeri ketika bertransaksi valuta asing tanpa seketika harus bertukar mata uang asing. Pihak yang membutuhkan dolar cukup membayar selisih kursnya.

Keberanian BI menaikkan BI 7-DRRR per November 2018 mendahului kenaikan suku bunga acuan AS pada Desember 2018 juga patut memperoleh catatan tersendiri. Kenaikan suku bunga acuan memang bisa menjadi instrumen stabilisasi. Kenaikan BI 7-DRRR niscaya akan mempersempit selisih (spread) imbal hasil.

Imbasnya, investor asing memiliki insentif ekstra untuk tetap menahan modalnya berada di Indonesia sehingga likuiditas pasar finansial terjaga dan rupiah terapresiasi. Kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp 900 triliun seolah menjadi justifikasi validnya.

Namun demikian, potensi apresiasi rupiah bisa mendorong peningkatan impor dan sebaliknya menekan ekspor. Artinya, tujuan stabilisasi nilai tukar rupiah yang hendak digapai lewat kenaikan suku bunga acuan sangat boleh jadi mengorbankan ekspor neto. Tesis di atas sepertinya mendekati kenyataan.

Data rilisan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia pada Desember tahun lalu mencapai US$ 15,28 miliar, sementara nilai ekspor hanya sebesar US$ 14,18 miliar. Demikian pula, pada akhir tahun lalu saja terjadi defisit US$ 1,1 miliar. Kondisi ini membawa implikasi tertentu ke depan.

Tantangan eksternal niscaya tidak lebih ringan. Spirit front loading, pre-emptive, ahead the curve menuntut BI memiliki wawasan jauh ke depan guna mengantisipasi potensi tekanan eksternal. Di pasar barang/jasa, pelaku pasar masih menunggu hasil akhir dari negosiasi perang dagang AS dan Tiongkok hingga Maret.

Di pasar finansial, prospek kenaikan suku bunga acuan AS sebanyak dua kali pada 2019 –meski tidak segencar tahun lalu– tetap memunculkan kekhawatiran risiko pelarian modal. Dua faktor ini berdampak pada kekeringan likuiditas pasar keuangan domestik sehingga berpeluang kembali mendepresiasi nilai tukar rupiah.

Kekhawatiran di atas bukan mengada-ada. Badan Pusat Statistik baru saja merilis data neraca perdagangan dalam negeri sepanjang 2018 yang tercatat deficit US$ 8,57 miliar. Angka tersebut dikatakan sebagai defisit neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir dan yang terbesar sepanjang sejarah.

Bersamaan dengan itu, BI mencatat defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) pada kuartal III-2018 meningkat menjadi US$ 8,8 miliar atau 3,37% dari produk domestic bruto (PDB) dibandingkan kuartal II-2018 yang senilai US$ 8 miliar atau 3,02% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam skenario BI, status quo BI 7-DRRR per Desember 2018 dan Januari 2019 akan mengurangi tekanan dari sisi permintaan domestik. Pada gilirannya, volume impor akan menyusut dan efeknya pada besaran CAD juga akan menurun hingga menjauh dari batas CAD yang dianggap aman secara internasional, yakni sebesar 3%.

Di sisi lain, tidak naiknya BI 7-DRRR juga ditujukan untuk menjaga dinamika pasar finansial domestik. Hingga pertengahan Januari 2019, misalnya, jumlah aliran modal asing yang mengucur ke dalam negeri cukup deras, yaitu sebesar Rp 14,75 triliun.

Aliran masuk modal asing melalui neraca modal dan neraca finansial diharapkan mengalir guna menutup defisit neraca pembayaran US$ 4,4 miliar pada kuartal III-2018, naik dari kuartal II-2018 yang sebesar US$ 4,3 miliar. Ringkasnya, perekonomian nasional tengah menghadapi persoalan triple defisit.

Alhasil, kenyamanan BI dalam mengawal nilai tukar rupiah masih sangat rentan terecoki oleh sehimpun sentimen negatif. Dengan alur logika ini pula, kebijakan moneter BI ke depan tampaknya akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan neraca dagang, neraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran.

Sungguhpun demikian, kebijakan moneter yang dibimbing oleh sector eksternal demi penyeimbangan kembali (rebalancing) sektor luar negeri memiliki imbas yang negative terhadap perekonomian domestik. Suku bunga kredit perbankan adalah putaran pertama yang terkena dampaknya.

Lebih lanjut, kegiatan investasi akan terkekang yang kemungkinan besar tidak tertanggulangi oleh berbagai insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi. Imbal korban (trade-off) agaknya belum bisa dihindari.

Hasrat untuk konsisten menjaga nilai tukar rupiah mengharuskan BI menaikkan BI 7-DRRR. Akan tetapi, kenaikan BI 7-DRRR bisa menghambat upaya BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini ditargetkan pemerintah setinggi 5,3%.

Dengan skema problematika di atas, BI perlu menetapkan skala prioritas. Amanat UU Bank Sentral menegaskan bahwa tugas utama BI adalah memelihara nilai tukar rupiah yang diukur dari harga barang/jasa dalam negeri (inflasi) dan nilai tukar rupiah yang diukur dari mata uang asing (kurs).

Perlu dicatat pula, aspek pertumbuhan bukan tugas primer BI. Selain itu, kondisi perekonomian internasional sedang tidak memungkinkan untuk tumbuh lebih kencang. IMF pun sudah merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi global. Artinya, ada ruang toleransi bagi BI untuk lebih focus ke area stabilisasi.

Faktor lain adalah tren bank sentral di negara-negara berkembang lain untuk menaikkan suku bunga acuannya masing-masing. Perang kebijakan moneter dalam bentuk persaingan suku bunga menjadi keniscayaan. Artinya, BI mutlak harus mewaspadai besaran suku bunga diferensial lintas negara sementara ruang kenaikan BI 7-DRRR kian terbatas menuju titik akhir.

Tekanan permintaan dolar datang dari sektor korporasi untuk membayar pembagian dividen. Permintaan dolar juga akan naik sejalan dengan pembayaran suku bunga obligasi pemerintah yang jatuh tempo. Permintaan dolar untuk liburan Imlek juga perlu diantisipasi yang pada gilirannya akan mengoreksi cadangan devisa.

Pada poin ini, BI sedang tidak dihadapkan pada banyak pilihan kebijakan. Opsi kebijakan moneter (di luar suku bunga acuan) dan kebijakan makroprudensial pun sudah diimplementasikan. Tatkala keduanya masih terus bekerja, BI bisa mengaktivasi kebijakan non teknis, berupa persuasi moral.

Alhasil, kemampuan persuasi moral dalam mengelola ekspektasi menjadi kata kuncinya. Intervensi verbal dalam mengomunikasikan arah kebijakan BI ke depan bisa ‘mendamaikan’ antara efek faktor eksternal yang bekerja jangka panjang dan dampak faktor internal yang beroperasi jangka pendek.

Edukasi kepada pelaku ekonomi agar lebih rasional dalam mencermati kejadian temporer menjadi tugas tambahan bagi otoritas finansial. Pelaku pasar perlu dikondisikan agar mengambil posisi jangka menengah atau panjang alih-alih posisi jangka pendek yang rentan terhadap gejolak BI yang memiliki pengalaman panjang niscaya akan mampu mengelola potensi perbedaan persepsi semacam ini.

Lebih dari itu, BI sendiri semestinya juga menghindari kebijakan yang bersifat ‘kejutan’. Kebijakan yang bersifat ‘kejutan’, ‘tiba-tiba’, dan terkesan ‘panik’ justru akan menimbulkan ketidakpastian baru.

Pada akhirnya, kriteria keberhasilan kebijakan moneter perlu dilihat dari dua sisi, sektor finansial dan sektor riil. Intinya, efektivitasnya tidak cukup hanya diukur dari stabilisasi rupiah, tetapi juga transmisi terhadap suku bunga perbankan, penyaluran kredit produktif ke sektor riil, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam skala yang lebih luas, kebijakan moneter melalui BI 7-DRRR juga harus mampu memantulkan kandungan informasi bagi pelaku di kedua pasar. Jika demikian halnya, BI 7-DRRR memiliki kemampuan dalam merawat optimisme pelaku ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta



Selengkapnya
 
MORE STORIES