Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Netflix. Foto: finance.yahoo.com

Netflix. Foto: finance.yahoo.com

KPI: Konten Netflix Harus Diatur dan Diawasi

Abdul Muslim, Rabu, 22 Januari 2020 | 08:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis berpendapat, konten pada platform penyedia konten video on demand melalui jaringan internet (over the top/OTT) seperti Netflix dan sejenisnya harus diatur dan diawasi. Pengawasan diperlukan untuk meminimalisasi konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan perilaku seks menyimpang.

Yuliandre mengakui, sejak tahun 2009, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir setidaknya 1,8 juta situs yang memuat konten negatif. Namun, Kemenkominfo masih tak berdaya memaksa OTT multinasional untuk menurunkan film, atau tayangan yang terdapat konten negatif di dalamnya. Salah satu platform belum bisa dikendalikan adalah Netflix.

Dia mengatakan bahwa masih banyaknya konten negatif beredar di platform digital dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap penayangan film di media digital, seperti Netflix dan sejenisnya. Karena tidak adanya pengawasan, banyak konten negatif masih leluasa beredar di platform digital.

Banyak warga internet (netizen) juga yang menganggap pengawasan terhadap konten di platform digital tidak diperlukan. Ini disebabkan anggapan bahwa pengawasan itu merupakan salah satu bentuk pengekangan dari kebebasan berekspresi. Namun, anggapan tersebut dinilainya salah dan dia berpendapat sebaliknya.

“Seluruh konten video dan film yang ada di platform digital seharusnya diatur. Karena, konten tersebut di-broadcast di platform digital dan masuk ke ranah publik, makanya harus diawasi. Di negara-negara maju, pengawasan terhadap konten yang disiarkan di platform digital sudah dilakukan. Di Indonesia saja yang telat,” terang Yuliandre, dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Menurut dia, pengawasan dan pengaturan mengenai konten penyiaran sebenarnya bukanlah hal yang baru di Tanah Air. Hanya saja, pengaturan dan pengawasan konten tayangan selama ini masih di ranah penyiaran konvensional, seperti industri penyiaran TV dan film.

Pentingnya pengaturan dan pengawasan konten penyiaran tersebut untuk mengatur dan mengawasi seluruh tatanan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Apalagi, jangan sampai konten yang tidak sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia masuk dan mencemari generasi muda.

“Film bioskop yang kalau kita mau menonton harus membayar saja, mereka mau diawasi. Kenapa, saat ini, konten digital tidak mau diawasi. Sudah waktunya Indonesia memiliki regulasi khusus untuk pengaturan konten di platform digital,” ujarnya.

Yuliandre pun tak menampik masih banyak konten negatif di platform Netflix dan sejenisnya. Namun, karena tidak ada regulasi yang mengaturnya, KPI tidak bisa menindaknya. Dengan adanya aturan menggenai pengawasan konten digital, konten negatif yang ada di platform digital seperti Netflix diharapkan dapat dikurangi.

Terkait Telkom

Pada kesempatan tersebut, Yuliandre juga menyoroti pemblokiran layanan Netflix di jaringan Telkom Group, antara lain Indihome dan jaringan Telkomsel. Dia percaya bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Group memiliki alasan yang kuat dan tidak sekedar perhitungan bisnis semata. Pemblokiran diduga karena masih banyak konten negatif yang tayang di Netflix.

“Menurut saya, yang dilakukan oleh Telkom Group adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia. Saya menduga ada permasalahan fundamental yang belum diselesaikan Netflix kepada Telkom Group," katanya.

Dia menyampaikan, Netflix juga seharusnya introspeksi diri kenapa masih diblokir oleh Telkom Group, apakah sudah memastikan tidak ada konten negatif tayang di platformnya. Jika ada film-film mengandung konten negatif, seperti pembunuhan yang sadis, melecehkan bangsa, dan perilaku seks menyimpang, Netflix pun harus menjalankan filter dan koreksi diri.

Jika aturan mengenai pengawasan terhadap platform digital tersebut ada, Netflix sebagai pihak yang dirugikan atas pemblokiran dapat mengadu ke regulator, seperti KPI. Regulasi menggenai pengaturan layanan konten di platform digital pun dinilainya tidak melulu mengenai penegakan regulasi.

Menurut Yuliandre, KPI juga akan melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa terkait tayangan di platform. Namun, Yuliandre juga menegaskan, pengaturan konten di platform digital mutlak dilakukan agar seluruh tayangan yang disiarkan sesuai dengan karakter, norma, dan budaya bangsa Indonesia.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN