Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Plt Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (Foto: Kemenkominfo)

Plt Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (Foto: Kemenkominfo)

Kemenkominfo Telah Blokir 4.020 Tekfin Ilegal

Abdul Muslim, Jumat, 10 Januari 2020 | 16:40 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir 4.020 situs dan aplikasi layanan teknologi keuangan (financial technology/fintech) ilegal sejak Agustus 2018 hingga Desember 2019. Data tersebut dirangkum dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika).

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, Kemenkominfo bergerak proaktif dalam menangani pemantauan layanan tekfin ilegal. Tidak hanya berdasarkan aduan yang diterima, namun juga secara proaktif memantau melalui mesin AIS.

"Ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari layanan fintech ilegal maupun yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Nando, panggilan akrab Ferdinandus Setu, dalam keterangannya, Jumat (10/1).

Menurut dia, pada 2018, Kemenkominfo menangani dan memblokir 211 situs dan 527 aplikasi fintech yang terdapat di Google Playstore.

Sementara itu, tahun 2019, jumlah situs dan aplikasi yang diblokir meningkat tajam menjadi 3.282, dengan rincian 841 situs, 1.085 aplikasi di Google Playstore, serta 1.356 aplikasi yang terdapat di platform selain Google Playstore.

Nando menjelaskan, sejak tahun 2016, Kemenkominfo merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang dibentuk oleh OJK. Hadirnya Satgas ini bertujuan untuk melindungi konsumen, atau masyarakat Indonesia dari maraknya fintech ilegal.

Tak hanya itu, pada 2017, Kemenkominfo pun telah meluncurkan portal cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer, atau pembayaran uang dari pihak lain.

"Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs ini (cekrekening.id) adalah rekening terkait tindak pidana adalah penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, serta kejahatan lainnya," tambah Nando.

Kemenkominfo pun terus mengimbau kepada masyarakat untuk hanya menggunakan layanan yang sudah terdaftar di OJK dan tetap waspada dalam menggunakan layanan situs maupun aplikasi fintech.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA