Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dari kiri-kanan: Kepala BSSN Hinsa Siburian, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Dosen Hukum Telematika Fakultas Hukum UI Edmon Makarim, dalam Diskusi Publik dan Simposium Nasional Terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang digelar BSSN di Jakarta, Senin (12/8). (Foto: Emanuel Kure/Investor Daily)

Dari kiri-kanan: Kepala BSSN Hinsa Siburian, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Dosen Hukum Telematika Fakultas Hukum UI Edmon Makarim, dalam Diskusi Publik dan Simposium Nasional Terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang digelar BSSN di Jakarta, Senin (12/8). (Foto: Emanuel Kure/Investor Daily)

BSSN Berharap UU KKS Segera Disahkan

Emanuel Kure, Senin, 12 Agustus 2019 | 19:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berharap, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) bisa disahkan pada 2019 ini. Pasalnya, UU KKS dianggap memiliki urgensi yang cukup serius dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia.

“BSSN mengharapkan RUU ini bisa diundangkan dengan segera. Karena ini kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya juga untuk perlindungan terhadap masyarakat,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam acara Diskusi Publik dan Simposium Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (12/8).

Saat ini, RUU KKS yang diinisiasi oleh DPR telah diserahkan kepada pemerintah. Karena itu, keseriusan semua pihak dibutuhkan untuk bisa segera mengesahkan RUU tersebut mengingat potensi ancaman kejahatan siber di Indonesia terus meningkat.

“Kita semua perlu terus waspada terhadap potensi serangan siber, atau cyber awareness. Tanpa kesadaran siber yang gigih, niscaya tidak mungkin kita semua mewujudkan ketahanan siber,” ujarnya.

Hinsa menuturkan, RUU KKS menjadi penting seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sebab, di tengah masyarakat yang sangat bergantung dengan akses internet dan pemanfaatan gawai, muncul potensi penyalahgunaan di bidang siber. Potensi serangan ini tidak hanya berdampak pada geostrategis suatu negara, tetapi juga geopolitis.

Menurut dia, sistem siber telah menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia. Indikasinya bisa dilihat dari besarnya ketergantungan masyarakat dari dunia internet.

“Kedaulatan tidak hanya bersifat fisik, namun juga nonfisik. Siber sangat berdampak pada sektor strategis. BSSN bersama kementerian/lembaga lain membutuhkan masukan terkait substansi RUU tersebut,” jelasnya.

Dukungan DPR

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo menjelaskan, tujuan pengesahan UU KKS nantinya untuk melindungi segala aset yang Indonesia miliki dari kemungkinan serangan sabotase dan upaya lain yang bisa merusaknya.

“Tugas ini yang harus diemban BSSN. Tantangan bukan mudah, semakin maju teknologi, semakin berat. Tugas BSSN juga menjaga kedaulatan cyber space,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut.

Dia menyampaikan, saat ini, berbagai masukan, kerangka berpikir naskah akademik RUU KKS sudah diterima. Hal ini termasuk di dalamnya, apakah dibutuhkan upaya penyadapan oleh BSSN yang saat ini hanya dimiliki aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan.

“Kami pun mendorong RUU ini selesai sebelum masa periode DPR berakhir September (2019) ini. Naskah akademiknya sudah selesai dan sudah memperoleh masukan dari berbagai pihak,” pungkas Bamsoet.

           

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA