Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (Foto: Investor Daily/Eman)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (Foto: Investor Daily/Eman)

Dukung Industri Media Massa, Pemerintah Pertimbangkan Bentuk UU Publisher Rights

Selasa, 8 Februari 2022 | 20:18 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung upaya Dewan Pers Indonesia untuk menciptakan kompetisi industri media massa yang sehat dan adil (Fair level playing field) melalui pengaturan hak penerbit (publisher right).

Payung hukumnya sedang dipertimbangkan, apakah akan dibuat dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) ataupun dalam bentuk lainnya. Saat ini, usulan dari Dewan Pers tersebut, telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pada Hari Pers Nasional Nasional (HPN) 2021 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar mengkaji regulasi untuk menjaga hubungan antar media masa, publisher dan platform digital.

Sehingga, co-eksistensi media di Indonesia memungkinkan dapat terciptanya konvergensi dan level playing field yang adil di ruang digital, antara media konvensional dan media Over The Top (OTT).

“Kemenkominfo tentu akan mengkaji payung hukum yang sesuai untuk menjadikan substansi dalam usulan jurnalisme berkualitas, dan tanggung jawab platform digital tersebut sebagai dasar regulasi primer dengan memperhatikan draft ususlan dari publisher right yang disampaikan oleh Dewan Pers,” kata Johnny dalam diskusi yang diadakan secara virtual oleh Forum Pemred dengan tema “The Editor’s Talk” Membangun Jurnalisme Berkualitas di Era Revolusi Teknologi Informasi,” Selasa (8/2).

Meski demikian, menurut Johnny, pihaknya sedang memikirkan bentuk payung hukum yang tepat terkait hal ini. Apakah dalam bentuk UU, PP atau Permen. Ini semua sedang dikoordinasikan oleh pemerintah.

“Usulan draft tersebut, saya sudah sampaikan kepada Menkopolhukam. Tadi pagi, saya dapat text message dari Menkopolhukam untuk melakukan rapat koordinasi bersama Menteri sektor lainnya, untuk menindaklanjuti legislasi primer seperti apa yang perlu disiapkan untuk memastikan konvergensi, sustainability, playing field yang berimbang dan adil di ruang digital, antara konvensional, media mainstream dengan the new comer dan OTT,” ujar Johnny.

Johnny mengungkapkan, bentuk payung hukumnya akan didiskusikan dan akan dilakukan benchmark dengan beberapa negara yang sudah menerapkan, seperti di Australia, Prancis, maupun Uni Eropa.

“Dengan kombinasi antar iklim pers yang sehat dan upaya nyata industri pers untuk terus berbenah diri, didukung pula oleh regulasi serta kebijakan-kebijakan pemerintah, diharapkan pers dapat terus menjaga kualitas sekaligus independensinya yang bertanggung jawab,” ungkap Johnny.

Substansi

Lebih jauh, Johnny menekankan, inti dari regulasi ini adalah kesepakatan akan substansi yang mau ditekankan, yaitu membangun iklim industri media masaa yang konvergen. Ketika substansinya disepakati, maka itu akan lebih mudak dikonversikan ke dalam regulasi yang tepat.

“Substansinya, pentingnya publisher right iya, kita juga punya aturan yang terkait dengan intelektual property rights. Nah, secara teknis perundang-undangan, ini mau ditaruh di mana,” tutur Johnny.

Karena, menutur Johnny, terdapat model dan cara pembuatan UU di Indonesia. Misalkan, jika ingin agar publisher right di bawah payung undang-undang ITE, maka untuk sektornya ada di Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI

“Ruang itu masih dimungkinkan atau enggak? Saat ini surpres-nya sudah masuk ke DPR terkait dengan revisi UU ITE. Apakah ini (Publisher Right) mau disisipkan di sana? Menjadi persoalan tersendiri. Dan dia butuh waktu, karena harus mengikuti prosedur pembuatan UU,” jelas Johnny.

Atau, jika mengkikuti aturan yang ada di Australia misalnya, maka akan masuk ke bagian persaingan usaha. Kalau persaingan usaha, maka bergeser sektornya, dari digital bergeser ke sektor e-commerce.

“Kalau e-commerce di Kementerian Perdagangan. Dan revisi UU yang terkait dengan payung hukum di sektor itu,” tambah Johnny.

Lebih lanjut, jika dibawa ke ranah hak cipta, intelektual property rights, maka sektornya di Kementerian Hukum dan HAM.

“Maka kalau dia dalam bentuk payungnya UU, maka kita harus me-review dan mengaturnya dengan baik sesuai mekanisme pembuatan UU. Tidak saja oleh pemerintah, karena prosesnya panjang,” tegas Johnny.

Johnny juga mengungkapkan, jika sudah dalam bentuk UU, karena hal ini terkait publisher right, maka di sana ada sharing benefit. Oleh karena itu yang harus diatur dengan baik.

Opsi lainnya, bisa dilakukan di payung hukum di bawahnya, apakah melalui PP atau Permen. Tetapi kalau melalui PP, tentu kekuatan hukumnya tidak setara dengan UU. Tetapi proses pembuatannya akan lebih cepat.

“Nah, hal ini yang harus dibicarakan. Nah untuk itu saya kira saya pada saat menerima draft dari Dewan Pers, saya langsung menindaklanjuti itu. Langsung menyampaikan ke Menkopolhukam untuk melakukan koordinasi. Dia masuk di payung hukum mana barang ini. Tetapi kita semua menyadari ini penting, kalau itu bisa dilakukan maka kita boleh berharap ada lompatan di situ,” tutur Johnny.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com