Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo aplikasi seluler Facebook dan Google yang terlihat pada kayar tablet. ( Foto: Denis Charlet / AFP )

Logo aplikasi seluler Facebook dan Google yang terlihat pada kayar tablet. ( Foto: Denis Charlet / AFP )

Kewajiban Kerja Sama OTT Asing Perlu Diperinci dalam Permen

Senin, 8 Februari 2021 | 21:08 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Rencana pemerintah untuk mewajibkan penyedia layanan konten melalui jaringan internet (over-the-top/OTT) asing dengan operator telekomunikasi (telko) sangat didukung. Bahkan, pemerintah juga diingatkan untuk memerincinya dalam peraturan menteri (permen) setelah PP Postelsiar ditetapkan.  

Co-Founder and Chief Executive Officer Digiasia Bios Alexander Rusli berpendapat, langkah pemerintah tersebut sudah tepat dan didukungnya. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang tengah diselesaikan merupakan turunan dari UU No 11 Tahun  2020 tentang Cipta Kerja.

"Saya mendukung sekali pemerintah memasukkan kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia,” ujar Alex, panggilan Alexander, dalam pernyataannya, Senin (8/2).

Dia pun mengharapkan, selain masih harus mencantumkan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan perusahaan nasional di RPP Postelsiar, Pemerintah Indonesia harus memerinci dalam peraturan turunannya tentang kerja sama yang nanti  dilakukan. Tujuannya agar terdapat kepastian berusaha di Indonesia.

"Saya berharap, di RPP Postelsiar tersebut tidak berubah tentang kewajiban OTT asing bekerja sama dengan operator telekomunikasi. Kalau bisa diperkuat lagi. Misalnya, OTT asing streaming karena menggunakan jaringan telekomunikasi, mereka wajib kerja sama dengan operator telekomunikasi,” tuturnya.

Selanjutnya, pengaturan kerja sama tersebut dapat dituangkan di dalam Rencana Peraturan Menteri (RPM) yang akan dibuat setelah RPP Postelsiar ditetapkan. “Kalau kewajiban tersebut dihilangkan maka akan jadi aneh. Karena tidak menciptakan equal playing field dengan pelaku usaha nasional," kata Alex.

Selain akan menciptakan perlakuan di muka hukum (equal playing field), Staf Ahli Menteri di era Menkominfo Sofyan Djalil itu, menjelaskan, dengan kewajiban tersebut, perusahaan lokal yang diajak bekerja sama dengan OTT asing akan mendapatkan uang.

Dengan uang tersebut, perusahaan pun dapat investasi lagi. Karena itu, kewajiban OTT asing bekerja sama dengan perusahaan lokal sejalan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi di Indonesia.

Selain itu, kewajiban kerja sama di dalam RPP Postelsiar nantinya bisa menciptakan kemitraan dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Karena itu, dia mendukung kewajiban kerja sama OTT di RPP Postelsiar.

“Sebab, perusahaan lokal tidak semuanya terdiri atas perusahaan besar. Dengan kerja sama, perusahaan  lokal akan menjadi kuat," ungkapnya.

Contoh Negeri Jiran

Menurut Alex, Pemerintah Australia dan Malaysia sudah menerapkan aturan kewajiban OTT asing untuk bermitra dengan pegusaha lokal sejak lama. Bahkan, Pemerintah Malaysia lebih tegas lagi mewajibkannya.

Kayaknya, pemerintah kita ingin meniru Australia dan Malaysia namun dengan versi yang lebih soft. Menurut saya, itu sangat bagus. Kewajiban yang tertuang dalam RPP Postelsiar tersebut lebih win-win dibandingkan kebijakan di Malaysia," jelasnya.

Alex yang merupakan pemilik beberapa OTT lokal, mengatakan, di Negeri Jiran Malaysia, pemerintahnya jelas-jelas mewajibkan semua pihak yang ingin berusaha di negaranya untuk bekerja sama dengan Bumiputra.

Bumiputra yang dimaksud adalah orang Melayu asli. Sedangkan Pemerintah Australia secara spesifik mewajibkan OTT asing untuk bekerja sama dengan perusahaan telko lokal.

Alex juga optimistis, pemberlakuan kewajiban kerja sama yang diatur dalam RPP Postelsiar tak akan membuat OTT asing hengkang dari Indonesia. Sebab, pasar Indonesia merupakan terbesar ketiga di Asia, setelah Tiongkok dan India.

"OTT asing itu nggak ada pilihan. Market kita terbesar ke-3 di Asia. Jadi, rugi saja jika OTT asing itu hengkang dari Indonesia," pungkas Alex.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN