Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Peluncuran tanda tangan elektronik di Jakarta, Rabu (13/11). (Foto: Dok Kemenkominfo)

Peluncuran tanda tangan elektronik di Jakarta, Rabu (13/11). (Foto: Dok Kemenkominfo)

Kemenkominfo Luncurkan Tanda Tangan Elektronik

Abdul Muslim, Rabu, 13 November 2019 | 20:39 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan tanda tangan elektronik untuk menjamin keaslian dokumen dan transaksi elektronik. Layanan tersebut dihadirkan karena layanan elektronik saat ini sangat rawan terhadap pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik.

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Dirjen Aplikasi & Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pada acara peluncuran di Jakarta, Rabu (14/11), Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G Plate menegaskan, layanan tersebut hadir untuk menekan kerawanan layanan elektronik yang saat ini sangat rentan terhadap pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik.
"Banyak layanan pemerintah dan swasta jauh lebih efisien dan mudah dengan penerapan layanan elektronik. Namun, layanan elektronik juga sangat rawan terhadap pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan jaminan dokumen dan transaksi elektronik dapat dipercaya," ujar Johnny.

Kehadiran penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan elektronik juga didorong dan sangat dibutuhkan di tengah digitalisasi di Indonesia yang telah berkembang secara masif dalam beberapa tahun belakangan ini.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) tahun 2018, populasi internet aktif di Indonesia telah mencapai 171,17 juta. Artinya, penetrasi internet telah mencapai 64,8% dari jumlah penduduk di Tanah Air, atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya, sehingga semakin mendorong pengunaan transaksi elektronik.

Tidak hanya menopang kevalidan data transaksi elektronik, tanda tangan elektronik juga disebut mampu membantu peningkatan layanan masyarakat. Sebab, saat ini, aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja di mana saja dan kapan saja dengan dukungan digitalisasi di berbagai sektor.

"Sebelumnya, banyak pejabat pemerintah yang tidak dapat menandatangani dokumen karena sedang berada di luar kota. Namun, sekarang tidak lagi (dengan adanya tanda tangan elektronik). Ini juga sangat bermanfaat bagi dunia bisnis untuk menandatangani kontraknya tanpa harus tatap muka. Semua dapat dilakukan secara elektronik," lanjutnya.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan elektronik pun disebut dapat menghemat ribuan ton kertas setiap tahunnya. Transaksi elektronik juga akan sangat dipercaya karena pengguna (user) dapat diautentikasi dengan akurat menggunakan aplikasi karena ada fitur Nirsangkal.

PSTE

Penerapan tanda tangan elektronik juga disebut dapat menangkal kejahatan siber yang semakin marak dan tinggi intensitasnya. Penerapan tanda tangan elektronik masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Sesuai dengan PP PSTE, terdapat enam layanan selain tanda tangan elektronik, yaitu penanda waktu, segel elektronik, pengiriman elektronik tercatat, preservasi dan autentikasi website. "Seluruh layanan tersebut untuk menjamin ekonomi digital yang sedang dibangun agar aman dari pemalsuan dokumen dan akses yang tidak bertanggung jawab," ujar Johnny.

Saat ini, telah ada enam penyelenggara sertifikat elektronik (PSrE) di Indonesia, yang terdiri atas dua dilaksanakan oleh pemerintah dan empat oleh swasta. Menkominfo pun mengajak semua pihak bersama-sama menerapkan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia di masing-masing sektornya.

"Diharapkan, tanda tangan elektronik akan lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik, sehingga dapat meningkatkan penggunaan masyarakat serta meningkatkan perkembangan digital ekonomi di Indonesia," pungkas Johnny.

 

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA