JAKARTA, investor.id - Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah bisa menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh. Kasus kebocoran data disebutnya bukan hanya dari fenomena Bjorka. Bahkan, kasus kebocoran data di Indonesia sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

“Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi, jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Kamis (15/9/2022).

Seperti diketahui, peretas hacker yang dengan nama akun Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Kasus yang terjadi antara lain, mulai 1,3 miliar yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM card, data 105 juta situs KPU, hingga surat-menyurat milik Presiden dengan BIN.

“Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ucapnya.

Karena itu, DPR RI mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Pasalnya, data-data masyarakat yang bocor juga menyangkut identitas pribadi. “Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat,” tegas Puan.

Dia pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan. “Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK itu menyampaikan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Karena itu, Puan meminta pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.

“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan, atau rentan diretas. Dengan begitu, ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber,” ungkapnya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut juga kembali mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal ini diperlukan mengingat kasus kebocoran data dan serangan siber terus-menerus terjadi.

“Dan tentunyu, harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi yang mumpuni,” tutur dia.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga memastikan, DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data.

Apalagi, Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi dan segera disahkan menjadi UU.

“Melalui Komisi I yang juga akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Dan, DPR berkomitmen untuk melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan jadi UU,” pungkas Puan.

Reaksi Bjorka

Sementara itu, Bjorka pun menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (14/9/2022), yang mengatakan bahwa BIN dan Polri telah mengidentifikasinya dan segera menangkapnya. Bjorka pun mengunggah sebuah thread baru di forum Breached.co.

Dalam thread berjudul "The Indonesian Government is Looking For Me?”, Bjorka mengatakan bahwa pemerintah mendapat informasi yang salah.

“LOL (laugh out loud/tertawa), Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer (@darktracer_int), yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia,” tulis Bjorka.

Dia juga mengometari pemberitaan yang menyampaikan bahwa Bjorka merupakan seorang bocah yang berasal dari Cirebon karena pemerintah juga dinilainya sudah salah tangkap. "Anak ini sekarang ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, ini adalah kesalahan Anda karena memberi informasi yang salah," ungkap Bjorka.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS