Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jadwal migrasi TV Analog ditunda

Jadwal migrasi TV Analog ditunda

Kominfo Diharapkan Hati-hati Jalankan ASO

Rabu, 27 April 2022 | 09:55 WIB
Lona Olavia (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  - Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk berhati-hati dalam menghentikan siaran analog televisi terestrial alias analog switch off (ASO).

Dalam kajian tersebut yang berjudul “Memastikan Hak Publik dalam Implementasi Analog Switch Off 2022” menyatakan dua tahun untuk mempersiapkan implementasi ASO adalah waktu yang sangat singkat, sementara banyak negara maju butuh waktu lebih dari lima tahun.

Advertisement

Program ASO termasuk dalam pengertian bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia, sehingga Kominfo harus berhati-hati mempersiapkan dan melaksanakan program ASO agar tidak merugikan keberlanjutan penyiaran nasional sesuai UU Penyiaran dan mengutamakan hak masyarakat mengakses sumber informasi dan hiburan.

Baca juga: Apresiasi UNCTAD e-Commerce Week, Menkominfo Ajak Kembangkan Tata Kelola Data Global

Apalagi UU Cipta Kerja mengatur jadwal ASO dengan tenggat waktu yang sangat singkat hanya dua tahun, jika dibandingkan persiapan yang dilakukan di banyak negara lain. Memang ASO di Indonesia sudah diwacanakan sejak lama, tapi regulasi dan persiapan implementasi baru dilakukan selama dua tahun ini.

Dalam kajian tersebut juga ditemukan beberapa persoalan terkait rencana ASO diantaranya masalah akses terkait migrasi siaran digital di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni isu infrastruktur dan layanan. Isu infrastruktur berupa infrastruktur siaran digital yang belum merata di seluruh daerah dan keberadaan STB tidak bersertifikasi Kominfo. Sementara, isu layanan merujuk pada belum adanya layanan yang berdedikasi untuk kaum rentan dan lanjut usia.

Dalam kajian itu Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Bambang Santoso menilai ada ketidakadilan pada perizinan antara TV lokal dengan TV-TV ‘baru’.

Baca juga: Forum Y20: Menkominfo Johnny Plate Ajak Pemuda Manfaatkan Program Talenta Digital

“Televisi ‘baru’ ini sejak awal kelahirannya sudah merupakan TV Digital. Penerbitan IPP TV- TV Digital ‘baru’ ini terkesan dipermudah, karena mendapatkan IPP Tetap pada masa moratorium proses perizinan IPP Prinsip sesuai Surat Edaran Menkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. Sementara, bagi TV lokal, perolehan IPP merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan siaran,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/04/2022).

Bambang juga menilai model lelang mux saat ini bisa mematikan TV lokal secara sistematis. Pasalnya, TV lokal tidak diberi peran sebagai penyedia mux dan mereka harus menyewa mux dengan biaya sewa yang tidak murah tiap bulannya. Padahal, stasiun-stasiun lokal ini punya infrastruktur analog yang bisa dikembangkan menjadi infrastruktur digital, dan biaya pengembangan serta perawatan ini dinilai lebih murah ketimbang biaya sewa mux.

Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN