Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo/IST

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo/IST

DIRJEN IKP WIDODO MUKTIYO

"Strategi Komunikasi Harus Lebih dari Pendekatan Angka-angka"

Listyorini, Jumat, 15 November 2019 | 11:42 WIB

Jakarta, investor.id – Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo akan memakai pendekatan sosiologi dan antropologi yang sifatnya kualitatif untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah.

"Strategi komunikan harus beyond (lebih) dari sekadar pendekatan angka-angka. Karena kalau yang dipakai hanya pendekatan angka (kuantitatif) reaksi masyarakat sering kali berbeda dari yang diharapkan," kata Widodo ketika menerima lintas komunitas dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  (LPER) dan Komunitas Kebaya, Kopi, dan Buku (K3B) di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ia mencontohkan kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah resmi diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpers No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober lalu. Pada Pasal 34 Perpres tersebut disebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Meski pemerintah menjelaskan tentang besarnya defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp 32 trilin dan berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan, tetap saja menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Narasi komunikasi yang lebih dominan adalah masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS. Menurut Widodo, masyarakat kurang bisa mencerna komunikasi yang disajikan dengan angka-angka sehingga ia akan melakukan pendekatan komunikasi yang berbeda.

Komunikasi dengan pendekatan sosiologi akan digaungkan dengan gerakan hidup sehat agar biaya pengobatan bisa diturunkan. Sedangkan pendekatan antropologi dengan mengubah budaya baru di masyarakat yang sangat gemar ke rumah sakit, meski sakitnya tidak parah. Pasalnya, sejak adanya BPJS, masyarakat khususnya di perdesaan mempunyai budaya baru, yakni sakit sedikit ke Rumah Sakit. "Ini yang harus diubah dengan gerakan pencegahan agar tidak sakit dengan membudayakan hidup sehat," katanya.

Dirjen IKP Widodo Muktiyo bersama lintas komunitas, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) dan Komunitas Kebaya Kopi dan Buku (K3B)
Dirjen IKP Widodo Muktiyo bersama lintas komunitas, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) dan Komunitas Kebaya Kopi dan Buku (K3B)

Untuk itu, Widodo akan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mengkomunikasikan strateginya melalui penyelenggaraan diskusi dengan mengedepankan pendekatan sosiologi dan antropologi. Selain itu, ia akan menggandengan ulama, baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Persatuan Gereja Indonesia (PGI) untuk berpartisipasi dalam mensukseskan gerakan hidup sehat. Tak ketinggalan Widodo juga akan memasukkan kampanyenya dalam pertunjukkan wayang di daerah-daerah dan juga testimoni para tokoh tentang pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat.

Ia berharap, strategi komunikasi yang dilakukannya akan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. "Adalah lebih baik melakukan pencegahan daripada mengobati," ujarnya. Jika hal ini berhasil, strategi tersebut akan menjadi role model bagi program-program pemerintah selanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Widodo berjanji akan berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk mensukseskan program pemerintah, termasuk menggandeng LPER dan K3B. Dengan demikian, semua stakeholders mempunyai nada yang sama dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA