Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilutrasi Youtube

Ilutrasi Youtube

81,47 Ribu Orang Tolak KPI Awasi Youtube

Abdul Muslim, Rabu, 14 Agustus 2019 | 22:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Sebanyak 81,47 orang mendukung petisi penolakan rencana dan wacana dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) siaran untuk mengawasi konten video pada aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet, antara lain Youtube, Facebook, dan Netflix, hingga Rabu (14/8), pukul 19.20 WIB. Petisi telah diunggah oleh Dara Nasution di change.org sejak lima hari lalu dengan target dukungan 150 ribu orang.

Pada Rabu (14/8) siang, penggagas petisi #KPIJanganUrusinNetflix Dara Nasution bersama Pusat Studi Media dan Komunikasi Remotivi dan koalisi masyarakat sipil pun telah menyerahkan hasil petisi sementara yang telah didukung oleh 75 ribu orang itu ke Kantor KPI di Jakarta.

Dara menggagas petisi penolakan melalui laman change.org agar wacana KPI melakukan pengawasan terhadap Youtube dan Netflix batal terealisasi. "Kami akan galang terus dukungan dari publik. Saat ini, jumlah (pendukung) petisi terus bertambah dan mencapai 75 ribu. Itu bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah aspirasi yang banyak sekali," kata Dara.

Ada empat alasan penolakan rencana pengawasan KPI terhadap Netflix dan Youtube. Menurut Dara, pertama, wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan radio dalam jangkauan spektrum frekuensi publik. KPI tidak punya wewenang untuk masuk pada wilayah konten dan media digital.

Alasan kedua, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. Ketiga, Netflix dan Youtube telah menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI yang buruk dalam mengawasi tayangan siaran televisi di Tanah Air.

Kemudian, alasan terakhir, masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang telah membayarnya. "KPI sebagai lembaga negara seharusnya tidak terlalu banyak ikut campur pada pilihan-pilihan personal warganya," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo menerima langsung petisi penolakan wacana pengawasan media baru dari kelompok masyarakat itu. "Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan melalui change.org dan kami segera membahasnya," ujar Mulyo.

Acara di TV

Sementara itu, Dara Nasution juga menyampaikan beberapa keluhan dan kritikannya atas kinerja KPI yang belum optimal dalam mengawasi pertelivian nasional yang seharusnya menjadi tugas dan kewajibannya. Karena peran yang kurang optimal, banyak acara di TV nasional yang tidak berbobot dan kurang mendidik penontonnya.

"Apa sinetron azab itu mencerminkan karakter bangsa? Apa talkshow yang mengeksploitasi penderitaan orang itu menunjukkan kepribadian bangsa? Saya kira tidak," kata dia, seperti dikutip Antara, saat menyerahkan petisi, sembari mempertanyakan fungsi KPI dalam pengawasan tayangan-tayangan siaran televisi di Indonesia.

Dara yang juga menjadi juru bicara Partai Solidaritas Indonesia itu menyampaikan, KPI semestinya fokus pada amanat Undang-Undang Penyiaran dan menunjukkan keberhasilannya dalam menjaga karakter bangsa dalam siaran yang menggunakan frekuensi publik sebelum mengawasi konten media-media baru melalui jaringan internet seperti Netflix.

KPI selama ini hanya mendapatkan mandat dari negara untuk mengawasi lembaga-lembaga penyiaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Sedangkan media baru, seperti Netflix dan Youtube sudah punya fitur pengawasan di dalamya, sehingga tidak perlu diawasi oleh KPI.

“Netflix dan YouTube yang dikhawatirkan KPI akan merusak masyarakat sudah memiliki fitur parental control dan klasifikasi konten berdasarkan umur. KPI dan pemerintah hanya perlu mengajak semua platform (untuk) mengedukasi orang tua agar ikut terlibat dalam mengaktifkan content restriction itu," pungkas Dara.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN