Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anthony Wonsono. (Foto: BSMH Photo)

Anthony Wonsono. (Foto: BSMH Photo)

Hari Pers Nasional 2021

Pemerintah Diminta Jembatani Negosiasi Media dan Platform

Senin, 8 Februari 2021 | 20:19 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah diharapkan bisa mengambil peran untuk menjembatani dan memfasilitasi negosiasi yang sehat antara media massa dengan platform penyedia distribusi konten agar ada kerja sama yang baik terkait pembagian pendapatan (revenue).

Hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah. Sebab, selain dalam penguasaan total platform penyedia distribusi konten, seperti Google dan Facebook, kondisi pelaku industri media massa saat ini semakin diperparah oleh dampak pandemi Covid-19

Meski demikian, perusahaan media massa juga harus lebih proaktif mencari dan membangun revenue stream lain. Misalnya, melalui pelaksanaan event, live streaming. tutorial, dan berbagai produk lain yang bisa dijual. Selain itu, pemerintah diharapkan terus mengedukasi publik tentang konten berkualitas yang diproduksi oleh media massa.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Kemitraan dan Hubungan Internasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Anthony Wonsono pada Konvensi Nasional Media Massa untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021 bertema ‘Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dan Tekanan Disrupsi Digital’ di Jakarta, Senin (8/2).

"Pemerintah harus mengedukasi publik untuk kepentingan konten dan berita yang sehat, berkualitas, dan sesuai kaidah jurnalistik," kata Anthony.

Menurut dia, kondisi media massa yang terpuruk saat ini tak lepas dari penguasaan total platform penyedia distribusi konten, seperti Google dan Facebook. Penguasaan platform terhadap distribusi konten dikhawatirkan akan mematikan media massa.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, tidak akan diketahui konten mana saja yang diproduksi oleh media yang melewati serangkaian proses kerja jurnalistik dan yang sama sekali sekali tidak mengindahkan kaidah jurnalistik yang benar.

"Konten yang berkualitas dan receh, sama derajatnya," imbuhnya.

Lebih jauh, Anthony juga memaparkan bahwa perusahaan media massa sudah terdistorsi dan diprediksi bisa mati karena perkembangan teknologi yang cepat. Namun, pandemi Covid-19 juga membuat media massa menjadi semakin sekarat.

"Pandemi Covid-19 mempercepat kondisi ini. Mau tak mau media juga harus berubah. Bukan hanya cara kerja sehari-hari, juga bagaimana cara melihat bisnisnya," katanya.

Kondisi Media

Pada kesempatan itu, Anthony juga membeberkan hasil survei yang dilakukan AMSI terhadap para anggotanya. Hasilnya, sudah lebih dari 30% perusahaan media massa yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dari sisi perekrutan, hampir 80% media menghentikan rencana perekrutan tenaga kerja baru dan hampir 100% tidak lagi melakukan perekrutan tenaga baru.

Untuk pendapatan, terjadi penurunan hingga 30-45% selama pandemi. Dampaknya, penundaan pembayaran gaji dan tunjangan hari raya dilakukan hampir 20% perusahaan media dengan caranya masing-masing.

Kemudian, sekitar 50% anggota AMSI juga melaksanakan perumahan karyawan selama pandemi Covid-19.

Survei yang dilakukan pada Mei 2020 itu juga menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu bertahan selama 4-5 bulan. Untungnya, sejak September 2020, ada insentif dari pemerintah, sehingga bisa memperpanjang napas pengelola media massa.

"Ini gambaran yang sedang terjadi di media siber. Kita melihat di masa pandemi, traffic naik 50-60%, tetapi revenue turun 40%," kata Anthony.

Dalam sesi tanya jawab, Anthony diminta menanggapi berbagai inisiatif dari platform yang selama ini sudah ada. Menurut dia, yang ada selama ini sifatnya baru berupa tanggung sosial perusahaan/CSR, seperti Google Initiative.

"Kita di Indonesia belum maksimal menggarap peluang ini. Saya merasa kerja sama di Indonesia dengan platform belum maksimal. Mungkin karena aturannya belum digagas pemerintah, belum luas. Menurut saya, banyak yang bisa dilaksanakan," kata Anthony.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN