Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. (IST)

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. (IST)

Heru Sutadi: Target Inklusi Keuangan 90% Tahun 2024 Sangat Menantang

Kamis, 7 April 2022 | 15:33 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  – Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi memandang, target pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan Indonesia naik menjadi 90% pada 2024 sangat ambisius dan menantang. Sebab, masih ada berbagai kendala yang mengadangnya, selain potensi untuk mendatangkan banyak manfaat.

“Ini satu target yang ngeri-ngeri sedap, ya. Mungkin, bisa kita capai ke arah sana, tapi memang perlu kerja sama semua pihak, tidak hanya BI atau OJK dan Kemenkominfo, tetapi juga bagaimana potensi-potensi para pelaku usaha yang saat ini dikuasai anak muda,” jelas Heru, dalam webinar kerja sama Majalah INVESTOR dengan Julo bertema “Akselerasi Inklusi Keuangan Digital untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional”, Kamis (07/04/2022).

Advertisement

Sebelum mencapai 90%, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia menyentuh angka 82% dan 85% masing-maing pada 2021 dan 2022. Hal ini tertuang dalam program kerja Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2021–2024.

Baca juga: Inklusi Keuangan Digital Dorong Peningkatan Kesejahteraan

Sementara itu, data terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, indeks inklusi keuangan nasional tahun 2019 baru mencapai 76,19% dengan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03%.

Sejumlah tantangan untuk mencapai target itu, menurut Heru, salah satunya adalah infrastruktur digital yang belum merata. “Suka tidak suka, masih ada 12.548 desa yang belum mendapatkan internet broadband. Kita harap tugas pemerintah, khususnya Kemenkominfo, bisa selesai tahun 2023,” tandasnya.

Ia menilai, regulasi di Indonesia juga masih perlu dipertajam untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. BI maupun OJK pun disarankannya untuk menyiapkan central bank single currency guna menyambut era keuangan digital sebagaimana dilakukan negara-negara lain.

Pada kesempatan itu, Heru juga memberikan saran agar pengawasan praktik keuangan digital di Indonesia perlu diperkuat, sehingga tidak ada lagi kasus serupa binary optionpinjol ilegal, robot trading, hingga skema ponzi yang merugikan masyarakat.

Aspek pengawasan dinilai penting. Karena, salah satu unsur yang mempengaruhi perkembangan ekonomi digital adalah terbentuknya kepercayaan masyarakat, salah satunya didukung dengan pengawasan yang baik.

“Kemudian, sektor perbankan yang bertransformasi ke digital, termasuk juga masyarakat itu sendiri, bagaimana literasi dan edukasinya, sehingga menjadi faktor penguat target yang pemerintah ciptakan,” imbuhnya.

Peningkatan literasi keuangan di masyarakat juga diyakini sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan, dan menopang stabilitas sektor keuangan.

Transaksi Keuangan Digital

Menurut Heru, nilai transaksi keuangan digital di Indonesia dalam lima tahun terakhir cukup besar dan menjanjikan. Diprediksi, ada investasi hingga US$ 500 miliar dalam bisnis keuangan digital di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Pasar keuangan digital juga diperkirakan tumbuh signifikan, baik untuk lending, kartu, pembayaran digital, peer to peer lending, serta bank digital.

Data yang dihimpun Indonesia ICT Institute menunjukkan, pertumbuhan uang elektronik di Indonesia pada 2021 mencapai 49,06% menjadi Rp 305,4 triliun dan diharapkan berkembang menjadi Rp357,7 triliun, atau naik 17,3% pada 2022.

Baca juga: Sinergi Dua Anak Perusahaan BUMN Dorong Inklusi Keuangan

Sementara, nilai transaksi digital banking sepanjang 2021 tercatat Rp 39.841,4 triliun dan diperkirakan menjadi Rp 49.733,8 triliun tahun ini. Selanjutnya, jumlah uang yang digelontorkan melalui pinjol menurut OJK telah mencapai Rp 165,8 triliun dengan total 73,2 juta penerima.

Dia menyampaikan, Indonesia bercita-cita menjadi Asean Digital Hub 2025, terbesar di Asia Tenggara dengan ukuran pasar ekonomi digital senilai US$ 125 miliar (sekitar Rp 1.789 triliun) dan diperkirakan bisa mencapai Rp 5.000 triliun pada 2030.

“Pencapaian yang tentunya menjanjikan, tetapi memang semua masih di atas kertas. Sekarang, bagaimana kita bisa mencapai ke sana yang perlu upaya bersama dan strategis,” pungkas Heru. (C02)

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN