Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rudiantara. Foto: IST

Rudiantara. Foto: IST

Indonesia akan Tambah 3 Satelit

Abdul Muslim/Emanuel Kure, Selasa, 15 Oktober 2019 | 09:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan,  pemerintah akan menambah dan mengadakan tiga satelit untuk meningkatkan keterjangkauan internet di Indonesia. Keberadaan satelit diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi daerah terjauh (remote) di seluruh wilayah Tanah yang tidak terjangkau oleh layanan Palapa Ring dan operator telekomunikasi.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan selesainya proyek penggelaran kabel fiber optik tulang punggung Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/1). Infrastrtuktur Palapa Ring yang menjangkau dan menghubungkan 90 kabupaten/kota itu tetap saja tak bisa menyambungkan layanan telekomunikasi, termasuk internet, hingga wilayah remote. Keberadaan Palapa Ring baru bisa menjangkau terutama wilayah ibu kota dari kota/kabupaten dan terdekat.

Karena itu, keberadaan satelit pemerintah dibutuhkan untuk memberikan layanan telekomunikasi telepon, SMS, dan data/intenet untuk wilayah yang tidak bisa dilayani oleh Palapa Ring dan operator telekomunikasi. "Nanti, setelah akhir 2022 itu, kita ada satelit yang pertama. Lalu, kita akan punya dua satelit lagi," kata Rudiantara, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin.

Menkominfo menjelaskan, Indonesia pun total membutuhkan sekitar tiga satalit yang punya kapasitas besar untuk memberikan layanan telekomunikasi guna menjangkau daerah yang jauh dari ibu kota dari kota/kabupaten di Tanah Air.

Satelit akan memberikan layanan telekomunikasi, terutama internet, untuk sekitara 90 ribu sekolah dari 214 ribu sekolah, yang belum terhubung dengan internet. “Begitu juga, semua puskesmas di seluruh wilayah Indonesia, semua rumah sakit, semua kantor desa harus terkoneksi dengan kecepatan internet yang tinggi, bukan yang lemot," tambah Rudiantara, seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, pengadaan satu satelit setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 22 triliun, atau kurang lebih sama dengan pengadaan dan proyek Palapa Ring sekitar Rp 22 triliun. Satelit  multifungsi pertama sedang dikerjakan dan akan meluncur ke orbit pada 2022.

“Kita masih perlu dua satelit lagi. Jadi, pemerintah juga masih bangun 4.000 BTS (base transceiver station) lagi sampai 2020 dan diharapkan sudah istilahnya merdeka sinyal. Dengan desa yang ada, masyarakatnya bisa di-cover oleh sinyal selular maupun akses internet," ucapnya.

Satelit Satria 

Sementara itu, satelit multifungsi pemerintah pertama yang diberi nama Satelit Republik Indonesia (Satria) akan dimulai konstruksinya pada akhir 2019. Pabrikan yang membuatnya adalah perusahaan manufaktur satelit asal Prancis, Thales Alenia Space. Satria direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal II-2022.

Menkominfo mengatakan, proyek Satria merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perbatasan.

“Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama, sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” kata Rudiantara di Jakarta, pada Mei 2019.

Menurut dia, kehadiran satelit tersebut akan melengkapi pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Proyek ini juga disebutnya merupakan proyek keempat di Kemenkominfo yang berhasil menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment/AP) dengan masa konsesi 15 tahun. Skema ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebankan anggaran di depan,” tambahnya.

Dampak proyek Satria terhadap perekonomian nasional juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA