Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

DAPAT DISKON PAJAK 8%

Emiten Hanya Dikenai PPh Badan 17%

Kunradus Aliandu, Jumat, 6 September 2019 | 08:15 WIB

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah akan memberikan tambahan diskon tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 3% selama lima tahun kepada emiten baru dengan jumlah saham beredar di publik (free float) minimal 40%. Dengan demikian, perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa (listed company) kelak menikmati diskon pajak sebesar 8% menjadi 17%. Saat ini, emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan free float minimal 40% hanya menikmati diskon PPh sebesar 5% menjadi 20%.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan memangkas tarif PPh badan untuk perusahaan non listed dari 25% menjadi 22% pada 2021 dan menjadi 20% pada 2023.

Menurut Dirjen Pajak Robert Pakpahan, diskon pajak tersebut termaktub dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PPh Badan yang bakal diajukan pemerintah kepada DPR.

“Rancangan ini segera didrafkan dan diserahkan ke DPR tahun ini untuk dibahas.  Kami berharap ini masuk  Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Robert Pakpahan di Jakarta, Kamis (5/9).

Diskon pajak yang berlaku bagi perusahaan terbuka saat ini digariskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseoraan Terbuka. PP tersebut merupakan amanat Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Berdasarkan beleid yang ditetapkan pada 21 November 2013 dan mulai berlaku sejak 2013 ini, WP badan dalam negeri berbentuk perseoran terbuka dapat memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif PPh sebesar 5% dari tarif normal, sehingga tarif PPh-nya menjadi 20%.

Untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif tersebut, wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka harus memenuhi persyaratan, di antaranya minimal free float-nya 40%. Selain itu, saham-saham tersebut harus dimiliki minimal 300 pihak dengan ketentuan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan, insentif pajak tersebut diberikan untuk memberi ruang pendanaan dari dalam negeri guna menambah investasi dan meningkatkan aliran investasi asing langsuing (foreign direct investment/FDI). “Aturan ini akan dilakukan bertahap, dari saat ini 25% menjadi 22% pada tahun pajak 2021 dan 2022, serta diturunkan lagi menjadi 20% mulai tahun pajak 2023,” tutur dia.

Dia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan tiga RUU bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian. Tiga RUU itu adalah revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

Baca juga:

Dividen Bakal Bebas PPh Jika Diinvestasikan di Indonesia

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA