Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Geryantika Kurnia (kiri) saat acara Kumpul Media Bersama Kemenkominfo di Bogor, Senin (25/11).

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Geryantika Kurnia (kiri) saat acara Kumpul Media Bersama Kemenkominfo di Bogor, Senin (25/11).

2020, Revisi UU Penyiaran Ditargetkan Tuntas

Rabu, 27 November 2019 | 10:00 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

BOGOR, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) bisa disahkan menjadi undang-undang (UU) pada 2020. Pasalnya, drafnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo Geryantika Kurnia mengatakan, draf dari revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) tersebut merupakan inisiatif dari DPR dan telah dimasukkan dalam prolegnas tahun 2020.

Karena itu, proses pembahasannya akan cenderung lebih cepat dibandingkan RUU yang diinisiasi oleh pemerintah. Pasalnya, RUU yang diinisiasi oleh DPR hanya membutuhkan satu Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang berasal dari pemerintah. Sedangkan RUU yang dinisiasi oleh pemerintah biasanya membutuhkan DIM yang banyak dari berbagai fraksi yang ada di DPR.

“Proses pembahasannnya akan cenderung lebih cepat karena hanya membutuhkan satu DIM dari pemerintah. Apalagi, ini sudah masuk dalam Prolegnas. Jadi, itu bisa dipastikan, tahun depan, RUU Penyiaran sudah bisa disahkan menjadi UU,” kata Geryantika, dalam acara Kumpul Media Bersama Kemenkominfo di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/11) malam.

Menurut dia, wacana revisi UU Penyiaran sebenarnya sudah mencuat sejak 2007. Kemudian, wacana tersebut dilanjutkan dengan pembuatan RUU-nya dan dimasukkan dalam Prolegnas dua masa kerja DPR RI, yaitu peridoe 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, hingga kini, revisi UU tersebut belum berhasil direalisasikan.

“Kita sudah ketemu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan sudah kita bicarkan mengenai revisi UU. Jadi, di Kemenkominfo itu ada RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masuk dalam Prolegnas DPR periode ini. Kita harapkan, RUU Penyiaran bisa segera disahkan menjadi UU pada 2020,” jelas Geryantika.

Dia melanjutkan, terdapat 10 poin utama yang diusulkan oleh Kemenkominfo dalam RUU Penyiaran. Pertama, digitalisasi penyiaran televisi teresterial dan penetapan batas akhir penggunaan teknologi analog (analog switch off/ASO). Proses digitalisasi ini ditargetkan selesai paling lambat tahun 2022.

Kedua, penguatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) dengan pembentukan lembaga baru Radio Televisi Republik Indonesia.

Ketiga, kewenangan atributif antara pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keempat, penguatan organisasi KPI. Kelima, penghasilan negara bukan pajak (PNBP) untuk penyelenggara penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dalam persentase dari pendapatan kotor (gross revenue).

Keenam, simplikasi klasifikasi perizinan jasa penyiaran berdasarkan refrensi internasional. Ketujuh, penyebarluasan infromasi penting dari sumber resmi pemerintah. Kedelapan, pemanfaatan kemajuan teknologi bidang penyiaran. Kesembilan, penyediaan akses penyiaran untuk keperluan khalayak difabel. Kesepuluh, penyelenggaraan penyiaran dalam kondisi force majeure.

“Kami harapkan, 10 poin usulan itu dapat diterima oleh DPR, sehingga pembahasan mengenai RUU Penyiaran bisa segera disahkan menjadi UU dan akan menjadi pegangan bersama,” jelas Geryantika.

Siaran Digital

Di sisi lain, Geryantika juga menyampaikan ketika siaran analog televisi (TV) telah beralih ke digital, pemerintah tidak akan membuka slot kanal siaran baru. Hal itu untuk menjaga iklim persaingan sektor penyiaran di Tanah Air agar tetap sehat.

Karena itu, Kemenkominfo akan terus mendorong peralihan siaran analog ke digital, atau ASO. Rencananya, pada 2022, semua siaran analog sudah bisa beralih ke digital. Pasalnya, peralihan penyiaran dari analog ke digital membuat penggunaan pita frekuensi di 700 MHz makin efisien, sehingga akan menyisakan banyak slot kosong.

Saat penyiaran analog dilaksanakan, umumnya, pita selebar 8 MHz hanya digunakan untuk satu kanal. Ketika penyiaran beralih ke sistem digital, pita sebesar 8 MHz dapat digunakan oleh/sampai 13 kanal, sehingga melahirkan digital devidend 122 MHz.

“Selanjutnya, frekuensi-frekuensi sisa yang tak terpakai tersebut bisa dimanfaatkan untuk broadband, kebencanaan, pendidikan, dan lain-lain. Itu yang disebut digital devidend. Kita terus dorong supaya ASO bisa segera dilakukan,” ungkapnya.

DPR Dukung

Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membenarkan, pihaknya dan Kemenkominfo telah sepakat bahwa pembahasan RUU PDP dan RUU Penyiaran akan menjadi prioritas dalam Prolegnas tahun 2020.

“Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemenkominfo untuk memasukkan sebagai RUU prioritas Prolegnas tahun 2020 guna pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi,” ungkap Meutya.

Menurut dia, kehadiran kedua RUU tersebut sangat diperlukan untuk mengatur berbagai hal strategis terkait perkembangan teknologi dan migrasi penyiaran ke digital dan mencegah kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN