Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto (ki-ka): Ketua Umum ATSI Ririek Adiansyah, Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys, dan Sekjen ATSI Marwan O Baasir. (Foto: Emanuel Kure/ID)

Foto (ki-ka): Ketua Umum ATSI Ririek Adiansyah, Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys, dan Sekjen ATSI Marwan O Baasir. (Foto: Emanuel Kure/ID)

ATSI Nantikan Peraturan Dirjen tentang IMEI

Abdul Muslim, Selasa, 3 Desember 2019 | 07:29 WIB

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk menjalankan regulasi nomor identifikasi perangkat bergerak internasional (International Mobility Equipment Identity/IMEI) untuk telepon seluler (ponsel). Salah satu yang sangat ditunggu, para direktur jendral (dirjen) segera mengluarkan peraturan teknis.

Harapannya, para dirjen di kementerian terkait segera mengeluarkan petunjuk teknisnya setelah menteri komunikasi dan informatika, menteri perdagangan, serta menteri perindustrian meneken Peraturan Menteri tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Selular pada Alat dan, atau Perangkat Telekomunikasi pada pertengahan Oktober lalu.

"Peraturan menteri kan sudah, yang kami tunggu peraturan (tingkat) direktur jenderal," kata Anggota Dewan ATSI Arief Musta'in, saat ditemui di sela diskusi Telco Outlook 2020 Selular Business di Jakarta, Senin (2/12).

Peraturan tingkat dirjen akan mengatur detail dan teknis tentang regulasi IMEI yang akan menjadi landasan bagi para operator seluler mengenai teknis pelaksanaannya. "Untuk IMEI, kami memang sedang menunggu detail teknis pelaksanaan bagaimana," tambahnya.

ATSI menyatakan bahwa para operator seluler akan mengikuti teknis operasional yang ditetapkan para dirjen kementerian terkait untuk regulasi IMEI. Karena, tujuan aturan ini juga mulia, yakni untuk mengurangi penjualan ponsel ilegal yang marak dan tidak membayar pajak kepada negara.

Namun, lanjut dia, ATSI belum bisa memastikan, apakah para operator seluler nanti menggunakan mesin Equipment Identity Register (EIR) untuk menjalankan regulasi IMEI. Karena, hal tersebut masih membutuhkan pengkajian.

Pada Oktober lalu, pengamat telekomunikasi Agung Harsoyo menyatakan bahwa penggunaan mesin EIR untuk mekanisme blokir ponsel ilegal tidak bersifat wajib bagi operator seluler. Apalagi, belum diputuskan pemblokiran ponsel tanpa IMEI akan seperti apa diterapkan.

“Jika blokir dilakukan lewat operator, ponsel yang nomor IMEI terdeteksi ilegal tidak akan dapat digunakan di Indonesia. Sementara itu, jika blokir menggunakan mesin EIR, ponsel tersebut sama sekali tidak bisa digunakan di mana pun,” tutur Agung.

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA