Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo. (Sumber foto: KPI)

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo. (Sumber foto: KPI)

KPI Dukung Pemblokiran Konten Negatif OTT Asing

Minggu, 21 Februari 2021 | 20:03 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir (take down) konten negatif yang disajikan oleh pelaku usaha over-the-top (OTT) asing.

Sebab, saat ini, masih banyak konten negatif seperti pornografi, LGBT, maupun kekerasan pada platform OTT asing, satu di antaranya pada Netflix. Hal tersebut pun membuat Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo prihatin.

Diakui Hadi, saat ini, KPI belum dapat bertindak banyak dalam menekan dan mengawasi konten di platform OTT. Hal ini karena regulasi yang belum memungkinkan. Saat ini, pengawasan dan penindakan terhadap konten OTT asing masih dilakukan Direktorat Jendral Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkominfo.

"Kami sudah ingatkan Ditjen Aptika terhadap maraknya konten negatif di OTT asing. Tujuannya agar menjadi perhatian lebih mereka. Kepentingan kami adalah menjaga masyarakat dari konten negatif,” ujar Hadi, dalam pernyataannya, Minggu (21/2).

Namun, lanjut dia, sampai saat ini, konten negatif tersebut masih ada. Hal tersebut kemungkinan masih terjadi karena saat ini belum ada aturan tegas yang dapat memaksa OTT asing untuk tunduk terhadap regulasi di Indonesia.

Karena tak ada regulasinya, OTT asing bertindak dan berbisnis sesuka hati. Mereka juga belum memberikan kontribusi pajak signifikan bagi negara. Padahal, OTT asing mendapatkan banyak manfaat ketika berbisnis di Indonesia.

Menurut Hadi, negara seharusnya tegas mengatur OTT asing yang beroperasi di Tanah Air. Jika tidak, itu artinya akan membunuh lembaga penyiaran dan OTT lokal yang sudah taat hukum ketika beroperasi dan menjalankan bisnisnya.

"Kami ingin revisi UU ITE dan UU Penyiaran yang masuk Prolegnas 2021 dapat mengatur tegas OTT asing. Ini termasuk pengaturan konten, pajak, dan skema kerja sama, dengan lembaga penyiaran lokal serta operator telekomunikasi,” imbuhnya.

Tujuannya guna memberikan level perlakuan yang sama (equal playing field) antara lembaga penyiaran lokal dan OTT asing. Sebab, Indonesia memiliki regulasi yang harus ditaati seluruh lembaga yang ada, tak terkecuali OTT asing.

Kepatuhan PSE

Sebelumnya Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyampaikan, penegakan hukum atas kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing untuk mendaftar di sistem Ditjen Aptika Kemkominfo juga masih sangat rendah. Banyak OTT asing yang berusaha di Indonesia dan tidak mendaftarkan di sistem Kemkominfo.

Di samping itu, untuk memberangus situs-situs bermuatan negatif di ruang digital, Dirjen Aptika Kemkominfo sebenarnya punya kewenangan mutlak melalui program Trust+Positif.

Namun, banyaknya aduan yang masuk dari masyarakat terhadap konten OTT asing, seperti Netflix, sepertinya belum terlalu dihiraukan. Akibatnya,  konten negatif masih banyak beredar di OTT asing. KPI pun bergerak untuk mendesak agar OTT asing diperlakukan sama seperti lembaga penyiaran lokal yang diawasinya.

Saat ini, seluruh lembaga penyiaran di Indonesia memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Lembaga penyiaran diwajibkan untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan penyiaran. Selain itu, kontennya pun diawasi sangat ketat 24 jam oleh KPI.

"Kami memastikan konten negatif seperti LGBT, kekerasan, pornografi, sadism, dan rasisme tidak ada di lembaga penyiaran nasional. Demi kepentingan nasional, harusnya konten OTT asing juga diawasi dengan ketat,” tegas Hadi.

Saat ini, menurut dia, perlu aturan yang tegas dan konsisten untuk mengatur konten di OTT asing. Kalau diberikan kewenangan mengawasi konten OTT, KPI pun akan meminta take down konten negatif yang ada di aplikasi OTT asing tersebut.

Hadi juga mengakui, sejatinya RPP Postelsiar yang mewajibkan kerja sama OTT asing dan operator telekomunikasi dapat efektif mengurangi konten negatif. Dengan bekerja sama, OTT asing akan mendapatkan masukan, seperti keharusan mengikuti norma dan hukum di Indonesia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN