Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Teguh Arifiadi, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, (kiri bawah) dalam acara VIDA x ICSF Media Clinic Eps 3 Sambut Hari Data Privasi Internasional, Seperti Apa Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia? ( Foto: Dok. PR)

Teguh Arifiadi, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, (kiri bawah) dalam acara VIDA x ICSF Media Clinic Eps 3 Sambut Hari Data Privasi Internasional, Seperti Apa Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia? ( Foto: Dok. PR)

Kemenkominfo: Pembahasan DIM RUU PDP Capai 50%

Kamis, 27 Januari 2022 | 21:26 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mengebut pembahasan mengenasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Informasi terkahir, RUU PDP saat ini sudah memasuki tahap pemabahasan Daftar Inventaris Masaalah (DIM), yang prosesnya sudah mencapai 45-50%. Bahkan, di awal tahun ini, pihak Kemenkominfo sudah bersurat kepada DPR RI untuk melanjutkan pembahasan DIM ini.

Advertisement

“RUU PDP sampai saat ini, tahapannya adalah dalam tahapan pembahasan DIM. Sudah sekitar 45%-50% yang sudah dibahas dan harapannya di tahun ini, bahikan di awal tahun ini sebetulnya, kami sudah bersurat ke DPR, meminta melanjutkan pembahasan terkait dengan DIM dalam RUU PDP,” kata Teguh Arifiadi, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, dalam acara VIDA x ICSF Media Clinic Eps 3 Sambut Hari Data Privasi Internasional, Seperti Apa Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia? Yang disiarkan secara virtual, Kamis (27/1).

Menurut Teguh, substansi pokok dalam RUU PDP, diatur jenis-jenis data pribadi, kriteria data preibadi, hak dari subjek data pribadi, pemilik data seperti apa, bagaimana pemrosesannya, serta bagaimana kewajiban pengendali atau prosesor data.

Tak hanya itu, juga diatur sanksi administratif terkait dengan denda, larangan-larangan apa saja dari data pribadi, larangan jual beli, larangan mengungkapkan secara ilegal, larangan memasang data visual atau CCTV di tempat-tempat publik, harus ada kriteria-kriteria dan lainnya.

“Karena ada ketentuan pindana saat ini, yaitu UU ITE, dan lainnya, sifatnya spesifik terkait data pribadi tetapi data pada masing-masing sektor,” ujar Teguh.

Teguh mengungkapkan, RUU PDP ini merupakan modifikasi UU data pribadi dan mekanisme sanksi khususnya terkait dengan pidana. Disebutkan lagi di RUU PDP ada pengendali, ada prosesor, yang adalah pihak memiliki kewajiban untuk memroses.

“Pihak yang ditunjuk untuk memroses, tidak selalu pengendali data pribadi atau perusahaan yang menerima data dari customer, di UU PDP boleh data itu dikolek oleh pengendali, sepanjang ada persetujuan dari subjek datanya,” jelas Teguh.

Teguh mengungkapkan, begitu ketatnya aturan data pribadi dalam RUU PDP ini, sehingga membuat sebuah paradigma baru, bahwa kalau saat ini kita menganggap data pribadi sebagai aset, ketika RUU disahkan menjadi UU PDP, maka data pribadi yang tadinya dilihat sebagai aset berubah menjadi data pribadi menjadi sebuah tanggung jawab atau amanah.

“Bagaimana mengatur tata kelola data pribadi pada masing-masing pengendali data pribadi. Ini yang akan berubah paradigmanya.Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak para pihak. ” tegas Teguh.

Teguh juga mengungkapkan, RUU PDP yang kini tengah dalam tahap finalisasi antara Pemerintah dan DPR diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sistem elektronik di Indonesia. Secara bersamaan, berbagai instrumen kebijakan dalam RUU PDP kami susun aturan implementasinya agar efektif dalam mengurangi insiden keamanan siber dan kebocoran data pribadi.

“Dalam prosesnya, Kemenkominfo berkomitmen untuk menerapkan transparansi dalam sanksi administrasi berupa denda akibat data breach. Aturan denda atas pelanggaran prinsip PDP yang sedang kami susun ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang ideal untuk pengendalian PDP di Indonesia,” ungkap Teguh.

Sedangkan, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menjelaskan, RUU PDP menjadi salah satu jawaban dari sisi kebijakan untuk mencegah munculnya berbagai kasus kebocoran data yang terjadi baik pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga swasta. Hal ini karena dunia usaha membutuhkan assurance atas pengelolaan data pribadi yang dilakukan.

“Dari benchmark berbagai kebijakan terkait pelindungan data pribadi di berbagai negara, sanksi administratif berupa denda yang tengah dirumuskan Kemenkominfo ketika terjadi serangan kebocoran data, kami yakini dapat mewujudkan manajemen risiko yang lebih terukur secara legal maupun keuangan bagi manajemen dunia usaha. Aturan ini melengkapi kehadiran Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang selama ini telah menjamin identitas digital masyarakat di berbagai industri,” ucap Ardi.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN