Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Indonesia Sudah Sangat Butuh Jaringan 5G

Kamis, 18 Juni 2020 | 20:30 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Indonesia saat ini dinilai sudah sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi seluler terbaru, yakni generasi kelima (5G). Kapasitas dan lebar pita (bandwidth) 5G diyakini lebih memadai di tengah kebutuhan internet yang semakin meningkat dibandingkan 4G LTE yang mulai terbatas kemampuannya.    

Ketua Bidang Industri 4.0 Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya mengatakan bahwa kapasitas dan keterjangkauan (coverage) jaringan telekomunikasi 4G LTE yang dikembangkan oleh operator seluler saat ini sudah tak mencukupi lagi untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk daerah perkotaan dan industri seperti di Jabodetabek saja, layanan jaringan 4G sudah tidak mencukupi. Teknologi 4G dinilainya belum bisa menjanjikan koneksi yang banyak dan bandwidth yang besar. Karena itu, kehadiran jaringan 5G dibutuhkan.

“Saat ini, kebutuhan 5G sudah mutlak dan mendesak diimplementasikan di Indonesia. Karena, teknologi 5G menjanjikan koneksi yang lebih banyak dengan bandwidth lebih besar,” ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Menurut Teguh, operasi perangat internet of things (IoT) sangat membutuhkan konektivitas yang bagus. Saat ini, penerapan IoT di Tanah Air tengah menghadapi masalah ketersediaan dan kapasitas jaringan di beberapa wilayah yang belum mencukupi.

Operator telekomunikasi seluler diakuinya sudah menggembangkan jaringan telekomunikasi 4G hingga pelosok Tanah Air. Namun, kualitas dan coverage jaringannya masih belum merata.

“Jangankan untuk wilayah yang jauh di luar kota (remote), ketika work from home (WFH), kualitas internet di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan,” tambahnya.

Saat ini, pengembang IoT yang ingin mengimplementasikan usahanya pun terkendala ketersediaan dan kualitas jaringan yang bagus. Karena itu, Teguh mendukung rencana pemerintah segera mengimplementasikan teknologi 5G di Tanah Air.

Sementara itu, potensi yang paling mudah untuk penerapan teknologi 5G dengan menggunakan frekuensi 2.600 MHz. Hanya saja, frekuensi tersebut masih dimanfaatkan oleh TV berbayar hingga tahun 2024.

Pemerintah pun disarankan berbicara dengan penyelenggara TV berbayar yang masih menggenggam frekuensi tersebut agar dapat segera bisa dilakukan penataan (refarming) untuk jaringan 5G.

“Saat ini, utilisasi dan pemanfaatan frekuensi 2.600 MHz oleh TV berbayar tersebut rendah. Terlebih lagi, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di sektor TV berbayar dibandingkan dengan industri telekomunikasi jauh lebih kecil. Pemanfaatan frekuensi 2.600 MHz (untuk 5G) akan berdampak positif bagi APBN,” tegas Teguh.

Network Sharing  

Pada kesempatan tersebut, Teguh juga menyampaikan, untuk implementasi 5G yang efektif dan efesien, penerbitan regulasi berbagi jaringan (network sharing) sangat dibutuhkan. Sebab, implementasi 5G membutuhkan lebar pita frekuensi yang besar.

Selain itu, teknologi 5G membutuhkan jarak antar-base transceiver station (BTS) yang  semakin dekat dibandingkan 4G LTE. Karena itu, investasi yang dibutuhkan untuk menggembangkan 5G tidak sedikit.

“Jika tidak melakukan network sharing, maka akan sulit menerapkan 5G yang efisien dan efektif. Penerapan network sharing seharusnya di teknologi baru dan area baru untuk penggembangan jaringan telekomunikasi. Tujuannya agar digital economy di Indonesia dapat segera tumbuh dan menarik investasi asing,” terang Teguh.

Harapannya, aturan network sharing untuk teknologi baru tersebut bisa diatur dengan jelas melalui RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas antara pemerintah dan DPR.

“Kita ingin agar regulasinya benar-benar jelas. Kerangka hukumnya harus ada terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ada lagi kasus pidana seperti yang pernah dialami oleh IM2,” tuturnya.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN