Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Ekonomi Digital

Ilustrasi Ekonomi Digital

Ekonomi Digital Booming, Keamanan Data Konsumen Harus Ditingkatkan

Minggu, 10 April 2022 | 14:33 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Ekonomi digital booming dan ditaksir terus tumbuh menjadi US$ 125 miliar pada 2025. Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas internet dan keamanan data. 

"Perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perluasan dan masif," kata anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan dalam webinar “Ngobrol Bareng Legislator,” belum lama ini.

Apalagi, menurut Nico Siahaan, keamanan data di dunia digital di Indonesia masih tergolong rendah. Sebab, perlindungan data pribadi masyarakat yang belum memiliki payung hukum. Karena itu, langkah penindakan terhadap pencurian data pribadi belum bisa dilakukan.

“DPR tengah memperjuangkan Undang-Undang (UU) tentang perlindungan data pribadi serta Undang- Undang Penyiaran,” kata Nico Siahaan.

Nico Siahaan menambahkan, pencurian data pribadi masyarakat masih sering terjadi, baik di instansi pemerintah maupun swasta,seperti yang terjadi pada website Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan di aplikasi PeduliLindungi.

“Selain itu, pesan-pesan sampah juga sering muncul lewat e-mail, SMS, dan WhatsApp. Hal itu sangat mengganggu," tegas Nico.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Riant Nugroho menilai, industri telekomunikasi menjadi leading actor untuk melindungi data klien. Menurut dia, industri telekomunikasi bisa memulai dengan mendeklarasikan perlindungan data untuk memastikan keamanan pelanggan. Hal ini agar data pengguna tidak bisa diakses pihak lain tanpa izin.

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) ini juga mengusulkan agar perusahaan telekomunikasi mendorong pelaku industri digital mengeluarkan klausul serupa.

"Mengeluarkan klausul yang sama untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak pernah dikeluarkan tanpa persetujuan pemilik data," kata Riant.

Menurut dia, saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal itu. Namun, bukan berarti industri telekomunikasi tidak boleh melakukannya. Pemerintah juga mestinya mendorong perusahaan telekomunikasi memperkuat kualitas layanan internet untuk mendukung potensi ekonomi digital yang besar di Tanah Air.

"Kualitas layanan merupakan hal yang tidak terhindarkan saat ini dan menjadi kebutuhan. Regulasinya perlu diubah lebih kondusif untuk memperbaiki kebijakan publik di bidang telekomunikasi," kata dia.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN