Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Izin Roaming Nasional Dinilai Sudah Tak Diperlukan Lagi

Jumat, 19 Maret 2021 | 18:57 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua Laboratorium Telekomunikasi Radio dan Gelombang Mikro STEI ITB Dr Ir Mohammad Ridwan Effendi, MA,Sc, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) agar tidak lagi memberikan izin untuk roaming nasional bagi operator telekomunikasi (telko) pemilik izin jaringan bergerak seluler.

Sebab, izin operator seluler untuk roaming nasional akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dampak negatif yang langsung terlihat, operator akan semakin malas untuk membangun jaringan. Padahal, mereka memiliki lisensi penyelenggaraan jaringan bergerak seluler  nasional.

Roaming merupakan proses penggunaan layanan telko melalui penyedia layanan telko lain yang berada di luar daerah/negeri agar tetap dapat terhubung dengan jaringan internet maupun seluler.

Menurut Ridwan, sudah tidak pantas lagi jika operator telko pemegang izin penyelenggaraan nasional meminta izin roaming nasional ke Kemkominfo. Operator yang memegang izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler nasional sudah saatnya harus bisa membangun jaringan telko sendiri dari Sabang hingga Marauke.

"Sebab, saat ini, operator seluler yang beroperasi di Indonesia sudah memegang izin nasional. Ketika operator seluler memegang izin nasional, tugas dan kewajibannya  adalah membangun jaringan telko,” ujar dia, dalam pernyataanya, Jumat (19/3).

Jika Kemkominfo sampai mengizinkan roaming nasional, operator yang selama ini sudah malas untuk membangun serta tak memenuhi komitmen pembangunan  dipastikan semakin malas untuk membangun jaringan ke seluruh wilayah Tanah Air. Selain itu, iklim persaingan usaha industri telko akan menjadi tidak sehat.

Kondisi tersebut bisa berpotensi menimbulkan terjadinya kesepakatan harga, atau persekongkolan penetapan harga dan layanan telko di pasar yang sama (relevant market) yang saling subtitusi. Hal ini pun akan bertentangan dengan semangat pemerintah yang ingin menciptakan persaingan usaha yang sehat di sektor telko.

Mudarat lainnya, lanjut dia, nantinya, di beberapa daerah berpotensi hanya akan ada satu penyedia jaringan seluler. Keberadaan hanya satu operator telko di suatu daerah tidak akan baik bagi ketahanan jaringan untuk melayani masyarakat.

"Indonesia itu rawan bencana.Coba bayangkan jika di satu daerah hanya terdapat satu operator dan terjadi ganguan jaringan akibat kendala teknis, atau bencana alam, maka tak ada back-up jaringan. Yang akan dirugikan tentunya masyarakat. Karena itu, idealnya di satu daerah harus ada lebih dari satu operator telko," tegas Ridwan.

Sudah Tak Relevan  

Sebelumnya, pada diskusi virtual dengan mitra media, Chief Corporate Affairs Xl Axiata Marwan O Baasir menyampaikan, pihaknya tengah menanti Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Postelsiar yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Salah satu yang dinanti mengenai pengaturan roaming nasional.

Diakui Ridwan, pada awal tahun 1984, ketika industri seluler mulai menggeliat di Indonesia, pemerintah pernah memberikan izin roaming nasional. Tapi, hal ini disebabkan lisensi yang dimiliki oleh operator pada saat ini masih bersifat regional.

Karena itu, operator telko yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki komitmen membangun di wilayah tertentu dapat melakukan kerja sama dengan operator yang memiliki jaringan dan membangun di wilayah tersebut.

Pada 1994, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Memparpostel) Joop Ave menerbitkan izin nasional bagi operator jaringan bergerak seluler. Hal ini termasuk yang diberikan saat itu kepada XL Axiata (dahulu Excelcomindo Pratama). 

Memparpostel pada saat itu juga masih memberlakukan roaming nasional. Namun, izin roaming nasional hanya berlaku dengan batas waktu tertentu hingga jaringan operator yang melakukan roaming tersedia.

Karena itu, Ridwan pun menilai, keinginan sebagian operator yang menginginkan adanya izin roaming nasional baru sekarang sudah tak relevan lagi. "Nggak pantas operator seluler mendesak Kemkominfo agar mengeluarkan izin roaming nasional. Roaming nasional hanya pas diberikan kepada operator telko pemegang izin regional," pungkas Ridwan.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN