Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi deteksi wajah, atau face recognation. (Sumber: rt.com)

Ilustrasi deteksi wajah, atau face recognation. (Sumber: rt.com)

Daftar Kartu Seluler dengan Deteksi Wajah Dinilai Berlebihan

Abdul Muslim, Kamis, 5 Desember 2019 | 21:08 WIB

JAKARTA, investor.id - Pakar kemanan siber Pratama Persadha berpendapat, wacana dari Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk mewajibkan pendeteksian wajah (face recognation) sebagai bagian syarat dalam pendaftaran nomor kartu seluler baru di Tanah Air sangat berlebihan.

Dia menilai, ide dan rencana tersebut berlebihan karena persis seperti yang telah diterapkan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok melakukannya dengan tujuan keamanan agar selalu bisa mengawasi warga negaranya secara langsung dan sepanjang waktu (real-time) lewat kamera CCTV.

Menurut Pratama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BRTI, dan penyedia layanan (provider), atau operator seluler lebih baik memaksimalkan lebih dahulu pendaftaran nomor kartu seluler dengan metode yang selama ini berlaku.

Aturan yang ada dan berlaku sekarang, pendaftaran nomor kartu seluler baru cukup dilakukan dengan menggunakan persyaratan menyertakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

“Penipuan dengan nomor seluler prabayar ini masih banyak karena regulasinya terlampau longgar. NIK dan KK bisa didaftarkan tanpa batas jumlah. Akibatnya jelas, setiap orang yang punya NIK dan KK orang lain bisa mendaftarkan nomor baru,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) tersebut, dalam keterangannya, Kamis (5/12).

Dia melanjutkan, Kemenkominfo seharusnya tegas dalam penegakan aturan pendaftaran nomor kartu seluler sejak awal, yakni dibatasi tiga nomor saja. Bila ingin lebih banyak, pengguna pun wajib mendaftarkan diri langsung ke pusat layanan (service center) masing-masing provider.

Dengan begitu, tujuan pendaftaran untuk menjaga keamanan dan menekan kejahatan lewat nomor kartu seluler bisa lebih maksimal. “Ini kan terkait data pribadi masyarakat. Sembari menunggu RUU Perlindungan Data Pribadi selesai, sebaiknya juga tidak muncul dulu regulasi yang nanti sulit direalisasikan. Apalagi, jika itu melahirkan kontroversi,” tegas pria asal Cepu Jawa Tengah itu.

Menurut Pratama, wacana penggunaan face recognation untuk pendaftaran nomor kartu seluler baru malah akan mengundang kontroversi. Meskipun, sekarang, pada kenyataannya, banyak data deteksi wajah masyarakat Indonesia yang sebenarnya telah 'disetor' ke Apple, Samsung, dan banyak pabrikan smartphone dengan tujuan untuk fitur pembuka kunci.

Dia menyampaikan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan perlindungan data. Salah satunya dengan sistem yang bisa mengecek data NIK dan KK setiap warga yang didaftarkan untuk nomor kartu seluler mana saja.

“Saat mereka mengecek dan melihat ada nomor tak dikenal yang memakai NIK dan KK-nya, pengajuan penghapusan nomor pun bisa dilakukan,” terangnya.

Menurut Pratama, membangun sistem tersebut lebih penting dan harus diprioritaskan. Harapannya, kepentingan bisnis para provider tidak terancam. Namun di sisi yang lain, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dengan teknologi yang bisa mengecek dan mengajukan penghapusan nomor yang menggunakan NIK dan KK-nya tanpa hak.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA