Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan

Kemenkominfo Ultimatum 2.569 PSE Privat untuk Daftar Ulang

Selasa, 28 Juni 2022 | 20:23 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengultimatum kepada 2.569 penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, baik domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia, untuk segera melakukan pendaftaran ulang paling lambat 20 Juli 2022. Jika tidak, mereka  terancam akan diblokir.  

Pendaftaran PSE dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yang telah disiapkan. Pendaftaran ulang perlu dilakukan oleh PSE tersebut untuk menyesuaikan informasi, upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna PSE lingkup privat, dan menjaga ruang digital di Indonesia.

Advertisement

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sampai saat ini, terdapat sebanyak 4.634 PSE yang terdaftar di Kemenkominfo yang mencakup 4.559 PSE domestik dan 75 PSE global.

“PSE domestik seperti Go-Jek, Ovo, Traveloka, Bukalapak, dan lain sebagainya. PSE global seperti TikTok, Linktree, Spotify, dan lain sebagainya. Ada 2.569 yang perlu memperbarui data-datanya, atau mendaftarkan ulang,” ujar Semmy, sapaan Semuel, dalam pernyatannya, dikutip Selasa (28/6/2022).

Baca juga: PSE Privat Diwajibkan Mendaftar Paling Lambat 20 Juli 2022

Menurut dia, pendaftaran PSE merupakan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), pasal 47 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan perubahannya yang mengatur akhir batas kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat pada 20 Juli 2022.

“Apabila tidak melakukan pendaftaran sampai batas akhir pada 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia. Dan apabila dikategorikan ilegal, bisa dilakukan pemblokiran,” tegasnya.

Semmy menjelaskan, Menkominfo Johnny G Plate telah melakukan pertemuan dengan 66 PSE kategori besar yang beroperasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Johnny mengingatkan dan menekankan kembali urgensi pendaftaran PSE yang beroperasi di Indonesia.

“Pak Menteri Kominfo menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik di negara mana pun harus tunduk kepada ketentuan regulasi di negara tersebut. Demikian pula di Indonesia, harus tunduk kepada Ketentuan dan regulasi di Indonesia,” jelasnya.

Dia juga mengakui, terdapat beberapa PSE, atau perusahaan teknologi ternama global yang beroperasi di Indonesia yang sejauh ini juga belum melakukan pendataran ulang hingga Senin (27/6/2022).

“Bagi PSE yang belum melakukan pendaftaran agar segera melakukan pendaftaran di Indonesia, termasuk yang besar-besar, seperti Google, Netflix, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya,” ungkap Semmy.

Jaga Ruang Digital

Semmy mengungkapkan, pendaftaran PSE dapat dilakukan melalui OSS yang telah disiapkan. Melalui OSS, PSE lingkup privat bisa dengan mudah melakukan proses pendaftaran yang juga telah disiapkan panduannya.

“Jadi tidak susah, ketika melakukan pendaftaran sudah ada panduannya, sehingga tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan, tapi juga yang kita lakukan adalah post-audit, persyaratannya sudah jelas, bisa memasukkan data-datanya. Kalau sudah masuk, kita terbitkan sertifikat pendaftaran baru, kita melakukan pengecekan apakah dokumennya sudah benar,” tambahnya.

Baca juga: Ini Strategi Kemkominfo Jaga Ruang Digital Indonesia

Dengan melakukan post-audit melalui OSS, Kemenkominfo juga menegaskan bahwa hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen di Tanah Air.

“Kealpaan dalam melakukan pendaftaran, baik PSE yang lokal maupun internasional, akan dilakukan pemblokiran, atau peringatan keras. Jadi, kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk segera mendaftar,” pungkas Semmy.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN