JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewajibkan pendaftaran untuk setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mau beroperasi dan melayani masyarakat di Tanah Air. Hal tersebut juga berlaku bagi Clubhouse, aplikasi/platform untuk obrolan radio (radio chat).

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan, dalam Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020), kewajiban itu mencakup bagi PSE yang menyediakan, mengelola, maupun mengoperasikan layanan komunikasi.

Aturan tersebut antara lain berlaku untuk PSE yang memberikan layanan pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial.

"Sesuai dengan PM 5/2020, setiap PSE wajib melakukan pendaftaran ke pemerintah," ujar Dedy di Jakarta, dalam pernyataannya, Kamis (18/2).

Merespons adanya isu pendaftaran Clubhouse, dia pun menegaskan bahwa aplikasi itu belum terdaftar di Kemenkominfo. "Clubhouse belum terdaftar di Kemkominfo dan kami harap dapat mendaftar sesuai ketentuan dalam PM 5/2020," tandasnya.

Menurut Dedy, aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak mau mendaftar akan mendapatkan pemutusan akses, berupa  tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, atau penghapusan konten.

"Sesuai PM No 5/2020, PSE yang tidak mendaftar sesuai kebijakan yang berlaku, akan mendapat sanksi administrasi berupa pemutusan akses," tegas dia.

Sementara itu, lanjut dia, kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna.   

"Masa pendaftaran adalah enam bulan sejak PM diundangkan pada tanggal 24 November 2020. Ketentuan ini berlaku untuk semua PSE, tidak hanya Clubhouse," imbuhnya.

Dedy menjelaskan, tujuan pendaftaran PSE dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang lebih sehat dan melindungi warganet sebagai pengguna aplikasi.

"Proses pendaftaran ini adalah proses biasa dan wajar, seperti halnya pendaftaran usaha. Pendaftaran ini ditujukan untuk kepentingan warganet dan ruang digital Indonesia yang lebih sehat, seperti terkait dengan pelindungan data pribadi dan keamanan siber," paparnya.

Dia pun menegaskan, masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran. 

"Warganet tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran PSE-PSE telah, sedang, dan akan berjalan sampai batas waktu nanti," ungkapnya.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS