Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dr  Mohammad Ridwan Effendi, sekretaris jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB. (Foto: itb.ac.id)

Dr Mohammad Ridwan Effendi, sekretaris jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB. (Foto: itb.ac.id)

Izin Frekuensi BWA Tak Perlu Diperpanjang

Abdul Muslim, Senin, 11 November 2019 | 08:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah didesak tidak memperpanjang izin frekuensi broadband wireless access (BWA) 2,3 GHz yang saat ini hanya menyisakan penyelanggara PT Berca Hardaya Perkasa dari sebelumnya mencapai sekitar delapan perusahaan. Berca pun saat ini tidak aktif lagi menjadi penyelenggara dan operator pada frekuensi tersebut.

Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenominfo) segera mengevaluasi 10 tahun pertama diberikannya izin frekuensi BWA 2,3 GHz, atau dimulai 17 November 2009.

Penyelenggara BWA saat ini hanya tinggal menyisakan Berca dan itu pun kondisinya sekarat. Padahal, ketika pemerintah membuka lelang peluang usaha BWA 2,3 GHz di 15 zona, 10 tahun lalu, setidaknya delapan perusahaan yang memenangkan tender. 

Dr  Mohammad Ridwan Effendi, sekretaris jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan bahwa melihat kondisinya tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru Johnny G Plate tak perlu lagi memperpanjang penyelenggara BWA seperti Berca. 

“Saya juga melihat sangat kecil kemungkinannya penyelenggara telekomunikasi BWA 2,3 GHz dapat bersaing dengan operator seluler dengan teknologi GSM,” ujar Ridwan, dalam keterangannya, Minggu (10/11).

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penyelenggara BWA 2,3 GHz yang mati. Mereka kalah bersaing dengan penyelenggara seluler seperti Smartfren yang memiliki frekuensi sama di 2,3 GHz.

“Yang saat ini masih hidup pun pencapaian pembangunannya sangat-sangat minim. Jadi, semua operator BWA sangat tidak layak untuk diperpanjang,” jelasnya. 

Dia memberikan contoh pada kasus Berca. Dari 15 zona yang dilelang pemerintah, perusahaan milik Murdaya Widyawimarta Poo (Poo Tjie Guan) tersebut menguasai delapan zona yang terdiri atas cakupan 21 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, kenyataannya yang di bangun hanya pada delapan kota selama 10 tahun terakhir. 

Ridwan pun meminta kepada Johnny dapat mengevaluasi penuh pembangunan jaringan yang telah dilakukan Berca. “Harusnya perusahaan yang tidak komit pada pembangunan jaringan seharusnya tidak layak diperpanjang izinnya,” papar Ridwan.

Dilelang

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mencatat, dari 15 zona yang pernah dikuasai oleh operator WiMAX di frekuensi BWA 2,3 GHz, setidaknya ada delapan zona yang bisa segera dilelang oleh Kemenkominfo. Salah satu zona yang paling ‘seksi’ dan bisa segera dilelang adalah zona empat, yaitu Jabodetabek dan Banten.

“Menkominfo mungkin dapat mempertimbangkan segera melelang frekuensi 2,3 GHz yang sudah kosong. Dengan segera melelang frekuensi pada zona yang kosong dipastikan PNBP di tahun pertama dari Menkominfo akan meningkat,” tutur Heru.

Ridwan menambahkan, negara berpeluang kehilangan potensi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih besar jika frekeunsi yang dikuasai Berca tidak dhentikan dan tak dilelang lagi bagi penyelenggaraan telekomunikasi seluler. Berca saat ini menguasai sebagian frekuensi BWA 2,3 GHz  sebesar 30 Mhz.

“Frekuensi yang ditempati oleh penyelenggara BWA saat ini (baik yang kosong maupun ditempati Berca) sama besarnya dengan yang dimenangkan Telkomsel tahun 2017 dengan membayar Rp 3 triliun. Tahun selanjutnya, Telkomsel membayar PNBP Rp 1 triliun,” terang Ridwan. 

Tahun 2017 dan 2018, Kemenkominfo berhasil membukukan PNBP tertinggi  masing-masing mencapai Rp 17,8 triliun dan Rp 17,7 triliun. Padahal, tahun 2016, PNBP dari sektor Kemenkominfo hanya Rp 14,7 triliun yang diperoleh atas kegiatan lelang frekuensi 2,3 GHz.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA