Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hari Prabowo, Ketua LP3M INVESTA dan pengamat pasar modal.

Hari Prabowo, Ketua LP3M INVESTA dan pengamat pasar modal.

Direksi BUMN dan Kepercayaan Publik

Oleh Hari Prabowo, Senin, 9 Desember 2019 | 10:58 WIB

JAKARTA, Investor.id - Belum usai "kasus" Asuransi Jiwasraya karena gagal bayar polis terhadap nasabahnya, kini masyarakat dihebohkan dengan kasus penyelundupan barang yang menyangkut pejabat teras PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Hal ini tentu sangat memalukan bagi jajaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai pemilik perusahaan. Bisa dimengerti kalau Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Apalagi perusahaan penerbangan ternama ini, selain sahamnya dimiliki Pemerintah, juga merupakan perusahaan publik. Tentu investor publik merasa cemas bahkan kepercayaan terhadap BUMN bisa luntur jika kasus kedua perusahaan tersebut tidak dituntaskan secara baik.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) , harga saham emiten berkode GIAA langsung rontok 4% sejak mencuatnya kasus tersebut. Bisnis pasar keuangan adalah bisnis "kepercayaan". Jika kepercayaan hilang maka hancurlah pasar keuangan.

Mayoritas masyarakat yang membeli saham BUMN milik Pemerintah, terutama bidang keuangan, karena alasan kepercayaan. Mereka percaya bahwa dananya akan aman karena perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pemahaman mereka, dana investasi akan "dijamin" oleh Pemerintah sehingga jika terjadi sesuatu, dana mereka akan kembali utuh.

Saya kira pemahaman tersebut menjadi alasan utama bagi masyarakat pengguna jasa, dan mereka rela untuk menerima return sedikit lebih rendah jika dibanding perusahaan non-BUMN, misalnya dalam hasil bunga di Bank BUMN dibanding bank lain. Artinya kepercayaan sangatlah penting bagi bisnis keuangan dan perlu dijaga.

Operasional suatu perusahaan memang sangat bergantung pada kemampuan jajaran direksi sehingga tumbuh berkembang. Suksesnya sebuah perusahaan merupakan hasil kinerja jajaran direksi dalam menggerakkan pegawai untuk melaksanakan kebijakan yang telah digariskan. Jadi "kepercayaan publik kepada perusahaan BUMN itu identik dengan kepercayaan terhadap Pemerintah".

Saat ini, ada 19 emiten BUMN (di luar anak usahanya) yang tercatat di BEI dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp 1.708 triliun atau sekitar 24,13% terhadap total kapitalisasi pasar di BEI.

Ini amat penting kita jaga bersama agar kepercayaan investor tetap tinggi dan tidak luntur karena kasus-kasus yang menimpa Asuransi Jiwasraya dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sebelumnya, GIAA juga terkena sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena masalah penyajian laporan keuangannya dan juga kasus suap pengadaan pesawat.

Untuk itulah di tangan Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir, yang dikenal sebagai pengusaha sukses, kita berharap ada pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMN. Pemilihan jajaran Direksi dan Komisaris sebaiknya didasarkan pada pertimbangan yang matang agar didapat figur-figur yang profesional dan "bermental" bersih, serta jujur karena di tangan para direksi inilah kepercayaan besar pemerintah melalui kementerian BUMN "dipertaruhkan".

Penyelesaian kasus Jiwasraya harus sangat hati-hati dan sedapat mungkin jangan merugikan masyarakat yang telah mempercayakan dananya di perusahaan BUMN karena artinya mereka percaya kepada Pemerintah. Sedangkan untuk Garuda yang telah bolak-balik mengalami masalah harus diselesaikan "lebih khusus dan tegas" terutama kepada oknum yang bersalah. Bukan sanksi dijatuhkan kepada perusahaan, karena aset perusahaan ini adalah milik publik yang tentu akan keberatan jika dibuat untuk membayar denda misalnya.

Bukan hanya itu, penataan BUMN menyeluruh silakan dilakukan pak Menteri, sehingga benar-benar menjadi perusahaan yang mapan, bersih dan profesional. Jangan dikendalikan oleh manajemen yang sekedar "titipan" karena bisa berakibat hilangnya kepercayaan yang amat mahal.

*** Hari Prabowo, Ketua LP3M INVESTA dan pengamat pasar modal.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA