Mewaspadai Depresiasi Renmimbi i

Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia.

Oleh : Tri Winarno / GOR | Selasa, 12 Februari 2019 | 09:13 WIB

Keajaiban pertumbuhan ekonomi Tiongkok seperti anomali: kebijakan ekonomi dan politiknya melawan hukum besi ekonomi dan politik. Namun, pada dasarnya anomali ini tak akan bertahan selamanya. Sekarang pun tandatanda ke arah yang selaras dengan hokum besi tersebut mulai tampak.

Sampai sekarang Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dapat mencapai prestasi pembangunan dengan cara yang unik, yaitu system pasar (kapitalis) dengan kontrol pemerintah yang sangat ketat terhadap perekonomian, serta sistem politik dan sistem kemasyarakatannya.

Tetapi tampaknya masa-masa keajaiban tersebut telah mulai menuju titik akhir. Yang mana ditunjukkan oleh menumpuknya utang domestic dan tingkat investasinya telah melampui titik di mana berlaku the law of diminishing returns (tambahan output semakin kecil seiring dengan tambahan investasi dalam jumlah yang sama), bahkan tambahan imbal hasil investasinya mulai menuju pada area negatif.

Di samping itu, strategi Tiongkok dalam menggenjot ekspor, dan proyek industrialisasi serta transfer teknologinya telah melewati ambang batas toleransi rivalnya dari Barat, terutama dari Amerika Serikat (AS). Program Belt and Road Initiative (BRI) Presiden RRT Xi Jinping dipersepsikan sarat dengan muatan imperialisme.

Tidak hanya karena pinjaman dalam proyek BRI jauh melampaui kapasitas pinjaman suatu negara peminjam, tetapi juga persyaratan pinjamannya semakin memberatkan debitur, sebagaimana dikemukan oleh ekonom Harvard Ricardo Hausmann dalam kajian terbarunya.

Karena itu, dapat dipastikan lambat laun kinerja perekonomian Tiongkok akan semakin melemah. Bahkan kalau tidak mengalami krisis besar, negeri Tirai Bambu ini akan menghadapi suatu era perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan depresiasi renmimbi yang sangat tajam.

Prognosis tersebut semakin terlihat nyata jika melihat perkembangan akhir-akhir ini. Dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta melemahnya pertumbuhan ekspor, ekonomi Tiongkok bergerak ke arah pelemahan, di mana pada kuartal IV-2018 semakin melambat, hanya tumbuh 6,4%. Karena itu, era pertumbuhan ekonomi double-digit yang terjadi sejak 1980- an sudah berakhir, bahkan prestasi tersebut tidak akan mampu direplika oleh negara manapun.

Dalam menyikapi perlambatan ekonomi global tersebut, pemerintah Tiongkok telah memutuskan untuk mengendorkan restriksi terhadap pinjaman swasta dan publik. Dan ini akan semakin memperburuk posisi utang dan masalah investasi berlebihan yang sekarang sedang dialami oleh perekonomian Tiongkok.

Atau kalau meminjam istilah Konfusius: kebijakan tersebut seperti “drinking poison to quench one’s thirst”. Bahkan, tanpa perkembangan perekonomian global saat ini, keajaiban pembangunan ekonomi Tiongkok tidak akan bertahan terlalu lama. Prognosis tersebut diperkuat oleh hasil riset ekonom Douglass North, Daron Acemoglu, dan James A Robinson. Mereka menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi jangka panjang suatu negara sangat tergantung pada institusi negara yang kuat dan sistem politik yang terbuka. Karena kedua faktor tersebut akan membuka peluang kompetisi yang sehat, membangun rasa percaya diri investor serta menjamin terwujudnya dinamisme, dan inovasi.

Artinya, menurut hukum besi ekonomi pembangunan tersebut, terdapat korelasi positif yang kuat antara perkembangan ekonomi dan politik suatu negara. Perkecualian keajaiban pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah mematahkan teori tersebut.

Dengan sistem politiknya yang tertutup, ekonomi dan industry Tiongkok ternyata mampu melesat eksponensial sehingga tercipta jutaan orang kaya baru dan ratusan juta orang terentaskan dari kemiskinan di negeri Tirai Bambu ini.

Pada tahun 1990-an, negara-negara Barat mencoba mendorong Tiongkok ke arah normalisasi sehingga akan menjadi negara yang lebih terbuka dan menjadi Negara yang berdiri dengan institusi politik demokratik. Untuk itu, Barat melakukan kebijakan yang memfasilitasi kebangkitan Tiongkok. Bankan, AS melakukan transfer kapasitas manufaktur ke Tiongkok.

Tetapi ternyata Barat terkelabui, karena di masa pemerintahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok tidak semakin terbuka. Berdasarkan analisis Nicholas Lardy dari Peterson Institute for International Economics dalam bukunya yang terbaru, memaparkan bahwa ekonomi Tiongkok semakin menjauh dari normalisasi hukum besi ekonomi di atas, yaitu model pertumbuhan ekonominya bergeser dari private-sector-driven growth model menjadi semakin state capitalism.

Dengan kata lain, perubahan system politik dan ekonomi Tiongkok semakin anomali. Karena itu, muncul tesis baru bahwa agar Tiongkok kembali pada jalan ekonomi politik normalisasi adalah hanya melalui pemburukan ekonomi yang tajam (hard landing). Namun, tidak ada yang bisa memastikan kapan tepatnya koreksi anomali tersebut akan terjadi. Hanya saja, semakin kondisi Tiongkok mengarah pada anomali hukum besi ekonomi, maka kemungkinan terjadinya hard landing akan semakin besar.

Sayangnya, setiap pemburukan kinerja perekonomian Tiongkok akan berdampak seperti gempa tektonik pada perekonomian global. Sebab, konsekuensinya adalah akan terjadi pelemahan atau depresiasi yang signifikan terhadap mata uang Tiongkok, renminbi. Karena, faktanya selama ini Tiongkok menggunakan kebijakan depresiasi nilai tukarnya untuk menggenjot ekspor dan sebagai bantalan terhadap penurunan permintaan domestik, terutama yang terkait dengan komponen investasinya. Sehingga skenario tersebut dampaknya akan menjadi semacam tsunami terhadap mata uang global.

Mata uang negara-negara emerging markets akan mengalami depresiasi mengikuti renmimbi untuk menjaga daya saing di pasar global. Sebaliknya, mata uang dolar AS serta Uni Eropa akan mengalami penguatan sehingga ekonominya akan berujung pada deflasi yang tajam.

Sebagai perbandingan historis, bandingkan yang terjadi pada tahun 1930-an tatkala dolar AS dan sterling Inggris mengalami depresiasi 40% selama empat tahun, sedangkan mata uang Perancis dan Jerman stabil terhadap harga emas. Tepat seperti AS dan Inggris di tahun 1929 sebelum Depresi Besar, dewasa ini negara-negara emerging market yang akan mengalami guncangan renmimbi merupakan 30% dari perdagangan global.

Saat ini masalahnya semakin memburuk, karena perdagangan global semakin penting jika dibandingkan dengan kondisi 90 tahun yang lampau. Pada tahun 2017, ekspor barang global mencapai 20-25% dari global GDP, dibandingkan hanya 8% pada tahun 1929.

Ini berarti depresiasi mata uang emerging market akan berdampak signifikan terhadap perekonomian global dibandingkan dengan devaluasi dolar AS dan sterling pada tahun 1930-an. Jadi syok yang berasal dari ekonomi Tiongkok akan berdampak mengerdilkan perekonomian global melebihi dampak yang pernah tejadi pada tahun 1930-an --satu-satunya periode tergelap dalam perekonomian global yang pernah dicatat oleh sejarah.

Karena itu, semakin Tiongkok anomali terhadap “hukum besi” ekonomi, politik dan pembangunan ekonomi, maka akan semakin mempercepat perkembangan ke arah normalisasi. Karena itu, ketika hal itu terjadi, dunia harus segera menyiapkan penyangga untuk memikulnya. Karena, dampaknya sangat berat bagi perekonomian global.

Jalan ke arah normalisasi Tiongkok tersebut akan semakin cepat jika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetap berlanjut, dan bank sentral AS (The Fed) semakin agresif menaikkan Fed funds rates. Kalau saya menjadi Presiden AS Donald Trump, perang dagang akan saya lanjutkan dan ditambah dengan perang mata uang, serta saya suruh gubernur The Fed untuk menaikkan Fed funds rate.

Tri Winarno, Penulis buku: Indonesia Responding The Dynamic of Global Economy



Selengkapnya
 
MORE STORIES