Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketum Apjatel Muhammad Arif. (Dok Apjatel)

Ketum Apjatel Muhammad Arif. (Dok Apjatel)

Kembali Surati Menkominfo

Apjatel Minta Penundaan Pembayaran BHP Telko

Kamis, 16 April 2020 | 08:00 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) kembali berkirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Isinya berupa permohonan penundaan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomuniasi (BHP Telko) dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) karena pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam surat bertanggal 15 April 2020, Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif menyampaikan, Apjatel berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan kebijakan penundaan atas pungutan BHP Telko dan kontribusi USO untuk tahun 2019.

“BHP Telekomunikasi dan kontribusi USO tahun 2019 yang akan jatuh tempo akhir April 2020 dapat ditunda pembayarannya, atau dapat dilakukan pembayaran secara bertahap paling lama satu tahun tanpa dikenakan denda, atau bunga keterlambatan,” ujar Arif, dalam suratnya.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Menkominfo dilandasi atas Undang-Undang (UU) No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam pasal 62 dijelaskan, ada beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan pihak yang wajib membayar PNBP bisa mendapat keringanan PNBP dari pemerintah, khususnya kementerian berwenang.

“Jika memang harus meminta persetujuan dari kementerian lain mengenai hal ini, kami berharap Bapak Menteri dapat membantu mendorong agar keringanan tadi dapat diwujudkan,” tambahnya.

Surat Apjatel itu ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,  dan Direktur PNBP Kementerian Keuangan. Surat hampir serupa juga pernah disampaikan Apjatel ke Menkominfo dan Menteri Keuangan pada 1 April lalu.

Arif pun memberikan alasannya, kenapa Apjatel yang mengatasnamakan anggotanya meminta penundaan pembayaran BHP Telko dan kontribusi USO. Hal paling utama, seluruh anggota Apjatel yang merupakan para penyelenggara jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia sedang dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Apjatel yang anggotanya pemilik infrastruktur fisik jaringan fiber optik saat ini menopang industri telekomunikasi, baik seluler, internet service provider (ISP), sampai dengan layanan konten melalui jaringan internet (over the top/ OTT) yang melayani hampir seluruh masyarakat Indonesia.

“Keberlangsungan bisnis kami sangat bergantung dengan mata rantai layanan telekomunikasi yang ada di atasnya, sehingga efek domino dari penurunan kegiatan ekonomi akan sangat berdampak pada industri jaringan telekomunikasi,” tutur dia.

Sektor Terdampak

Saat ini, lanjut Arif, ada dua sektor pasar (market) dalam penyelenggaran jaringan telekomuniasi, yaitu korporasi (corporate) dan ritel (retail). Sektor corporate market sangat menurun kondisinya, terlebih dengan kebijakan untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan hampir semua kantor kosong.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan trafik yang sangat signifikan sekitar 60% dari keadaan normal. Situasi seperti ini mengakibatkan banyaknya pelanggan corporate yang berhenti berlangganan dan juga meminta keringanan biaya bulanan kepada penyelenggara jaringan (operator).

“Sementara itu, praktis, lebih dari 85% dari total penyelenggara di bidang telekomunikasi mempunyai market di sektor corporate,” katanya.

Selain itu, corporate market saat ini banyak terjadi keterlambatan pembayaran kepada operator dikarenakan efek domino dari wabah Covid-19. Kondisi ini sangat memberatkan cash flow operator. Sedangkan untuk pertumbuhan pelanggan baru otomatis hampir tidak ada saat ini.

Jika dilihat dari kebijakan bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, secara kasat mata, diakuinya, ada pertumbuhan signifikan dari trafik layanan dan juga pertumbuhan pelanggan ritel baru.

Namun, kondisi itu juga perlu dipahami lebih jauh, mengingat saat terjadi pertumbuhan trafik ritel, operator harus meng-upgrade beberapa layanan, sehingga  akan berdampak juga pada biaya produksi.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN