Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi video streaming. (Foto; beonair.com)

Ilustrasi video streaming. (Foto; beonair.com)

Layanan OTT Dianggap Perlu Tunduk UU Penyiaran

Senin, 22 Juni 2020 | 21:29 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Layanan penyiaran melalui platform over the top (OTT) dianggap perlu tunduk UU Penyiaran. Sebab, hari ini dan ke depan, layanan OTT asing dan lokal menjadi model bisnis baru di industri penyiaran, sehingga harus memperoleh kepastian hukum. Tujuannya agar tercipta level permainan sama antara industri penyiaran OTT dan konvensional, seperti stasiun televisi. 

"Atas dasar ini, INEWS TV dan RCTI sebagai penyelenggara penyiaran yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari TKNP Lawfirm mengajukan uji materiil  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 ke Mahkamah Konstitusi," ujar Imam Nasef dari TKNP Lawfirm, Senin (22/6/2020). 

Menurut dia, secara garis besar, layanan OTT bisa dibedakan ke dalam dua klasifikasi. Pertama, layanan aplikasi melalui internet berupa pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, multimedia serta turunannya. Kedua, layanan konten OTT berupa tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) melalui internet perlu . 

Dia menilai, layanan konten OTT melalui internet sebenarnya telah masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran yang berbunyi, “Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran," 

Dengan demikian, dia menilai, layanan konten OTT konten juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran. Namun demikian, definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran masih menimbulkan multitafsir. 
"Sebagian kalangan menilai definisi tersebut bisa mengakomodasi penyiaran berbasis internet
sebagaimana dilakukan oleh layanan OTT, tetapi sebagian yang lain berpendapat sebaliknya," tegas dia. 

Untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan itu, dia menilai, UU Penyiaran perlu diuji materiil.  Kerugian konstitusional yang dialami pemohon terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum terkait dengan, apakah layanan OTT tunduk pada rezim UU Penyiaran atau tidak, sehingga telah menimbulkan pembedaan perlakuan (unequal treatment) penyiaran konvensional dan penyelenggara penyiaran berbasis internet seperti layanan OTT. 

Hal ini, kata dia, jelas merugikan hak konstitusional penyiaran konvensional untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan di hadapan hukum serta tidak diperlakukan secara diksrimitaif sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

"Perlu kami tegaskan, upaya ini bukanlah bentuk perlawanan atau anti terhadap layanan OTT baik lokal maupun asing seperti yang sering diplesetkan," tegas dia. 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN