Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif. (IST)

Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif. (IST)

Operator Butuh Insentif agar Mau Jangkau Daerah Pelosok

Senin, 8 Maret 2021 | 07:29 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif berpendapat bahwa para penyelenggara/operator layanan telekomunikasi (telko) di Tanah Air perlu diberikan insentif agar mau membangun jaringannya hingga ke daerah pelosok dan perbatasan negara.

Arif pun mengaku sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah agar memberikan kemudahan perizinan. Hal tersebut pun saat ini sudah tertuang dan diakomodasi dalam UU No 11 Tahun 2020 Ciptaker dan diterjemahkan lebih jauh pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar).

“Kita menunggu realisasinya, dan apabila ada penyelenggara jaringan yang membangun di daerah yang belum terjangkau, diberikan insentif pajak, atau sejenisnya agar mengundang minat dari operator,” ujar dia kepada Investor Daily, Minggu (7/3).

Sementara itu, pemerintah dan swasta saat ini sudah membangun serat optik (fiber optic) sepanjang 348 ribu kilometer (km) yang digelar di darat dan laut, termasuk jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring 12 ribu km yang menyambungkan wilayah pelosok hingga perbatasan negara.

Menurut Arif, pengaluran jalur utama telko tersebut agar tersambung ke ke pelanggan bisnis dan  rumah tangga perlu lebih banyak menggandeng dan mengoptimalkan peran penyelanggara/operator telko. Hal tersebut perlu dilakukan terutama untuk memberikan akses telko ke daerah yang belum terjangkau.

“Itu perlu lebih banyak menggandeng penyelenggara (telekomunikasi) lokal untuk menjangkau area-area yang masih belum ter-cover,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Arif, pemerintah juga bisa lebih mengedepankan inovasi karya anak bangsa dalam penyelenggaran bisnis telko dan digital di Indonesia. Pemerintah pun bisa mengundang pabrik perangkat dari luar negeri dengan perjanjian alih teknologi.

“Kemudian, berikan insentif pajak dan kemudahan pendanaan untuk produk dan karya asli Indonesia, sehingga mampu lebih bersaing dengan produk dari luar,” harapnya.

PP Postelsiar

Jika kita membaca PP Postelsiar pasal 21 ayat (1), disebutkan, dalam penyelenggaraan telko, pemerintah pusat dan daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk penyelenggara telko secara bersama dengan biaya wajar, berupa tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif telekomunikasi.

Hal itu akhirnya diatur oleh pemerintah karena selama ini penyelenggara maupun operator jasa telko seringkali kesulitan dalam memperluas jaringan hingga ke berbagai pelosok Tanah Air. Salah satu hambatannya, operator seringkali kesulitan mendapatkan tiga sarana tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah kini pun mempermudah penyelenggara jasa telko untuk bekerja sama dalam berbagi infrastruktur pasif (infrastructrure sharing). Hal ini diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan (2). 

Ayat (1) menyebutkan, penyelenggara jaringan telko dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif. Selanjutnya, ayat (2) disebutkan bahwa infrastruktur pasif meliputi gorong-gorong (duct), menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan/atau infrastruktur pasif lainnya.

Selanjutnya, pasal 50 ayat (1) menyebutkan, penyelenggara jaringan telko pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat bekerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio (spectrum sharing) untuk penerapan teknologi baru. Hal ini antara lain untuk mendukung implementasi teknologi seluler generasi kelima (5G).

Pengaturan OTT

Arif juga menyampaikan kesetujuannya  dengan pernyataan Presiden Jokowi belum lama ini yang menekankan agar konektivitas digital berpegang teguh pada kedaulatan bangsa. Konektivitas digital harus mampu menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia.

“Saya sangat sependapat dan mendukung dengan pernyataan Presiden kali ini, sudah seharusnya konektivitas ini bisa dikuasai oleh pelaku dari dalam negeri,” ujarnya.

Dia mengakui, selama ini, penyedia konten melalui jaringan internet (over-the-top/OTT) asing lebih menguasai Indonesia daripada lokal. Karena itu, pemerintah pun diharapkan bisa lebih mendorong dan mendukung OTT lokal bisa lebih kuat dan digunakan oleh masyarakat secara luas di Tanah Air.

“Saya berharap, pemerintah lebih mendorong dan yang paling penting meng-endorse agar konten-konten lokal ini bisa lebih kuat dan dipakai oleh masyarakat secara luas,” tutur Arif.

Terkait hal tersebut, PP Postelsiar pun sudah menekankan adanya kerja sama OTT asing dengan operator telko di Tanah Air. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa kerja sama pelaku usaha, baik nasional maupun asing, yang menjalankan kegiatan usahanya melalui internet dengan penyelenggara jaringan/jasa telko dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, nondiskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penjelasan dari PP tersebut menyebutkan, yang dimaksud dengan kegiatan usaha melalui internet adalah over-the-top (OTT) dalam bentuk substitusi layanan telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com