Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bedah buku

Bedah buku"Duka dari Nduga" yang ditulis Kristin Samah (kedua dari kanan) di Graha Oikumene Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Jakarta (30/10/2019)/IST.

Konflik Papua Perlu Dilihat dari Sisi Kemanusiaan

Listyorini, Kamis, 31 Oktober 2019 | 10:06 WIB

JAKARTA, Investor Daily - Konflik yang terjadi di Papua perlu dilihat dan dipahami lewat sudut pandang kemanusiaan. Sebab berbagai konflik yang terjadi di Papua sebetulnya bukan cuma karena isu separatisme. Hal lebih besar dari itu adalah ketidakadilan ekonomi, sosial, persamaan derajat, dan lainnya.

Hal itu dikatakan Kristin Samah, penulis buku "Duka dari Nduga" dalam acara bedah bukunya yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Acara bedah buku tersebut juga menghadirkan pembicara antara lain Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Asisten Operasi Kapolri Irjen Martuani Sormin Siregar, Anggota MRP Perwakilan Nduga Louis Maday, Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus, dan Biro Papua PGI Ronald Rischardt.

"Setiap aspirasi yang muncul jangan serta-merta dicurigai sebagai ancaman separatisme," kata Kristin Samah yang dalam beberapa bulan terakhir bolak-balik ke sejumlah daerah di Papua. Ia menjelaskan, buka yang ditulisnya lebih banyak memasukkan unsur kemanusiaan dan tidak memasukkan unsur politik karena ia ingin mengetuk hati manusia di Indonesia, mengetuk hati para pembaca untuk membangun solidaritas kemanusiaan Papua.

"Kalaupun buku ini tidak berdampak secara luas setidaknya mengetuk hati perempuan Indonesia, yang walaupun gerakannya seperti diam tapi pasti akan berdampak," ujarnya. Melalui buku yang ditulisnya dan diterbitkan oleh Gramedia, Kristin ingin menyampaikan potret terkini di Papua kepada masyarakat. "Saya berharap dapat menciptakan keterbukaan untuk penyelesaian pemasalahan yang terjadi di sana," katanya.

Dia menulis buku ini berdasarkan kisah nyata, yakni tentang seorang perempuan yang terkena perlakuan kekerasan seksual, yang secara tidak langsung berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Nduga, pada periode berbeda-beda. Tapi beberapa nama sengaja disamarkan dengan pertimbangan keamanan. Beberapa nama daerah juga tidak disebut secara langsung untuk menghindari kemungkinan sentimen suku.

"Selama dua tahun terakhir, kekerasan dan konflik di Kabupaten Nduga bisa dikatakan menjadi letupan yang kemungkinan akan muncul lagi di daerah lain di provinsi itu," tutur Kristin yang pernah menjadi wartawati Suara Pembaruan dan Sinar Harapan.

Menurut dia, bertemunya kepentingan politik lokal, politik nasional, bahkan internasional, membuat konflik di Papua sulit untuk diselesaikan. "Ini tidak mudah diselesaikan bila akar persoalan tidak disentuh sama sekali," ujarnya.

Kebijakan Kaku

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai kebijakan pemerintah Pusat, khususnya aparat keamanan dalam memahami ideologi masyarakat Papua sangat kaku sehingga langkah yang dilakukan seringkali membuat Papua makin menderita. Pasalnya, setiap upaya untuk menyampaikan aspirasi kerap direspons dengan apriori bahkan divonis sebagai ekspresi separatisme.

"Rigiditas (kekakuan) ideologis Jakarta, seperti jargon 'NKRI Harga Mati' itu tidak cocok untuk Papua. Sebab dia mengganggap bahwa separatis yang ada di Papua lebih berbahaya daripada radikalisme," katanya.

Kekakuan jargon ideologi 'NKRI Harga Mati' ini pada gilirannya juga menyepelekan nilai kemanusiaan. Hal itu berdampak pada tertutupnya jalan bantuan organisasi kemanusiaan bagi Papua, khususnya bagi para pengungsi di Nduga.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA