Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi video streaming. (Foto; beonair.com)

Ilustrasi video streaming. (Foto; beonair.com)

Ada Iklan Judi, KPI Minta Layanan OTT Diawasi

Rabu, 19 Agustus 2020 | 13:09 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah perlu segera mengatur dan mengawasi layanan over the top (OTT). Sebab, generasi muda bisa terpapar konten-konten tanpa disaring, mulai dari kekerasan, pornografi bahkan judi online yang ada di layanan OTT. 

"Kita menerapkan pajak, tapi konten tidak diatur. Dampaknya, generasi muda terpapar konten-konten negatif hingga judi dan game sex online," kata Komisioner KPI Yuliandre Darwis saat dihubungi, Selasa (18/8/2020).

Hal tersebut disampaikan Yuliandre menanggapi munculnya iklan judi online di layanan video streaming. Yuliandre mengatakan judi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Menurut dia, di layanan media konvensional yang diawasi KPI, iklan pun diatur, termasuk jam penayangannya. Contohnya, iklan rokok yang baru boleh ditayangkan pada malam hari. "Itu semua untuk kepentingan masyarakat," tegas dia. 

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ini mengungkapkan teknologi menjadikan konten tanpa batas. "Apa yang di-upload, bisa dinikmati tanpa filter," tutur dia. 

Kerap kali, dia menuturkan, konten-konten yang ada bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya, lanjut Yuliandre, ketika masuk Indonesia, konten harus diatur sesuai dengan nilai yang dianut.  "Semangatnya harus sama. Kalau dibiarkan, akan ada judi, togel, tidak ada filter," jelas dia. 

Mantan Presiden Komisi Penyiaran Sedunia periode 2017-2018 ini memaparkan konten-konten OTT juga diatur di luar negeri. Selain untuk melindungi masyarakat, konten lokal pun bisa lebih berkembang. 

Di sisi lain, kata Yuliandre, perlu ada perlakuan yang sama. Media mainstream diatur dan diawasi, sehingga sudah seharusnya OTT juga diperlakukan sama. KPI saat ini mengawasi stasiun televisi lokal, nasional maupun televisi berlangganan serta radio. "Semua rapi dan tertib ketika kita bicara tentang NKRI," kata dia. 
 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN