Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Seorang petugas medis tengah melakukan vaksinasi kepada pelajar Kota Bogor, Jumat (27/8/2021)

Seorang petugas medis tengah melakukan vaksinasi kepada pelajar Kota Bogor, Jumat (27/8/2021)

Pengawasan BPK dan Efektivitas Pelaksanaan Program PC-PEN

Selasa, 31 Agustus 2021 | 08:32 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA – Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip dasar yang harus selalu dipegang dan tak bisa ditawar-tawar untuk menjamin efektivitas pengelolaan keuangan negara. Ini tak terkecuali berlaku dalam pengelolaan anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mulai muncul di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan masih akan berlanjut setidaknya hingga APBN 2022.

Pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia sekitar 1,5 tahun terakhir yaitu sejak kasus pertama dikonfimasi pemerintah pada 2 Maret 2020, telah memberi tekanan sangat serius terhadap kehidupan rakyat Indonesia, baik dari sisi sosial-kemanusiaan, ekonomi, dan tentu saja kesehatan. Alhasil, beragam regulasi pun diluncurkan pemerintah untuk mengendalikan keadaan, dari menahan dampak yang semakin buruk hingga mengupayakan pemulihan ekonomi yang terkontraksi cukup dalam.

Awalnya pemerintah merespons dampak Covid-19 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Ngeara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus berjibaku dan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mengenyahkan pandemi Covid-19 dari bumi Indonesia. Untuk mengurangi berbagai tekanan yang muncul, peran negara dalam menanggulangi pagebluk ini terepresentasi melalui anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang tahun lalu sebesar Rp 695,2 triliun dan terealisasi Rp 572,8 triliun.

Sedangkan anggaran PEN tahun ini lebih besar lagi yaitu Rp 744,75 triliun dan dalam RAPBN 2022 pemerintah memastikan masih akan melanjutkan Program PC-PEN dengan anggaran yang diusulkan Rp 321,2 triliun. Sinergi pemerintah pusat dan daerah pun harus dioptimalkan untuk merealisasikan anggaran PC-PEN secara penuh pada tahun ini agar memberikan efek berganda pada masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi bisa berlangsung optimal dan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Realisasi Anggaran Program PC-PEN
Realisasi Anggaran Program PC-PEN

Sebagai auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memiliki peran sentral untuk terus memastikan pemerintah tetap berada dalam jalur yang benar dalam menjalankan APBN, termasuk pelaksanaan anggaran PC-PEN, yang mencakup transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Ini diperlukan untuk menjamin sustainibilitas fiskal dan menjamin semua masyarakat terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan.

 

Tiga Sebab

Adapun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 BPK menyimpulkan, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan maupun tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai. Ini dikarenakan pertama, alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai yang direncanakan.

Kedua, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid -19 tidak sepenuhnya efektif. Dengan demikian, kecepatan gerak pemerintah harus diimbangi dengan mekanisme check and balance serta pengawasan, untuk memastikan terpenuhinya good governance.

Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis mengatakan, implementasi pelaksanaan Program PC-PEN tahun depan harus memastikan sistem pengendalian internal dalam masing-masing pelaksana yang biasanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal di suatu kementerian dan lembaga (K/L) berfungsi efektif. Kedua, terkait keakuratan data juga harus terus diperbaiki agar ketepatan data penerima bantuan lebih terjamin. “Keakuratan data ini biasanya masih lemah dan harus terus diperbaiki,” tutur dia kepada Investor Daily, Sabtu (28/8).

Kemudian, yang ketiga aspek pelaksanaan yang tidak kaku tapi profesional. Untuk mengoptimalkan efektivitas Program PC-PEN maka Harry meminta diberlakukan sistem reward dan punishment. Di samping itu, perlu segera dioptimalkan pemanfaatan berbagai celah untuk mengisi kantong pendapatan untuk memperkuat bantalan fiskal. Oleh karena itu, upaya konsolidasi fiskal harus segera dilakukan tahun depan, sejalan dengan tingginya rasio utang negara akibat pandemi.

Dalam RAPBN 2022, pendapatan negara di proyeksi mencapai Rp 1.840,7 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.708,7 triliun, sehingga defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, perluasan ruang defisit fiskal lebih dari 3% hanya diizinkan untuk tiga tahun yakni 2020 hingga 2022. Sehingga, pada 2023 pemerintah harus merujuk kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur batas defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB.

 

Berat dan Sakit

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memiliki masalah yang berat dan sakit. Datangnya pandemi Covid-19 tak ayal membuat kondisi itu tersebut semakin buruk sehingga dapat memicu krisis ekonomi.

Ia melihat, di masa pandemi, APBN digenjot secara besar-besaran sehingga otomatis memicu melebarnya defisit dan bertambahnya utang pemerintah. Namun, dampaknya terhadap ekonomi justru dinilainya relatif tidak besar dibandingkan negara-negara lain yang dapat mengendalikan APBN-nya.

“Masalah berat, tetapi mau memperbaiki ekonomi lebih awal, sementara kasus Covid-19 belum diselesaikan. Akibatnya, upaya tersebut memiliki dampak yang terbatas. Ketika APBN digenjot besar, maka utang akan besar, defisit juga besar, tetapi dampak ke ekonomi tidak akan lebih besar dari negara-negara lain,” tutur Didik.

Menurut dia, masalah yang kini dihadapi keuangan negara adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran negara (tidak termasuk bunga utang) atau defisit keseimbangan primer, utang negara, penyerapan anggaran daerah yang masih rendah, serta penyertaan modal negara (PMN).

Di sisi lain, masalah defisit anggaran setiap tahun semakin meningkat dari sebelum pandemi pada 2019 hingga saat ini. Untuk tahun ini, defisit anggaran dipatok 5,7% terhadap PDB atau setara Rp 1.006,4 triliun.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN