Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menkominfo Johnny G Plate pakai baju adat Bejawa, NTT saat memimpin upacara HUT Ke-77 RI di Lingkungan Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2022. (Foto: IST)

Menkominfo Johnny G Plate pakai baju adat Bejawa, NTT saat memimpin upacara HUT Ke-77 RI di Lingkungan Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2022. (Foto: IST)

HUT RI, Menkominfo: Jaga Kedaulatan Digital Agar Tak Ada Kolonialisasi Baru

Rabu, 17 Agustus 2022 | 23:06 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan negara.

Di era digital saat ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan digital nasional agar tidak terbentuk kolonialisasi baru.

“Tidak membuka ruang kolonialisasi baru, koloni digital, mengingat ruang digital merupakan ekstrateritorial dan data yang bergerak di dalamnya melewati lintas batas negara,” tandasnya saat memberikan amanat dalam upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (17/08/2022).

Menurut Menkominfo, kedaulatan data menjadi penting agar pergerakan nilai dan arus data baik secara nasional maupun global dapat dikelola dengan baik.

Baca juga: Rilis Pernyataan terkait HUT RI, AS: Bangga Bersahabat dengan Indonesia

“Pemanfaatan ruang digital harus mengacu dan sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan nasional. Terlebih di era disrupsi teknologi saat ini, kedaulatan digital menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan,” jelasnya.

Menteri Johnny mengapresiasi peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melindungi warga Indonesia dengan melakukan pendaftaran. Menurutnya, keberadaan PSE yang legal memungkinkan agar masyarakat memanfaatkan ruang digital dengan baik.

“Ruang digital kita dapat berkembang dengan baik dan hak-hak masyarakat dimungkinkan mendapat perlindungan bila terjadi masalah dalam transaksi di ruang digital,” tandasnya.

Menkominfo mengajak seluruh pihak untuk perlu terus menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Ketua KPK: Indonesia Benar-benar Merdeka jika Bebas dari Kejahatan Korupsi

“Tidak memberikan ruang bagi tindakan ilegal dan melanggar hukum dalam ruang digital seperti radikalisme dan terorisme, perdagangan narkotika, judi online, pornografi online, fintech ilegal, dan tindakan perdagangan dan jasa ilegal, yang diedarkan dan diperdagangkan secara online dalam ruang digital Indonesia,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Johnny menjelaskan fase kedaulatan dalam sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, termasuk upaya menyebarkan berita kemerdekaan guna mendapat pengakuan kedaulatan di mata dunia. Menurut Menkominfo, fase pertama ini merupakan perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial.

Selanjutnya, fase kedua dilanjutkan dengan perjuangan kedaulatan maritim yang diraih melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982. Lewat Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, Indonesia memiliki pengakuan atas kedaulatan maritim. Adapun fase ketiga yang kini tengah berlangsung berkaitan dengan kemerdekaan digital Indonesia.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com