Menu
Sign in
@ Contact
Search
Petani sawit. Foto ilustras: IST

Petani sawit. Foto ilustras: IST

Jalan Berliku Petani Sawit Vs Kebijakan CPO

Selasa, 1 Februari 2022 | 09:09 WIB
Oleh Hasan Zein Mahmud (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Menjadi pengusaha di Indonesia, sering dihadapkan pada kebijakan rumit, berliku dan tidak bersahabat.

Kita simak kasus sawit. Ketika harga CPO internasional rendah, seperti tahun 2019, pengusaha harus rela berproduksi dengan rugi atau dengan marjin laba yang sangat tipis. Ada program bio-diesel untuk menolong pasar yang kelebihan pasok. Tapi program itu mencambuk balik pengusaha lewat pungutan ekspor.

Hasil ekspor CPO dipotong dengan dua gunting. Pajak Ekspor dan pungutan ekspor dengan tarif progresif yang diakumulasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Konon pungutan itu dikembalikan dalam bentuk insentif bagi produsen biodiesel, yang biaya produksinya lebih tinggi dari harga solar impor.

Ketika harga BBM naik tinggi, seperti saat ini, spread solar impor dan biaya produksi biodiesel tentunya menyempit, atau bahkan lenyap. Saya tak punya data untuk menghitung.

Tapi tarif pungutan ekspor, tidak diturunkan. Dana besar BPDKS kini disalurkan untuk subsidi minyak goreng yang naik akibat kenaikan harga CPO.

Tapi beleid itu hanya berumur satu bulan.

Mulai Februari, dana yang konon sudah disiapkan sebesar Rp 7,6 triliun untuk periode 6 bulan, akan dihentikan. Sebagai gantinya ada pengaturan harga DPO - yang jauh di bawah harga pasar, untuk menjaga agar harga minyak goreng tetap pada tingkat yang diinginkan pemerintah. Beban tambahan dipikulkan lagi ke bahu pengusaha.

Sungguh renggas. Ekspor CPO dipotong dua gunting, pajak ekpor dan pungutan ekpor progresif. Jual di dalam negeri, dikenai ketentuan harga yang tidak bersahabat.

Hasan Zein Mahmud, mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta, mentor Komunitas Investa.
Hasan Zein Mahmud, mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta, mentor Komunitas Investa.

Ekonomi Rumah Tangga

Seberapa banyak penduduk Indonesia yang akan menjadi miskin bila harga minyak goreng dibiarkan ditentukan mekanisme pasar? Atau pemerintah lebih takut pada dampak inflasi dari kenaikan harga minyak goreng?

Sekedar nostalgia, saya membayangkan kembali ekonomi rumah-tangga primitif yang saya lalui di masa kecil dulu. Ekonomi tanpa uang. Ekonomi berdikari.

Di tengah sawah kami yang cukup luas, ayah saya membangun gubuk. Terpencil, jauh dari petani yang lain. Lebih jauh lagi dari kampung. Apalagi dari pasar. Di belakang gubuk kami mengalir sungai. Kami memelihara bebek dan ayam. Memelihara kerbau. Kami punya pohon kelapa. Sebagian lahan sawah ditanami sayur mayur.

Seringkali yang harus dibeli di pasar, hanya garam dapur. Beras, ikan, telur, daging, sayur, gula merah (tinggal menyadap pohon aren), dan minyak kelapa dipenuhi dari hasil mandiri rumah tangga.

Nampaknya semakin maju perekonomian, semakin mudah rumah tangga jatuh ke status kemiskinan. Semakin sensitif terhadap perubahan harga, sehingga perlu perlindungan berlapis-lapis.

Terus dan terus sampai masyarakat kehilangan kepercayaan dan harga diri. Tidak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu hidup layak bila tidak ada fasilitas pemerintah. Padahal, miskin harga diri jauh lebih sulit diobati ketimbang miskin materi.

Yang tragis adalah subsidi yang salah sasaran. Seperti subsidi BBM dulu, yang sebagian besar dinikmati oleh orang orang bermobil. Subsisi minyak goreng juga dinikmati oleh pengusaha yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan mentah. Dan spekulan yang menumpuk.

Saya menyaksikan banyak ibu rumah tangga yang beredar dari satu mini market ke mini market yang lain, dalam program menumpuk minyak goreng di rumah.

Konon DPO hanya berlaku pada jumlah 20% dari ekspor CPO. Jumlah 20% itu boleh jadi cukup untuk menjamin tersedianya pasokan minyak goreng di pasar pada tingkat harga yang ditetapkan pemerintah.

Boleh jadi marjin laba produsen CPO tak terkikis terlalu banyak. Produsen minyak goreng boleh jadi tetap mampu mempertahanklan marjin.

Pertanyaan lebih jauh adalah: "bagaimana mengatur agar penurunan marjin produsen CPO itu tidak merembes - dengan penurunan yang lebih dalam dan jumlahyang lebih besar - lebih jauh ke patani sawit?"

DPO hanya diberlakukan pada jumlah 20% ekspor. Tapi penurunan TBS di tingkat petani berlaku 100%. Harga TBS di tingkat petani sudah turun 27,5 - 35% dari sebelumnya.

Menolong konsumen minyak goreng dengan mencekik petani sawit.

Di batubara tidak ada petambang indivudual / rumah tangga. Pada sawit ada belasan juta petani menggantungkan hidupnya.

*** Hasan Zein Mahmud, mentor Investa, mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta.

Editor : Listyorini (listyorini205@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com